
Jualan di Marketplace Wajib Punya NIB? Cek Batas Waktu dan Cara Mengurusnya
“Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mengatur kewajiban perizinan berusaha bagi penjual marketplace. Pelaku UMKM perlu memahami masa transisi, cara mengurus NIB melalui OSS, serta kapan bisnis perlu mempertimbangkan pendirian PT.”
Sudah bertahun-tahun berjualan di marketplace, tetapi belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)? Atau baru ingin membuka toko online dan belum mengetahui dokumen legalitas yang diperlukan?
Kini, pedagang online perlu memberikan perhatian lebih pada kewajiban perizinan usaha.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah berlaku sejak 8 Juni 2026.
Peraturan ini mengatur kewajiban perizinan bagi pelaku perdagangan elektronik, termasuk pedagang yang menjual barang atau jasa melalui marketplace.
Namun, bukan berarti seluruh penjual yang belum memiliki NIB otomatis kehilangan akses transaksi pada tanggal yang sama.
Pemerintah memberikan ketentuan masa transisi yang berbeda bagi pedagang yang sudah berjualan sebelum peraturan berlaku dan pedagang baru yang memanfaatkan mekanisme pendaftaran sementara.
Lantas, kapan batas waktu memiliki NIB, bagaimana cara mengurusnya, dan apakah penjual online harus mendirikan PT terlebih dahulu?
Apakah Penjual Marketplace Wajib Memiliki NIB pada 2026?
Ya. Penjual marketplace perlu memenuhi ketentuan perizinan berusaha, dengan NIB sektor perdagangan sebagai salah satu persyaratan utamanya.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, Pasal 4 ayat (4) mengatur kewajiban penyelenggara platform untuk menolak pendaftaran pedagang dalam negeri yang belum mempunyai perizinan berusaha, dengan memperhatikan mekanisme pendaftaran sementara yang diatur lebih lanjut.
Adapun Pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa perizinan berusaha bagi pedagang dalam negeri paling sedikit berupa:
- Nomor Induk Berusaha (NIB) di sektor perdagangan.
- Bukti pemenuhan standar dan/atau persyaratan teknis barang atau jasa apabila diwajibkan menurut peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, memiliki akun marketplace tidak sama dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap.
Kewajiban tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan penjual yang berbentuk PT.
Pelaku usaha perseorangan yang menjalankan kegiatan perdagangan online perlu memperhatikan ketentuan perizinan sesuai kegiatan usahanya.
Namun, jenis perizinan dan persyaratan tambahan dapat berbeda berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan.
Kapan Batas Waktu Penjual Marketplace Wajib Memiliki NIB?
Salah satu hal yang perlu dipahami pedagang adalah adanya dua pengaturan jangka waktu pemenuhan perizinan.
Masa transisi 18 bulan dan ketentuan 6 bulan tidak berlaku untuk kondisi pedagang yang sama.
1. Pedagang Lama: Masa Transisi Maksimal 18 Bulan
Berdasarkan Pasal 74 Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pedagang yang telah melakukan kegiatan PMSE pada platform PPMSE sebelum peraturan berlaku memperoleh masa transisi paling lama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha.
Karena peraturan mulai berlaku pada 8 Juni 2026, periode 18 bulan tersebut mengarah pada 8 Desember 2027.
Contohnya, seorang penjual pakaian sudah aktif berjualan melalui marketplace sejak 2024.
Ketika Permendag 19/2026 mulai berlaku, pedagang tersebut termasuk dalam kategori yang perlu memeriksa ketentuan peralihan Pasal 74.
Namun, masa transisi bukan berarti pedagang sebaiknya menunda pengurusan sampai batas akhir.
Persiapan perizinan lebih awal dapat membantu menghindari masalah kelengkapan data, kesalahan KBLI, atau kendala verifikasi pada platform.
Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi pedagang yang telah melakukan PMSE pada PPMSE sebelum peraturan berlaku, bukan semata-mata orang yang pernah membuat akun pengguna marketplace.
2. Pedagang Baru: Maksimal 6 Bulan dalam Mekanisme Pendaftaran Sementara
Pasal 17 ayat (3) Permendag 19/2026 mengatur bahwa PPMSE harus menyediakan fitur pendaftaran sementara dengan label atau keterangan “Dalam Proses Legalisasi” bagi pedagang yang belum memenuhi perizinan saat mendaftar.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 ayat (4), pedagang yang menggunakan mekanisme tersebut wajib memiliki perizinan berusaha paling lama enam bulan sejak tanggal pendaftaran pada PPMSE.
Sebagai ilustrasi, seorang pedagang baru mendaftar pada marketplace pada 15 Juli 2026 dan menggunakan mekanisme pendaftaran sementara karena belum memenuhi persyaratan perizinan.
Dengan ketentuan tersebut, batas enam bulannya dihitung sejak 15 Juli 2026, yaitu sampai 15 Januari 2027.
Perhitungan ini merupakan ilustrasi penerapan jangka waktu dalam peraturan.
Batas enam bulan tidak otomatis diberikan kepada setiap pedagang baru yang sudah mempunyai perizinan lengkap ketika mendaftar.
Ringkasan Batas Waktu NIB Marketplace
| Kategori Pedagang | Ketentuan |
|---|---|
| Sudah melakukan PMSE di platform sebelum 8 Juni 2026 | Masa transisi paling lama 18 bulan berdasarkan Pasal 74 |
| Baru mendaftar dan menggunakan pendaftaran sementara karena perizinan belum lengkap | Maksimal 6 bulan sejak pendaftaran berdasarkan Pasal 17 |
| Sudah memiliki perizinan sebelum peraturan berlaku | Perizinan dapat tetap berlaku apabila memenuhi Pasal 73 |
| Pedagang baru dengan perizinan lengkap | Tidak membutuhkan masa pendaftaran sementara untuk melengkapi perizinan yang sudah terpenuhi |
Sumber: Pasal 17, 73, dan 74 Permendag Nomor 19 Tahun 2026.
Apa Risiko Jika Penjual Marketplace Tidak Memiliki NIB?
Ketentuan mengenai pembatasan akses perdagangan diatur secara khusus dalam Pasal 17 ayat (5) Permendag 19/2026.
Apabila pedagang dalam mekanisme pendaftaran sementara belum memenuhi kewajiban perizinan setelah melewati jangka waktu enam bulan, PPMSE wajib melakukan pembatasan hak akses berupa penghentian transaksi perdagangan.
Artinya, terdapat risiko kegiatan transaksi melalui platform tidak dapat dilanjutkan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Namun, ada beberapa hal yang perlu dibedakan.
Pembatasan transaksi tidak otomatis sama dengan penghapusan akun secara permanen.
Peraturan tersebut juga tidak secara otomatis menyatakan bahwa seluruh ulasan pelanggan, riwayat penjualan, atau data toko akan dihapus.
Bentuk pelaksanaan pembatasan dan pemulihan layanan perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mekanisme platform terkait.
Karena itu, pedagang sebaiknya memeriksa pemberitahuan resmi dari marketplace dan tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial.
Bagaimana Cara Mengurus NIB untuk Toko Online?
Pengurusan NIB dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Kementerian Perdagangan telah menjelaskan bahwa pengurusan NIB melalui OSS tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring.
Berikut alur umum yang dapat dilakukan penjual marketplace.
1. Tentukan Status Pelaku Usaha
Sebelum melakukan pendaftaran, tentukan apakah kegiatan perdagangan dijalankan oleh:
- Pelaku usaha perseorangan.
- Badan usaha yang sudah terbentuk.
- Perusahaan berbadan hukum, seperti PT.
Status tersebut memengaruhi informasi dan dokumen yang diperlukan dalam sistem OSS.
Jika Anda baru berjualan sendiri, pengurusan NIB sebagai pelaku usaha perseorangan dapat dipertimbangkan tanpa harus terlebih dahulu mendirikan PT.
2. Siapkan Data Identitas dan Informasi Usaha
Persiapkan data identitas serta informasi kegiatan usaha yang diperlukan.
Informasi umumnya meliputi identitas pelaku usaha, alamat atau lokasi kegiatan, jenis barang atau jasa, serta data pendukung sesuai kebutuhan sistem.
Pastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.
3. Pilih KBLI yang Sesuai
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan usaha.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendag 19/2026, pedagang yang menjual barang atau jasa secara daring menggunakan KBLI sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.
Artinya, jangan memilih kode hanya karena usaha Anda dijalankan melalui marketplace.
Contohnya, penjual pakaian dan penjual kosmetik sama-sama dapat menggunakan marketplace, tetapi klasifikasi perdagangan serta persyaratan produknya dapat berbeda.
Periksa uraian KBLI yang berlaku dan sesuaikan dengan model bisnis sebenarnya.
4. Daftar melalui Portal OSS
Akses portal resmiOSS.
Buat atau gunakan akun sesuai status pelaku usaha, kemudian ikuti proses pengisian data kegiatan usaha.
Pastikan informasi identitas, bidang usaha, dan lokasi sudah benar sebelum menyelesaikan pengajuan.
5. Periksa Perizinan yang Diterbitkan
Setelah proses pengajuan selesai, periksa dokumen NIB serta status perizinan usaha yang ditampilkan.
Berdasarkan jenis kegiatan dan tingkat risikonya, perusahaan mungkin perlu memenuhi persyaratan tambahan.
NIB bukan bukti bahwa seluruh sertifikasi atau perizinan produk otomatis sudah terpenuhi.
6. Lengkapi Data Perizinan pada Marketplace
Setelah memiliki NIB dan dokumen lain yang diwajibkan, periksa mekanisme penyampaian atau verifikasi perizinan pada platform tempat Anda berjualan.
Simpan bukti pengajuan serta dokumen yang telah diterbitkan, kemudian pastikan informasi yang tercantum sesuai dengan data pelaku usaha.
Baca juga: Proses Penerbitan NIB: Panduan Lengkap untuk Pengusaha Baru.
Apakah Semua Produk Bisa Dijual Hanya dengan NIB?
Tidak selalu.
NIB merupakan bagian penting dari legalitas usaha, tetapi jenis barang atau jasa tertentu memiliki persyaratan teknis dan perizinan tambahan.
Karena itu, penjual perlu membedakan legalitas kegiatan perdagangan dari legalitas produk yang dipasarkan.
| Jenis Usaha | Hal yang Perlu Diperiksa |
|---|---|
| Penjual pakaian | KBLI perdagangan sesuai produk dan kegiatan usaha |
| Penjual kosmetik | KBLI serta ketentuan notifikasi dan peredaran produk kosmetik |
| Penjual makanan kemasan | KBLI, persyaratan pangan olahan, label, dan ketentuan sektoral |
| Penjual barang elektronik | KBLI dan persyaratan teknis produk jika diwajibkan |
| Penjual jasa melalui platform digital | KBLI jasa dan sertifikasi kompetensi apabila diwajibkan |
Sebagai contoh, pengusaha yang menjual kosmetik tidak dapat menyimpulkan bahwa produknya otomatis boleh diedarkan hanya karena NIB sudah terbit.
Perizinan dan ketentuan produk harus diperiksa tersendiri sesuai kategori.
Hal yang sama berlaku untuk produk makanan tertentu atau barang yang mempunyai persyaratan standar wajib.
Karena itu, sebelum memperluas kategori produk, penjual sebaiknya memastikan bahwa kegiatan usaha dan produk barunya telah memenuhi ketentuan yang relevan.
Apakah Penjual Online Harus Mendirikan PT untuk Memiliki NIB?
Tidak. Penjual online tidak harus mendirikan PT terlebih dahulu untuk memperoleh NIB.
NIB merupakan identitas perizinan berusaha, sedangkan PT merupakan bentuk badan hukum.
Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda.
Pelaku usaha yang masih menjalankan bisnis secara perseorangan dapat mengajukan NIB sesuai persyaratan yang berlaku.
Misalnya, seseorang menjalankan usaha penjualan pakaian dari rumah dan bertransaksi melalui marketplace.
Apabila usaha tersebut dijalankan secara perseorangan, pemiliknya dapat mempersiapkan legalitas usaha dengan mengurus NIB sesuai ketentuan.
Namun, ketika usaha berkembang, pendirian badan hukum dapat menjadi pilihan yang relevan.
Pendirian PT dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan pengelolaan kepemilikan, pemisahan kekayaan perusahaan, kerja sama kontraktual, serta pengembangan struktur bisnis.
Tetapi keputusan tersebut tidak otomatis ditentukan oleh jumlah pengikut media sosial, banyaknya pesanan, atau lamanya usaha beroperasi.
Kapan Toko Online Sebaiknya Beralih dari Usaha Perseorangan ke PT?
Tidak ada ketentuan umum yang menyatakan bahwa seluruh penjual marketplace wajib mendirikan PT setelah mencapai jumlah pesanan atau jumlah karyawan tertentu.
Namun, terdapat beberapa kondisi ketika pendirian badan hukum layak dievaluasi.
1. Mulai Memiliki Beberapa Pemilik
Jika bisnis yang awalnya dijalankan sendiri mulai melibatkan pemilik lain, pengaturan kepemilikan perlu diperjelas.
PT persekutuan modal dapat menjadi pilihan untuk mengatur struktur saham dan pengurus perusahaan.
2. Membutuhkan Kerja Sama dengan Klien Korporat
Ketika toko online berkembang menjadi pemasok untuk perusahaan, calon klien dapat mempunyai persyaratan administrasi tertentu.
Misalnya, perusahaan membutuhkan kontrak atas nama badan hukum, dokumen legalitas, atau administrasi vendor.
Namun, mempunyai PT tidak otomatis menjamin usaha diterima sebagai vendor.
3. Berencana Menerima Investor
Apabila pemilik usaha berencana mengembangkan bisnis bersama investor, struktur kepemilikan dan pengaturan hak para pihak perlu dipersiapkan.
Bentuk PT persekutuan modal dapat menjadi pilihan sesuai rencana bisnis.
4. Ingin Memisahkan Pengelolaan Usaha dan Keuangan Pribadi
PT mempunyai status badan hukum dan struktur kekayaan perusahaan yang terpisah dari pemegang sahamnya, dengan tetap memperhatikan pengecualian tanggung jawab yang diatur undang-undang.
Pemisahan tersebut dapat membantu pengelolaan aset, kontrak, dan kewajiban perusahaan secara lebih terstruktur.
Lebih Cocok PT Perorangan atau PT Biasa?
Bagi penjual marketplace yang ingin membentuk badan hukum, pilihannya perlu disesuaikan dengan kondisi usaha.
| Kondisi Bisnis | Pilihan yang Dapat Dipertimbangkan |
|---|---|
| Berjualan sendiri dan belum membutuhkan badan hukum | Usaha perseorangan dengan NIB dan izin relevan |
| Satu pemilik yang memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil | Perseroan Perorangan |
| Usaha didirikan bersama dua orang atau lebih | PT persekutuan modal |
| Berencana mempunyai beberapa pemegang saham | PT persekutuan modal |
| Perseroan Perorangan berkembang menjadi lebih dari satu pemegang saham | Perubahan status perseroan sesuai ketentuan |
Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021, Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Namun, apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang atau usaha tidak lagi memenuhi kriteria tersebut, perubahan status badan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu diingat bahwa NIB usaha perseorangan tidak otomatis menjadi NIB badan hukum PT yang kemudian didirikan.
Apabila usaha beralih menjadi PT, identitas pelaku usaha, data perizinan, kontrak, dan administrasi lainnya perlu dievaluasi serta disesuaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Baca juga: Jangan Salah Pilih! Perbedaan PT Perorangan dan PT Biasa 2026.
Contoh Kasus: Penjual Marketplace yang Mulai Mendapat Pesanan Korporat
Ilustrasi berikut bersifat hipotesis.
Seorang pengusaha memulai bisnis pakaian dari rumah pada 2024.
Awalnya, penjualan hanya dilakukan melalui marketplace. Pengusaha tersebut belum mempunyai karyawan dan mengurus seluruh pesanan sendiri.
Ketika Permendag 19/2026 mulai berlaku, pemilik toko menyadari bahwa kegiatan perdagangan yang dijalankan perlu memenuhi ketentuan perizinan.
Karena sudah berjualan melalui platform sebelum 8 Juni 2026, pemilik toko perlu memeriksa masa transisi Pasal 74.
Ia kemudian mempersiapkan identitas dan data usaha, memilih KBLI sesuai kegiatan perdagangan pakaian, serta mengurus NIB melalui OSS.
Setahun kemudian, usaha berkembang.
Toko tersebut mulai mempekerjakan beberapa karyawan, membangun jaringan reseller, dan menerima pesanan seragam dari perusahaan.
Pada tahap ini, pengusaha perlu mengevaluasi lebih dari sekadar NIB.
Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab adalah:
- Apakah kegiatan usaha masih dijalankan oleh satu pemilik?
- Apakah calon klien mensyaratkan kontrak dengan badan hukum?
- Apakah bisnis membutuhkan struktur kepemilikan baru?
- Apakah merek dagang telah didaftarkan?
- Apakah kegiatan usaha dan lokasi operasional masih sesuai dengan perizinan?
Jika pendirian PT dianggap relevan, pengusaha dapat menentukan bentuk badan hukum yang sesuai.
Namun, keputusan tersebut tidak semata-mata bergantung pada jumlah karyawan atau reseller.
Checklist Legalitas bagi Penjual Marketplace
Sebelum memperluas bisnis online, gunakan daftar pemeriksaan berikut:
- Status sebagai pedagang lama atau baru telah diperiksa.
- Batas waktu perizinan yang berlaku telah diketahui.
- Identitas dan data usaha telah disiapkan.
- KBLI sesuai jenis barang atau jasa yang dijual.
- NIB telah diurus melalui OSS.
- Perizinan atau persyaratan teknis produk telah diperiksa.
- Status perizinan pada marketplace sudah sesuai.
- Alamat dan lokasi kegiatan usaha telah dicantumkan dengan benar.
- Bentuk usaha perseorangan atau badan hukum telah dievaluasi.
- Perlindungan merek dagang telah dipertimbangkan.
- Kontrak dengan pemasok, reseller, atau klien telah diperiksa jika relevan.
Checklist tersebut merupakan panduan awal dan tidak menggantikan penilaian perizinan yang sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya.
Kesimpulan
Permendag Nomor 19 Tahun 2026 menegaskan kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk pedagang marketplace.
Bagi penjual dalam negeri, NIB sektor perdagangan merupakan salah satu persyaratan utama. Jenis produk atau jasa tertentu juga dapat memerlukan pemenuhan standar maupun persyaratan teknis tambahan.
Pemerintah memberikan masa transisi paling lama 18 bulan bagi pedagang yang telah melakukan PMSE pada platform sebelum 8 Juni 2026.
Sementara itu, pedagang yang menggunakan mekanisme pendaftaran sementara karena belum memenuhi perizinan ketika mendaftar mempunyai batas paling lama enam bulan sejak pendaftaran.
Karena itu, penjual marketplace sebaiknya mengurus NIB lebih awal, memastikan KBLI sesuai kegiatan usaha, dan memeriksa seluruh persyaratan produk yang dijual.
Selain itu, ketika bisnis berkembang, pemilik usaha perlu mengevaluasi apakah struktur perseorangan masih sesuai atau sudah waktunya mempertimbangkan badan hukum.
Dengan legalitas yang disiapkan secara tepat, pengusaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa mengabaikan kewajiban administrasi dan perizinan yang berlaku.
Sudah Berjualan di Marketplace tetapi Belum Yakin Legalitas Usaha Anda Sesuai?
Memiliki akun marketplace saja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan legalitas bisnis.
Pelaku usaha perlu memastikan bahwa NIB, KBLI, dan perizinan produk telah sesuai. Jika bisnis mulai berkembang, pemilihan bentuk badan hukum juga perlu dipertimbangkan.
Tim konsultan hukum Legalo siap membantu Anda dalam pendampingan pengurusan NIB, penentuan KBLI, serta pendirian PT Perorangan maupun PT persekutuan modal sesuai kebutuhan usaha.
Konsultasikan Legalitas dan Rencana Pengembangan Toko Online Anda Bersama Legalo Sekarang!
Author:Andrea Tiorein
