
KBLI 2025 Diperbarui Lagi, Apakah Perusahaan Harus Ubah NIB?
“Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 memperbarui Lampiran KBLI 2025. Namun, tidak semua perusahaan otomatis harus mengubah kode KBLI, NIB, maupun dokumen legalitasnya.”
Perusahaan yang sudah menyesuaikan kegiatan usahanya dengan KBLI 2025 kini menghadapi perkembangan regulasi baru. Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 6 Tahun 2026 resmi berlaku sejak 10 September 2026 dan mengubah Lampiran KBLI 2025.
Lantas, apakah perusahaan harus kembali mengubah KBLI yang tercantum dalam NIB, OSS, atau dokumen pendirian PT?
Jawabannya, tidak semua perusahaan otomatis wajib mengubah KBLI. Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 memperbarui lampiran klasifikasi kegiatan usaha, tetapi tidak berarti seluruh kode KBLI diganti atau perusahaan harus mengulang proses penyesuaian dari awal.
Namun, pelaku usaha tetap perlu memeriksa apakah kode dan uraian kegiatan usaha yang digunakan masih sesuai dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya.
Terutama bagi perusahaan yang sedang mengurus perizinan baru, menambah kegiatan usaha, atau melakukan perubahan dokumen perusahaan.
Apa yang Berubah dalam Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026?
Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Peraturan ini ditetapkan pada 4 September 2026 dan mulai berlaku sejak 10 September 2026.
Berdasarkan Pasal I Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026, lampiran Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 diubah dan diganti dengan lampiran yang telah diperbarui.
Artinya, yang diperbarui adalah lampiran klasifikasi kegiatan usaha, bukan dengan mencabut seluruh kerangka KBLI 2025.
Pembaruan tersebut bertujuan menyempurnakan substansi deskripsi kegiatan usaha agar klasifikasinya lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi.
Namun, penggantian lampiran secara keseluruhan tidak berarti seluruh kode KBLI mengalami perubahan substantif.
Karena itu, perusahaan perlu memeriksa bagian yang relevan dengan aktivitas usahanya, bukan langsung mengganti seluruh kode yang telah digunakan.
Kode KBLI Apa Saja yang Mengalami Pembaruan?
Abstrak resmi JDIH BPS mengidentifikasi tiga kode yang berkaitan dengan perubahan prinsipil, yaitu 27201, 27203, dan 68122.
Namun, hasil perbandingan lampiran menunjukkan bahwa perubahan yang dapat diidentifikasi secara jelas terdapat pada klasifikasi industri baterai. Sementara itu, informasi mengenai kode 68122 memerlukan perhatian khusus karena terdapat ketidaksesuaian antara abstrak dan teks lampiran.
Berikut rinciannya.
1. KBLI 27201 — Industri Baterai
Pada KBLI 2025 sebelumnya, kode 27201 menggunakan judul Industri Batu Baterai.
Dalam lampiran terbaru Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026, kode tersebut menggunakan judul Industri Baterai.
Uraian terbarunya mencakup pembuatan berbagai jenis baterai, termasuk baterai untuk perangkat elektronik serta pembuatan power bank atau battery energy storage system (BESS) berkapasitas kecil sampai dengan 30 kWh.
Perubahan ini memberikan batas cakupan yang lebih jelas bagi kegiatan produksi sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Bagi perusahaan yang bergerak dalam industri baterai, uraian terbaru tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kegiatan produksinya masih sesuai dengan klasifikasi yang digunakan.
2. KBLI 27203 — Industri Baterai Kendaraan dan BESS Kapasitas Besar
Kode 27203 sebelumnya berjudul Industri Baterai Kendaraan Listrik.
Dalam lampiran terbaru, judulnya menjadi Industri Baterai Kendaraan dan Battery Energy Storage System (BESS) Kapasitas Besar.
Cakupannya meliputi kegiatan pembuatan baterai kendaraan listrik serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai berkapasitas lebih besar dari 30 kWh.
Perubahan ini penting karena memperjelas perbedaan cakupan kegiatan antara industri baterai pada kode 27201 dan industri baterai kendaraan serta BESS kapasitas besar pada kode 27203.
Dengan demikian, perusahaan yang memproduksi sistem penyimpanan energi perlu memperhatikan jenis produk dan kapasitasnya ketika mengevaluasi klasifikasi kegiatan usaha.
3. KBLI 68122 — Pengelolaan Kawasan Industri
Kode 68122 juga disebut dalam abstrak JDIH BPS sebagai bagian dari perubahan prinsipil.
Namun, terdapat hal yang perlu dicermati.
Dalam lampiran Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 maupun lampiran terbaru Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026, kode 68122 sama-sama tercantum sebagai Pengelolaan Kawasan Industri, dengan uraian kegiatan yang tampak sama.
Sementara itu, kegiatan Pengelolaan Kawasan Pariwisata tercantum pada kode 68121.
Karena terdapat ketidaksesuaian dengan informasi dalam abstrak resmi, pelaku usaha sebaiknya merujuk langsung pada lampiran peraturan untuk menentukan klasifikasi yang digunakan.
Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan kawasan industri atau pariwisata juga dapat meminta klarifikasi kepada BPS atau instansi perizinan terkait apabila menemukan perbedaan informasi ketika melakukan penyesuaian data.
Baca juga:Proses Izin Usaha Terhambat? Cek & Penyesuaian KBLI 2025
Apakah Semua Perusahaan Wajib Mengubah KBLI Setelah Peraturan BPS 6/2026?
Tidak. Terbitnya Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 tidak dengan sendirinya mewajibkan seluruh perusahaan mengganti kode KBLI yang sudah digunakan.
Hal pertama yang perlu diperiksa adalah apakah perubahan tersebut berdampak pada klasifikasi kegiatan usaha perusahaan.
Untuk membantu menentukan langkah berikutnya, perhatikan beberapa kondisi berikut.
| Kondisi Perusahaan | Tindakan yang Disarankan |
|---|---|
| Kode dan uraian KBLI masih sesuai dengan kegiatan usaha | Verifikasi data dan tidak perlu melakukan perubahan hanya karena peraturan baru terbit |
| Kode tetap sama, tetapi cakupan uraian terbaru berpengaruh pada kegiatan usaha | Evaluasi kembali kesesuaian klasifikasi dan perizinan |
| Perusahaan menambah jenis kegiatan usaha | Periksa kebutuhan penambahan KBLI dan perizinan terkait |
| KBLI dalam OSS tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya | Lakukan pemeriksaan dan penyesuaian data yang diperlukan |
| Perubahan kegiatan usaha memengaruhi maksud dan tujuan dalam anggaran dasar PT | Evaluasi kebutuhan perubahan dokumen perseroan |
Perlu dipahami bahwa perubahan regulasi klasifikasi dan perubahan aktivitas bisnis merupakan dua hal yang berbeda.
Apabila aktivitas perusahaan tetap sama dan masih tercakup dalam klasifikasi terbaru, perubahan dokumen belum tentu diperlukan.
Sebaliknya, apabila perusahaan mulai menjalankan kegiatan baru yang tidak sesuai dengan KBLI yang tercatat, perusahaan perlu mengevaluasi kebutuhan penyesuaian legalitasnya.
Apakah NIB dan Data OSS Otomatis Berubah Mengikuti KBLI Terbaru?
Hal penting lainnya adalah mekanisme penyesuaian KBLI dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Berdasarkan Pasal 393 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, apabila terdapat perubahan pengaturan KBLI yang ditetapkan oleh BPS, sistem OSS melakukan penyesuaian dan pemutakhiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) secara otomatis mengikuti ketentuan KBLI yang baru.
Artinya, peraturan tersebut telah mengatur mekanisme pemutakhiran melalui sistem OSS.
Namun, hal ini tidak berarti perusahaan boleh mengabaikan pemeriksaan data dan dokumen legalitasnya.
Ketentuan pemutakhiran otomatis juga tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh data dan izin perusahaan tertentu sudah berhasil disesuaikan.
Perusahaan tetap sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang tercantum dalam akun OSS dan dokumen perizinannya.
Jika menemukan perbedaan, langkah selanjutnya perlu ditentukan berdasarkan jenis data, kegiatan usaha, dan status perizinan yang dimiliki.
Apakah Perubahan KBLI Berarti Harus Mengubah Akta PT?
Belum tentu.
KBLI merupakan klasifikasi kegiatan ekonomi, sedangkan anggaran dasar PT memuat ketentuan mengenai maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan.
Apabila pembaruan KBLI tidak menyebabkan perubahan pada kegiatan usaha maupun ketentuan anggaran dasar perusahaan, perubahan akta tidak otomatis diperlukan.
Namun, apabila perusahaan menambah atau mengubah kegiatan usaha sehingga perlu menyesuaikan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, prosedur perubahan dokumen perseroan harus dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, penyesuaian data OSS, perubahan NIB, dan perubahan anggaran dasar PT tidak boleh dianggap sebagai satu proses yang selalu harus dilakukan bersamaan.
Masing-masing perlu diperiksa berdasarkan kondisi perusahaan.
Cara Memeriksa KBLI Perusahaan Setelah Peraturan BPS 6/2026
Sebelum memutuskan mengubah data, perusahaan dapat melakukan lima langkah pemeriksaan berikut.
1. Identifikasi KBLI yang Saat Ini Digunakan
Periksa kode kegiatan usaha yang tercantum dalam NIB dan data OSS perusahaan.
Untuk badan usaha berbentuk PT, periksa pula informasi kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen perseroan.
Catat kode dan uraian kegiatan usaha yang selama ini digunakan.
2. Cocokkan dengan Lampiran KBLI Terbaru
Selanjutnya, bandingkan kode tersebut dengan lampiran Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026.
Pastikan kode yang digunakan masih tercantum dan pahami uraian terbaru yang berlaku.
Perhatikan bukan hanya angka kodenya, tetapi juga judul, deskripsi kegiatan, serta cakupan barang atau jasa yang termasuk di dalamnya.
3. Bandingkan dengan Aktivitas Bisnis yang Sebenarnya
Perusahaan perlu memastikan bahwa KBLI sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan.
Sebagai contoh, perusahaan yang melakukan produksi baterai perlu memeriksa apakah aktivitasnya termasuk dalam cakupan industri baterai umum atau produksi baterai kendaraan dan BESS kapasitas besar.
Jangan hanya memilih KBLI berdasarkan nama yang terlihat paling mendekati tanpa membaca penjelasan kegiatannya.
4. Periksa Status Perizinan dalam OSS
Setelah membandingkan klasifikasi, periksa kembali informasi dalam sistem OSS melalui oss.go.id.
Perhatikan kesesuaian data kegiatan usaha, lokasi, tingkat risiko, dan perizinan yang terkait.
Jika terdapat ketidaksesuaian, lakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengajukan perubahan.
5. Tentukan Dokumen yang Benar-Benar Perlu Disesuaikan
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan yang relevan, identifikasi dokumen mana saja yang perlu dievaluasi.
Dokumen tersebut dapat mencakup data OSS, NIB, perizinan sektoral, atau dokumen badan usaha.
Tidak semua kondisi membutuhkan perubahan seluruh dokumen sekaligus.
Baca juga:Risiko & Cara Memilih Kode KBLI yang Tepat untuk Pendirian PT
Contoh Kasus: Perusahaan Produsen BESS Setelah Pembaruan KBLI 2025
Untuk memahami dampak perubahan klasifikasi, perhatikan ilustrasi berikut.
Ilustrasi ini bersifat hipotetis dan bukan contoh perusahaan nyata.
PT Energi Mandiri merupakan perusahaan yang memproduksi sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau BESS.
Awalnya, perusahaan hanya memproduksi sistem BESS berkapasitas 25 kWh.
Dalam lampiran terbaru, kegiatan pembuatan BESS berkapasitas sampai dengan 30 kWh termasuk dalam cakupan KBLI 27201.
Seiring perkembangan bisnis, perusahaan berencana menambah lini produksi BESS berkapasitas 80 kWh.
Untuk kegiatan pembuatan BESS berkapasitas lebih besar dari 30 kWh, uraian terbaru KBLI 27203 menjadi relevan untuk diperiksa.
Apakah PT Energi Mandiri harus langsung mengubah NIB?
Belum tentu dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Perusahaan perlu melihat kode yang sudah tercatat, cakupan kegiatan usaha yang akan dijalankan, status perizinan, serta apakah rencana produksi baru memerlukan penambahan atau penyesuaian kegiatan usaha dalam OSS.
Jika perubahan aktivitas bisnis juga memengaruhi maksud dan tujuan perusahaan, dokumen perseroan perlu diperiksa.
Contoh ini menunjukkan mengapa perubahan uraian KBLI tidak boleh diabaikan, meskipun perusahaan merasa sudah menggunakan KBLI terbaru.
Kapan Perusahaan Sebaiknya Melakukan Review KBLI?
Tidak semua perusahaan harus langsung mengajukan perubahan ketika peraturan baru diterbitkan.
Namun, review KBLI menjadi penting terutama ketika perusahaan:
- Menggunakan kode yang uraian atau cakupannya mengalami pembaruan.
- Berencana menambah produk, layanan, atau kegiatan usaha.
- Sedang mengurus perizinan baru melalui OSS.
- Mengalami kendala akibat ketidaksesuaian klasifikasi kegiatan usaha.
- Akan melakukan perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar PT.
- Sedang mempersiapkan kerja sama bisnis atau investasi yang membutuhkan pemeriksaan legalitas.
Pada kondisi tersebut, pemeriksaan KBLI dapat membantu menentukan apakah legalitas yang dimiliki masih sesuai atau memerlukan penyesuaian.
Kesimpulan
Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2026 memperbarui lampiran KBLI 2025, tetapi tidak berarti seluruh perusahaan otomatis wajib mengganti kode KBLI atau mengurus perubahan NIB.
Pembaruan yang dapat diidentifikasi secara jelas antara lain terdapat pada klasifikasi industri baterai, khususnya kode 27201 dan 27203. Sementara itu, informasi mengenai kode 68122 perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan antara abstrak dan lampiran resmi.
Bagi pelaku usaha, langkah yang paling penting adalah memastikan kesesuaian antara kode KBLI, uraian terbaru, kegiatan bisnis yang sebenarnya, dan perizinan yang dimiliki.
Jika semuanya masih sesuai, perubahan administratif belum tentu diperlukan.
Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian atau perusahaan berencana mengembangkan kegiatan usaha baru, pemeriksaan lebih lanjut sebaiknya dilakukan sebelum melanjutkan proses perizinan.
Belum Yakin KBLI Perusahaan Anda Masih Sesuai?
Sudah menggunakan KBLI 2025, tetapi masih ragu apakah kegiatan usaha dan dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan terbaru?
Tim Legalo dapat membantu melakukan review kesesuaian KBLI, pemeriksaan kegiatan usaha, penyesuaian data OSS, serta pengurusan perubahan dokumen legalitas yang diperlukan.
Konsultasikan Kesesuaian KBLI dan Legalitas Perusahaan Anda Bersama Legalo Sekarang!
Author:Andrea Tiorein
