Virtual Office untuk PT

Cara Menggunakan Virtual Office untuk PT Perseorangan dan PT Biasa

December 17, 2025

“Penggunaan virtual office untuk PT Perseorangan dan PT Biasa menjadi langkah praktis memiliki alamat bisnis resmi tanpa menyewa kantor fisik.” 

Tren penggunaan virtual office di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya startup, maraknya freelancer, serta penerapan model kerja hybrid dan remote. 

Virtual office menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari efisiensi biaya operasional dan fleksibilitas kerja hingga peningkatan citra bisnis melalui penggunaan alamat strategis, khususnya di kawasan pusat bisnis (Central Business District/CBD). 

Tak hanya diminati oleh pelaku usaha skala kecil, konsep virtual office juga mulai diadopsi oleh perusahaan besar sebagai bagian dari strategi efisiensi pasca pandemi yang didukung oleh kemajuan infrastruktur digital. Meski demikian, dalam praktiknya penggunaan virtual office masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aspek legalitas dan administrasi domisili usaha.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami cara menggunakan virtual office yang sesuai ketentuan, baik untuk PT Perseorangan maupun PT Biasa.

Baca juga: Kenapa Virtual Office Bisa Menjadi Solusi Cerdas untuk Perusahaan Anda?

Perbedaan PT Perseorangan dan PT Biasa

PT Perseorangan dan PT Biasa sama-sama merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dari jumlah pendiri, struktur organisasi, hingga dokumen legalitas pendiriannya. 

Memahami perbedaan antara PT Perseorangan dan PT Biasa menjadi hal penting bagi pelaku usaha, terutama dalam menentukan bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk saat ingin menggunakan virtual office sebagai alamat usaha.

Berikut perbedaan PT Perseorangan dan PT Biasa secara umum:

  1. Berdasarkan jumlah pendiri: PT Perseorangan dapat didirikan dengan minimal 1 orang pendiri sedangkan PT Biasa jumlah minimal pendiri adalah 2 orang. 
  2. Berdasarkan kepemilikan: PT Perseorangan dapat dimiliki secara tunggal oleh 1 orang, sedangkan PT Biasa dimiliki oleh beberapa orang atau badan hukum sebagai pemegang saham.
  3. Berdasarkan struktur organisasi: PT Perseorangan dapat memiliki pendiri tunggal sebagai direktur sekaligus pemegang saham, sedangkan pada PT Biasa struktur organisasi harus lengkap mencakup RUPS, direksi, serta komisaris. 
  4. Berdasarkan pengambilan keputusan: Keputusan dalam kegiatan usaha PT Perseorangan dilakukan oleh pendiri tunggal yang bertindak sebagai direktur. Untuk PT Biasa pengambilan keputusan terkait perusahaan harus dilakukan melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
  5. Berdasarkan cakupan usaha: skala usaha PT Perseorangan mencakup usaha mikro dan kecil, sedangkan PT Biasa bisa untuk skala usaha menengah dan besar.
  6. Berdasarkan dokumen legalitas: PT Perseorangan Sertifikat Pernyataan Pendirian melalui AHU Online. Adapun PT Biasa Akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Baca juga: Kenapa Virtual Office Bisa Menjadi Solusi Cerdas untuk Perusahaan Anda?

Prosedur Pendirian PT Perseorangan dan PT Biasa

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). 

Dalam ketentuan tersebut, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, PT terbagi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya PT Perseorangan dan PT Biasa. Ketentuan mengenai pendirian PT Perseorangan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021).

Pendirian PT Perseorangan relatif lebih sederhana dan dapat dilakukan oleh satu orang pendiri. Adapun prosedurnya meliputi:

  1. Persiapkan dokumen identitas pendiri mencakup KTP dan NPWP pribadi
  2. Pengajuan nama PT, data usaha yang berisi alamat dan KBLI hingga modal usaha
  3. Mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia dan didaftarkan kepada Menteri untuk mendapatkan status badan hukum serta sertifikat pendaftaran secara elektronik

Berbeda dengan PT Perseorangan, pendirian PT Biasa mensyaratkan lebih dari satu pendiri dan melibatkan akta notaris. Prosedur pendiriannya antara lain:

  1. Mempersiapkan dokumen identitas pendiri dan pengurus
  2. Pengajuan nama, alamat domisili, struktur permodalan PT
  3. Menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) di OSS RBA
  4. Membuat akta pendirian dihadapan notaris
  5. Pengesahan badan hukum oleh Kemenkum
  6. Mengurus NPWP dan SKT perusahaan
  7. Mendaftarkan perusahaan di OSS RBA.

Baca juga: Legalitas dan Efektivitas Menggunakan Virtual Office untuk Usaha Baru

Cara Menggunakan Virtual Office untuk PT Perseorangan dan PT Biasa

Penggunaan virtual office kini menjadi solusi praktis bagi pelaku usaha, baik PT Perseorangan maupun PT Biasa, yang ingin memiliki alamat bisnis resmi tanpa harus menyewa kantor fisik. 

Namun, agar virtual office dapat digunakan secara sah dan tidak menimbulkan kendala dalam proses perizinan, ada sejumlah tahapan yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemilihan penyedia virtual office hingga pengurusan izin usaha, setiap langkah harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Berikut ini adalah langkah umum penggunaan virtual office untuk PT Perseorangan dan PT Biasa:

  1. Memilih layanan Virtual Office: pilih penyedia VO yang punya dokumen izin lengkap (PBG,izin lingkungan) dan alamatnya strategis, karena alamat ini akan terdaftar di dokumen legal perusahaan Anda.
  2. Tanda Tangan perjanjian sewa: lakukan perjanjian sewa virtual office untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/SKDP.
  3. Proses notaris dan pengesahan Kemenkum: PT Biasa harus membuat akta pendirian dihadapan notaris dan mengajukan permohonan pengesahan ke Kemenkum. 
  4. Urus Izin Usaha: pengurusan izin usaha dapat dilakukan melalui OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lainnya. Alamat virtual office akan digunakan dalam pengurusan izin usaha.
  5. Pendaftaran NPWP Perusahaan: pendaftaran NPWP perusahaan dapat dilakukan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat maupun secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  

Virtual office menjadi solusi praktis bagi PT Perseorangan maupun PT Biasa untuk memiliki alamat usaha resmi secara efisien dan fleksibel. Dengan memahami perbedaan karakteristik PT Perseorangan dan PT Biasa serta prosedur pendiriannya, pelaku usaha dapat menentukan langkah yang tepat dalam menggunakan virtual office sebagai alamat usaha. 

Gunakan Virtual Office Legalo sebagai solusi alamat usaha resmi yang legal, strategis, dan siap pakai untuk PT Perseorangan maupun PT Biasa. Hubungi tim legalo segera dengan cara klik tombol ini!

Author: Nasywa Azzahra

Editor:  Genies Wisnu Pradana