Sanksi Content Creator Tanpa NIB 

Awas Kena Take-Down! Ini Sanksi Content Creator Tanpa NIB 

July 1, 2026

“Jangan sampai akun dan keranjang kuning Anda diblokir! Pahami sanksi content creator tanpa NIB menurut aturan BKPM dan Permendag 2026”

Dengan berlakunya aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, negara kini secara resmi mengakui bahwa content creator adalah profesi pelaku usaha formal. Hal ini diwujudkan melalui pemberian kode KBLI spesifik, seperti 59112 (Produksi Video), 73100 (Periklanan), dan 90200 (Seni Pertunjukan).

Konsekuensi dari pengakuan ini adalah: Setiap content creator yang melakukan monetisasi (menerima penghasilan dari kontennya) diwajibkan mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Lantas, apa yang terjadi jika Anda membandel dan menunda pengurusannya? Bersiaplah menghadapi sanksi beruntun dari negara dan platform tempat Anda mencari nafkah.

Sanksi Administratif terhadap Content Creator yang Tidak Memiliki NIB

Berdasarkan pengawasan digital yang semakin ketat, sanksi content creator tanpa NIB diatur secara gamblang dalam Pasal 364 ayat (4) Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.

Apabila Anda terdeteksi menjalankan aktivitas komersial miliaran rupiah tanpa NIB, kementerian berhak menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap:

Peringatan Bertahap

Surat peringatan dari Pemerintah yang terdiri atas surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat peringatan pertama paling lama 30 hari sejak surat diterbitkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan dalam surat tersebut, maka dikenakan surat peringatan kedua. 

Pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat peringatan kedua paling lama 15 hari sejak surat diterbitkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan dalam surat tersebut, maka dikenakan surat peringatan ketiga. Pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat peringatan ketiga paling lama 10 hari sejak surat diterbitkan. 

Penghentian Sementara

Penghentian sementara kegiatan usaha berupa : 

  1. Tidak dapat melakukan kegiatan usaha; dan/atau
  2. Dikenakan pembatasan aksi korporasi dalam sistem OSS.

Sanksi ini dapat diikuti atau bersamaan dengan sanksi denda administratif dan/atau daya paksa polisional. Pelaku usaha wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam penghentian sementara kegiatan usaha paling lambat 30 hari. 

Denda Administratif

Denda administratif dihitung berdasarkan poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif. 

Daya Paksa Polisional 

Beberapa bentuk sanksi administratif daya paksa polisional berupa : 

  1. penarikan produk dari peredaran
  2. larangan untuk beroperasi
  3. penutupan lokasi usaha
  4. pembongkaran bangunan

Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan

Sistem OSS mencabut lisensi/sertifikasi/persetujuan yang dimiliki oleh content creator.

Pencabutan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Sanksi paling terakhir adalah pencabutan sertifikat standar, pencabutan izin, dan/atau pencabutan NIB.

Selain sanksi administratif yang sudah disebutkan diatas, risiko lainnya meliputi tidak bisa membuka rekening bank untuk usaha, tidak dapat membuat kontrak kuat dengan brand lain, masalah pajak, dan tidak mendapatkan akses terhadap program kredit UMKM. 

Baca juga : Awas Kena Sanksi! Ketahui Aturan Wajib NIB Content Creator

Pembatasan Hak Akses terhadap Content Creator yang Tidak Memiliki NIB

Content creator yang juga melakukan usaha sebagai pedagang online atau live di platform digital (secara real time menjual barang) memiliki kewajiban untuk memiliki NIB di sektor perdagangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Permendag 19/2026, perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh content creator tersebut paling sedikit meliputi : 

  1. NIB di sektor perdagangan; dan
  2. Bukti pemenuhan standar dan/atau persyaratan teknis barang dan/atau jasa yang diwajibkan.

Content creator yang belum melengkapi dokumen perizinan saat proses pendaftaran, akan diberikan label khusus “Dalam Proses Legalisasi” sebagai penanda masa transisi.

Content creator yang belum memiliki perizinan berusaha pada saat pendaftaran memiliki waktu paling lama enam bulan untuk mendapatkan perizinan berusaha. Apabila melewati batas jangka waktu tersebut, maka penyelenggara platform digital memiliki kewajiban untuk membatasi hak akses berupa menghentikan transaksi perdagangan.

Jangka waktu enam bulan tersebut dihitung dari saat Anda terdaftar sebagai content creator di platform yang Anda gunakan, bukan dari saat Permendag 19/2026 berlaku atau saat Anda pertama kali melakukan penjualan. Contohnya, apabila Anda mendaftar sebagai content creator pada 23 Juni 2026, maka Anda memiliki waktu hingga 23 Desember 2026 untuk memiliki perizinan berusaha.

Baca juga : Legalitas Bisnis : Mengapa Harus Diprioritaskan Sejak Awal?

Urgensi pembuatan izin saat ini bukan lagi sekadar himbauan, melainkan aturan hukum yang memiliki tenggat waktu (batas 6 bulan) dan ancaman pemblokiran nyata.

Lebih baik menyisihkan sedikit waktu untuk mengurus NIB hari ini, daripada menangisi hilangnya aset digital dan pendapatan miliaran rupiah akibat sanksi content creator tanpa NIB di kemudian hari.

Tim konsultan hukum dan perizinan Legalo siap mengamankan aset digital Anda. Kami akan mengurus penerbitan NIB Anda sesuai aturan terbaru, memastikan kode KBLI presisi, dan menyelamatkan akun Anda dari ancaman blokir sistem.

Amankan Akun dan Keranjang Kuning Anda! Konsultasi NIB Bersama Legalo Sekarang

Author : Andrea Tiorein