pendirian PT toko online

Pendirian PT Toko Online Pakai Virtual Office: Bagaimana dengan Gudang dan NIB?

“Bisnis online dapat mempertimbangkan Virtual Office sebagai alamat perusahaan ketika mendirikan PT. Namun, lokasi penyimpanan barang, kegiatan operasional, KBLI, dan perizinan usaha tetap harus diperiksa sesuai model bisnisnya.”

Menjual produk melalui marketplace, media sosial, atau website sendiri tidak selalu membutuhkan toko fisik. Namun, ketika bisnis mulai berkembang dan pemiliknya ingin mendirikan Perseroan Terbatas (PT), muncul pertanyaan: apakah toko online bisa menggunakan Virtual Office sebagai alamat perusahaan?

Pada prinsipnya, Virtual Office (VO) dapat dipertimbangkan untuk pendirian PT bisnis online sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Namun, kebutuhan alamat perusahaan tidak selalu sama dengan kebutuhan lokasi operasional bisnis.

Sebagai contoh, toko online yang menggunakan jasa penyimpanan dan pengiriman barang dari pihak ketiga mempunyai kebutuhan berbeda dari penjual yang mengoperasikan gudang sendiri.

Selain alamat, pelaku usaha perlu memperhatikan pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta perizinan sesuai jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.

Terlebih, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah mengatur kewajiban perizinan bagi pelaku perdagangan online.

Lantas, bagaimana mendirikan PT toko online menggunakan Virtual Office agar alamat, kegiatan usaha, dan perizinannya sesuai?

Apakah Bisnis Online Bisa Mendirikan PT Menggunakan Virtual Office?

Bisa dipertimbangkan, sepanjang penggunaan alamat dan kegiatan usaha memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam pendirian PT, pengusaha perlu membedakan kewajiban mempunyai tempat kedudukan dan alamat lengkap dari kebutuhan menyewa ruang kerja permanen.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, PT harus memiliki tempat kedudukan di Indonesia serta alamat lengkap yang sesuai dengan tempat kedudukannya.

Sementara itu, Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.

Artinya, perusahaan tetap membutuhkan alamat resmi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, hal tersebut tidak otomatis mengharuskan perusahaan menyewa gedung atau ruang kerja eksklusif bagi seluruh karyawannya.

Bagi toko online yang menjalankan kegiatan administrasi, pemasaran, dan penjualan secara digital, Virtual Office dapat menjadi alternatif untuk menyediakan alamat perusahaan dan layanan pendukung kantor.

Layanan Virtual Office umumnya mencakup alamat bisnis, penerimaan surat, pengelolaan korespondensi, dan fasilitas ruang rapat sesuai paket yang digunakan.

Meski demikian, Virtual Office bukan pengganti seluruh lokasi kegiatan usaha.

Jika perusahaan mempunyai gudang, tempat pengemasan, atau fasilitas produksi, legalitas lokasi tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan kegiatan yang dijalankan.

Lebih Cocok PT Biasa atau PT Perorangan untuk Bisnis Online?

Sebelum memilih alamat, pemilik bisnis online perlu menentukan bentuk badan hukum yang sesuai.

Tidak semua penjual online wajib mendirikan PT. Namun, pendirian PT dapat dipertimbangkan ketika pemilik usaha membutuhkan struktur badan hukum untuk pengembangan bisnis, pengelolaan kepemilikan, atau kerja sama komersial.

Di Indonesia, terdapat pilihan PT persekutuan modal dan Perseroan Perorangan yang memiliki persyaratan pendirian berbeda.

AspekPT Persekutuan ModalPerseroan Perorangan
PendiriPada umumnya dua orang atau lebihSatu orang
Kriteria usahaTidak terbatas hanya pada usaha mikro dan kecilHarus memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil
Dokumen pendirianAkta pendirian melalui notarisPernyataan pendirian secara elektronik
Administrasi badan hukumPengesahan melalui AHUPendaftaran dan penerbitan sertifikat melalui AHU
Alamat perusahaanHarus sesuai ketentuan tempat kedudukanTetap harus mencantumkan alamat sesuai ketentuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi persyaratan dan kriteria usaha mikro atau kecil.

Sementara itu, PT persekutuan modal pada umumnya didirikan oleh dua orang atau lebih dengan proses pendirian yang berbeda.

Sebagai contoh, pengusaha yang menjalankan toko online sendiri dan memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil dapat mempertimbangkan Perseroan Perorangan.

Namun, jika bisnis didirikan bersama beberapa pemegang saham, bentuk PT persekutuan modal dapat lebih relevan.

Pemilihan bentuk PT dan pemilihan alamat Virtual Office merupakan dua keputusan yang berbeda.

Virtual Office tidak menggantikan dokumen pendirian atau proses memperoleh status badan hukum.

Apa Perbedaan Penjual Marketplace dan Pemilik Website Toko Online?

Tidak semua pelaku bisnis online mempunyai peran yang sama dalam perdagangan elektronik.

Berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan kegiatan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik.

Peraturan ini membedakan beberapa jenis pelaku usaha, termasuk Pedagang dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

1. Penjual melalui Marketplace

Penjual yang memasarkan produknya melalui marketplace pada umumnya menggunakan sarana perdagangan elektronik yang disediakan pihak lain.

Misalnya, pemilik toko pakaian menjual produknya melalui aplikasi marketplace dan memanfaatkan fasilitas transaksi yang disediakan platform tersebut.

Sebagai Pedagang, pemilik usaha tetap perlu memenuhi kewajiban perizinan yang berlaku.

Pasal 4 Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mengatur kewajiban Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan elektronik.

Untuk pedagang dalam negeri yang menggunakan sarana PPMSE, peraturan tersebut juga mengatur pemenuhan perizinan, termasuk NIB sektor perdagangan dan bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan jasa apabila diwajibkan.

Dengan demikian, penggunaan marketplace tidak otomatis membebaskan penjual dari kewajiban legalitas usaha.

2. Pemilik Website atau Aplikasi Toko Online Sendiri

Berbeda dengan penjual marketplace, perusahaan dapat mengembangkan website atau aplikasi sendiri untuk menawarkan serta menjual produknya.

Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mengenal model bisnis Retail Online, yaitu pedagang yang melakukan perdagangan elektronik melalui situs atau aplikasi komersial yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri.

Model Retail Online juga termasuk dalam pengaturan model bisnis PPMSE.

Karena itu, bisnis yang mengoperasikan sarana transaksi elektronik sendiri perlu memeriksa peran dan kewajiban perizinannya berdasarkan fungsi platform yang dijalankan.

Namun, memiliki website perusahaan tidak otomatis berarti seluruh kewajiban PPMSE berlaku. Perlu diperiksa apakah website tersebut hanya menyediakan informasi produk, berfungsi sebagai katalog, atau benar-benar digunakan sebagai sarana perdagangan elektronik sesuai definisi peraturan.

Hal ini penting ketika bisnis berkembang dari sekadar berjualan di marketplace menjadi mengelola sistem transaksi digital sendiri.

Bagaimana Menentukan KBLI untuk Bisnis Online?

Pemilihan KBLI merupakan langkah penting sebelum mengurus pendirian PT dan NIB.

Kesalahan yang perlu dihindari adalah menganggap seluruh bisnis yang menjual melalui internet cukup menggunakan satu kode KBLI yang sama.

Pasal 5 ayat (1) Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mengatur bahwa pedagang yang memperdagangkan barang atau jasa secara daring menggunakan KBLI sesuai jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.

Artinya, penentuan KBLI harus memperhatikan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.

Sebagai contoh:

  • Penjual pakaian perlu memeriksa klasifikasi kegiatan perdagangan yang sesuai dengan produk pakaiannya.
  • Penjual kosmetik perlu memperhatikan kegiatan perdagangan yang dilakukan serta perizinan produk yang relevan.
  • Pemilik brand makanan yang menggunakan pabrik maklon perlu membedakan kegiatan pengelolaan brand, perdagangan, dan pihak yang menjalankan produksi.
  • Perusahaan yang menyediakan jasa digital perlu memeriksa klasifikasi kegiatan jasa yang sesuai.

Selain itu, satu perusahaan dapat menjalankan lebih dari satu kegiatan usaha yang relevan.

Karena itu, pengusaha perlu mengidentifikasi aktivitas utama dan kegiatan tambahan sebelum menentukan kode dalam dokumen perseroan dan OSS.

Pemilihan KBLI juga perlu merujuk pada KBLI 2025 berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026.

Namun, KBLI bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelayakan penggunaan Virtual Office.

Perusahaan tetap harus memeriksa persyaratan dasar, lokasi kegiatan usaha, tingkat risiko, dan ketentuan perizinan sektor terkait.

Bisakah PT Menggunakan Virtual Office tetapi Memiliki Gudang Terpisah?

Dapat dipertimbangkan, tetapi penggunaan alamat Virtual Office tidak otomatis menggantikan persyaratan yang berlaku bagi lokasi gudang.

Hal ini penting bagi pelaku toko online yang menyimpan stok atau melakukan pengemasan barang sendiri.

Misalnya, PT mempunyai alamat resmi melalui Virtual Office di Jakarta Selatan, sementara stok barang disimpan di sebuah gudang yang berlokasi di daerah lain.

Dalam kondisi tersebut, terdapat dua kebutuhan yang perlu dibedakan.

Pertama, alamat resmi perusahaan.

Alamat tersebut berkaitan dengan tempat kedudukan perseroan, administrasi badan usaha, dan korespondensi resmi.

Kedua, lokasi kegiatan operasional.

Gudang dapat digunakan untuk kegiatan penyimpanan, pengemasan, pengelolaan stok, atau distribusi barang.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha diterbitkan sesuai lokasi kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang relevan.

Persyaratan tersebut dapat mencakup aspek kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan ketentuan bangunan apabila diwajibkan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa informasi lokasi dalam OSS sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya.

Jika perusahaan menggunakan gudang milik pihak ketiga, hubungan kerja sama, pihak yang mengoperasikan fasilitas, dan kewajiban masing-masing pihak juga perlu diperiksa.

Menggunakan Virtual Office sebagai alamat PT tidak otomatis berarti seluruh kegiatan penyimpanan dan distribusi dianggap berlangsung di alamat tersebut.

Contoh Model Bisnis Online dan Kebutuhan Alamatnya

Untuk memahami perbedaannya, berikut gambaran beberapa model bisnis online.

Model BisnisPenggunaan Virtual OfficeHal yang Perlu Diperiksa
Agensi digitalDapat dipertimbangkan sebagai alamat resmiKBLI, kegiatan jasa, dan perizinan
Seller marketplace tanpa gudang sendiriDapat dievaluasiJenis produk, penyedia penyimpanan, dan izin perdagangan
Seller dengan gudang sendiriDapat dievaluasi untuk alamat perusahaanLokasi gudang dan perizinan operasional
Brand owner menggunakan maklonDapat dievaluasiKBLI, perizinan produk, dan peran mitra produksi
Pemilik website transaksi sendiriBergantung pada kegiatan dan fungsi platformKewajiban Pedagang atau PPMSE yang relevan
Perusahaan dengan produksi sendiriVO tidak menggantikan fasilitas produksiPabrik, lokasi produksi, dan perizinan sektoral

Tabel tersebut merupakan panduan awal, bukan daftar resmi yang secara otomatis menetapkan boleh atau tidaknya Virtual Office untuk suatu KBLI.

Contoh Kasus: Toko Online Pakaian dengan Gudang Sendiri

Ilustrasi berikut bersifat hipotetis dan bukan contoh perusahaan nyata.

Dua orang pengusaha menjalankan toko pakaian melalui marketplace dan media sosial.

Setelah penjualan meningkat, mereka berencana mendirikan PT agar struktur kepemilikan dan kegiatan bisnis dapat dikelola melalui badan hukum.

Keduanya ingin menggunakan Virtual Office untuk alamat perusahaan karena tim administrasi dan pemasaran bekerja secara remote.

Namun, perusahaan juga memiliki gudang untuk menyimpan serta mengemas barang pesanan.

Apa yang perlu dilakukan?

Pertama, para pendiri perlu menentukan bentuk PT serta menyiapkan dokumen pendiriannya.

Kedua, perusahaan harus memilih KBLI sesuai kegiatan perdagangan produk yang dijalankan.

Ketiga, penggunaan Virtual Office sebagai alamat resmi perlu diperiksa kesesuaiannya dengan tempat kedudukan dan ketentuan lokasi.

Keempat, lokasi gudang harus diperiksa berdasarkan fungsi operasional dan persyaratan perizinan yang relevan.

Kelima, setelah badan hukum terbentuk, perusahaan perlu melengkapi data kegiatan usaha dan lokasi pada OSS serta memenuhi perizinan yang dipersyaratkan.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus memilih antara Virtual Office atau gudang secara mutlak.

Yang terpenting adalah membedakan fungsi kedua lokasi dan memastikan masing-masing memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bagaimana Tahapan Mendirikan PT Bisnis Online dengan Virtual Office?

Setelah menentukan model bisnis dan kebutuhan alamat, pelaku usaha dapat mempersiapkan tahapan pendirian PT.

1. Tentukan Bentuk PT dan Struktur Kepemilikan

Identifikasi jumlah pendiri, rencana kepemilikan saham, dan kriteria skala usaha.

Pastikan bentuk PT yang dipilih sesuai dengan kondisi serta rencana pengembangan bisnis.

2. Tentukan Kegiatan Usaha dan KBLI

Identifikasi seluruh kegiatan yang akan dijalankan perusahaan, termasuk perdagangan barang atau jasa, pengelolaan platform, penyimpanan, dan kegiatan lainnya jika relevan.

Gunakan KBLI yang sesuai dengan kegiatan aktual.

3. Periksa Kelayakan Alamat Virtual Office

Sebelum menandatangani kontrak, periksa apakah alamat Virtual Office dapat digunakan sesuai tempat kedudukan PT serta kebutuhan administrasi dan perizinan perusahaan.

Perhatikan alamat lengkap, dokumen penyedia, fasilitas fisik, masa kontrak, dan layanan pendukung.

Baca juga: Jangan Asal Sewa! Pahami Aturan Virtual Office & Zonasi.

4. Siapkan Dokumen dan Proses Pendirian PT

Untuk PT persekutuan modal, proses pendirian pada umumnya mencakup persiapan nama perseroan, data pendiri dan pengurus, struktur permodalan, penyusunan akta oleh notaris, serta pengajuan pengesahan badan hukum melalui AHU.

Sementara itu, Perseroan Perorangan mengikuti proses pendaftaran melalui pernyataan pendirian secara elektronik sesuai ketentuan.

Setiap bentuk PT mempunyai prosedur yang perlu diikuti.

5. Urus NIB melalui OSS

Setelah tahapan badan hukum terpenuhi, perusahaan perlu mengurus perizinan berusaha melalui OSS.

Data yang disiapkan harus mencerminkan kegiatan usaha, KBLI, dan lokasi yang sebenarnya.

Berdasarkan tingkat risiko dan peraturan sektor terkait, perusahaan dapat memerlukan pemenuhan ketentuan tambahan selain NIB.

Karena itu, memperoleh NIB tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh izin operasional dan persyaratan produk sudah terpenuhi.

6. Periksa Perizinan Produk dan Kegiatan Tambahan

Bagi toko online yang menjual produk dengan persyaratan khusus, perusahaan perlu memperhatikan legalitas produk.

Misalnya, jenis pangan olahan tertentu atau produk kosmetik mempunyai persyaratan sektoral tersendiri.

Demikian pula apabila perusahaan mempunyai gudang, kegiatan impor, atau mengoperasikan sarana perdagangan elektronik sendiri.

Pengurusan perizinan harus menyesuaikan peran dan kegiatan perusahaan.

Checklist Sebelum Menyewa Virtual Office untuk Toko Online

Sebelum menentukan alamat dan memulai pendirian PT, gunakan checklist berikut:

  • Bentuk PT yang akan didirikan telah ditentukan.
  • Jenis produk atau jasa yang diperdagangkan telah diidentifikasi.
  • KBLI telah dipilih sesuai kegiatan usaha sebenarnya.
  • Tempat kedudukan dan alamat lengkap PT sudah ditentukan.
  • Kelayakan alamat Virtual Office telah diperiksa.
  • Status kepemilikan atau pengelolaan stok barang sudah jelas.
  • Kebutuhan lokasi gudang, pengemasan, atau produksi telah diketahui.
  • Kesesuaian lokasi operasional dengan persyaratan perizinan sudah diperiksa.
  • Peran perusahaan sebagai Pedagang atau PPMSE telah dievaluasi jika relevan.
  • Kebutuhan NIB dan perizinan sektor terkait telah diidentifikasi.
  • Kontrak Virtual Office, fasilitas, serta layanan pendukung telah diperiksa.
  • Kebutuhan perpajakan, termasuk kemungkinan pengukuhan PKP, telah dievaluasi bila relevan.

Checklist tersebut dapat membantu pelaku usaha melakukan persiapan awal, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan legalitas berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan.

Baca juga: 4 Tips Memilih Virtual Office yang Aman & Kredibel.

Kesimpulan

Bisnis online dapat mempertimbangkan pendirian PT menggunakan Virtual Office sepanjang alamat dan kegiatan usahanya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, penggunaan Virtual Office tidak otomatis menggantikan kebutuhan lokasi operasional.

Bagi toko online yang memiliki gudang, tempat pengemasan, atau fasilitas produksi, lokasi kegiatan tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan persyaratan perizinan yang relevan.

Selain itu, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mengatur kewajiban perizinan perdagangan melalui sistem elektronik, sedangkan pemilihan KBLI harus disesuaikan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Karena itu, sebelum mendirikan PT toko online, pemilik usaha sebaiknya menentukan bentuk badan hukum, KBLI, alamat perusahaan, lokasi operasional, dan kebutuhan izin secara menyeluruh.

Virtual Office dapat membantu efisiensi biaya dan administrasi, tetapi pemilihannya tetap harus mempertimbangkan legalitas bisnis yang sebenarnya.

Ingin Mendirikan PT Toko Online tetapi Belum Yakin Alamat Usaha yang Tepat?

Bisnis online yang menggunakan marketplace, website sendiri, atau memiliki gudang dapat mempunyai kebutuhan legalitas yang berbeda.

Sebelum menentukan Virtual Office, pastikan kegiatan usaha, KBLI, lokasi penyimpanan barang, dan kebutuhan perizinan sudah sesuai.

Tim Legalo siap membantu Anda dalam pendirian PT, peninjauan kebutuhan KBLI, pengurusan NIB, serta penyediaan Virtual Office sesuai kebutuhan bisnis.

Konsultasikan Pendirian PT dan Kebutuhan Virtual Office Toko Online Anda Bersama Legalo Sekarang!

Author:Andrea Tiorein