
Satu Virtual Office untuk Dua PT, Bolehkah?
“Dua PT dapat menggunakan satu alamat Virtual Office yang sama, termasuk apabila pemegang sahamnya sama. Namun, setiap perusahaan tetap harus mempunyai dasar penggunaan alamat, NIB, dan administrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum.”
Anda memiliki dua Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan bisnis berbeda. PT pertama bergerak di bidang konsultasi digital, sedangkan PT kedua menjalankan usaha perdagangan.
Untuk menghemat biaya operasional, Anda berencana menggunakan satu alamat Virtual Office (VO) sebagai alamat resmi kedua perusahaan.
Apakah satu Virtual Office boleh digunakan untuk dua PT sekaligus?
Pada prinsipnya, boleh. Ketentuan perpajakan di Indonesia bahkan mengenal kantor virtual sebagai fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh dua atau lebih pengusaha.
Namun, penggunaan alamat yang sama tidak berarti kedua perusahaan dapat menggunakan seluruh dokumen legalitas secara bersama-sama.
Setiap PT tetap merupakan badan hukum yang terpisah, dengan identitas Administrasi Hukum Umum (AHU), Nomor Induk Berusaha (NIB), administrasi perpajakan, dan kewajiban hukum masing-masing.
Selain itu, penyedia Virtual Office perlu mengizinkan penggunaan alamat oleh kedua perusahaan serta menyediakan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan administrasinya.
Jika salah satu atau kedua PT membutuhkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), terdapat persyaratan khusus yang juga harus diperhatikan.
Apakah Dua PT Boleh Menggunakan Satu Alamat Virtual Office?
Pada prinsipnya, satu alamat Virtual Office dapat digunakan oleh dua PT atau lebih, sepanjang penggunaan tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, setiap PT wajib mempunyai tempat kedudukan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
Ketentuan tersebut mengatur identitas alamat perusahaan, bukan mewajibkan setiap PT menggunakan gedung atau alamat yang eksklusif.
Penggunaan alamat bersama juga dikenal dalam ketentuan perpajakan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 54 Tahun 2025 mendefinisikan kantor virtual sebagai kantor yang memiliki ruangan fisik dan layanan pendukung, yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh dua atau lebih pengusaha sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi sesuai ketentuannya.
Dengan demikian, penggunaan satu alamat oleh beberapa perusahaan memang dikenal dalam regulasi Indonesia.
Namun, definisi tersebut tidak berarti setiap alamat Virtual Office otomatis dapat digunakan untuk seluruh bentuk kegiatan usaha.
Kesesuaian alamat, dokumen penggunaan, perizinan, dan persyaratan perpajakan tetap harus diperiksa berdasarkan kondisi masing-masing PT.
Baca juga: Tim 100% Remote, Apakah PT Tetap Wajib Punya Alamat Kantor?.
Apakah Dua PT dengan Pemegang Saham yang Sama Boleh Berbagi Alamat?
Boleh, sepanjang kedua perusahaan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan hukum.
Misalnya, seorang pengusaha mempunyai saham pada PT Arunika Digital dan PT Arunika Niaga.
Kedua perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan penggunaan satu alamat Virtual Office untuk kebutuhan administrasi masing-masing.
Kesamaan pemegang saham atau direksi tidak otomatis menjadikan kedua PT sebagai satu badan hukum.
Setiap perusahaan tetap mempunyai hak dan kewajiban sendiri.
Misalnya, kontrak yang ditandatangani PT Arunika Digital tidak otomatis mengikat PT Arunika Niaga hanya karena kedua perusahaan dimiliki oleh orang yang sama.
Begitu pula dengan aset, rekening, kewajiban perpajakan, dan perizinan.
Apa yang Boleh Sama dan Apa yang Harus Terpisah?
| Aspek | PT A | PT B |
|---|---|---|
| Alamat Virtual Office | Dapat menggunakan alamat yang sama | Dapat menggunakan alamat yang sama |
| Status badan hukum | Tersendiri | Tersendiri |
| Dokumen AHU | Atas nama PT A | Atas nama PT B |
| NIB | NIB PT A | NIB PT B |
| NPWP badan | Identitas PT A | Identitas PT B |
| KBLI dan perizinan | Sesuai kegiatan PT A | Sesuai kegiatan PT B |
| Kontrak bisnis | Atas nama pihak yang mengikatkan diri | Atas nama pihak yang mengikatkan diri |
| Korespondensi resmi | Ditujukan kepada PT A | Ditujukan kepada PT B |
| Kewajiban perpajakan | Sesuai kondisi PT A | Sesuai kondisi PT B |
Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan alamat yang sama hanya merupakan salah satu bentuk efisiensi administratif.
Status hukum kedua PT tetap terpisah, meskipun alamat, pemegang saham, atau pengurusnya sama.
Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Perorangan, ketentuan khusus mengenai pendirian, jumlah pemegang saham, dan kriteria usaha mikro dan kecil juga harus diperhatikan.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan bentuk serta pendirian perseroan, bukan larangan umum penggunaan satu alamat Virtual Office secara bersama-sama.
Apakah Pemilik Dua PT Harus Membuat Dua Kontrak Virtual Office?
Tidak ada ketentuan umum yang mengharuskan setiap PT selalu mempunyai satu kontrak Virtual Office yang terpisah hanya karena menggunakan alamat yang sama.
Namun, bukan berarti satu kontrak otomatis dapat digunakan untuk seluruh perusahaan yang dimiliki pelanggan.
Pengaturannya bergantung pada kebijakan penyedia Virtual Office, isi perjanjian, serta persyaratan dokumen yang diperlukan oleh masing-masing PT.
Sebagai contoh, Anda menyewa Virtual Office menggunakan nama PT A.
Kemudian, Anda mendirikan PT B dan ingin menggunakan alamat yang sama.
Dalam kondisi tersebut, jangan langsung menganggap PT B mempunyai hak menggunakan alamat hanya karena kedua perusahaan dimiliki oleh orang yang sama.
Anda perlu memperoleh persetujuan penyedia dan memastikan dasar penggunaan alamat PT B dapat dibuktikan.
Pilihan Pengaturan Kontrak untuk Dua PT
| Bentuk Kontrak | Hal yang Perlu Diperiksa |
|---|---|
| Satu kontrak hanya mencantumkan PT A | PT B belum otomatis tercakup |
| Satu kontrak mencantumkan PT A dan PT B | Hak penggunaan masing-masing PT harus jelas |
| Dua kontrak terpisah | Dokumen setiap perusahaan lebih mudah dibedakan |
| Kontrak utama dengan lampiran PT kedua | Pastikan lampiran diakui penyedia dan memadai untuk administrasi |
Beberapa penyedia dapat mengenakan biaya tambahan untuk perusahaan kedua, sedangkan penyedia lainnya mungkin menawarkan paket khusus untuk beberapa badan usaha.
Karena itu, sebelum membayar layanan, tanyakan apakah satu paket mencakup dua PT dan dokumen apa saja yang akan diterbitkan.
Dokumen Apa yang Perlu Disiapkan?
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf h Permenkum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, dokumen pendukung pendirian PT persekutuan modal mencakup keterangan mengenai alamat lengkap perusahaan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang, atau surat pernyataan alamat yang ditandatangani pihak-pihak sesuai ketentuan.
Untuk penggunaan Virtual Office, sebaiknya setiap perusahaan dapat menunjukkan dasar penggunaan alamat yang jelas.
Dokumen yang perlu diperiksa dapat meliputi:
- Perjanjian penggunaan Virtual Office.
- Identitas PT yang memperoleh hak menggunakan alamat.
- Dokumen pendukung atau keterangan alamat dari penyedia apabila diperlukan.
- Masa berlaku layanan.
- Ketentuan penerimaan surat dan korespondensi.
- Ketentuan penggunaan fasilitas kantor.
Dokumen harus sesuai dengan persyaratan administrasi yang benar-benar diajukan. Tidak semua proses selalu membutuhkan dokumen yang identik.
Apakah Masing-Masing PT Harus Memiliki NIB Sendiri?
Ya. Setiap PT merupakan pelaku usaha yang berbeda sehingga harus mempunyai NIB atas identitasnya sendiri.
Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa NIB wajib dimiliki setiap pelaku usaha dan setiap pelaku usaha hanya mempunyai satu NIB.
Artinya, PT A dan PT B tidak dapat menggunakan satu NIB bersama hanya karena mempunyai alamat Virtual Office yang sama.
Misalnya, PT A bergerak di bidang jasa konsultasi digital dan PT B bergerak di bidang perdagangan.
PT A perlu mempunyai NIB dan perizinan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
PT B juga perlu mempunyai NIB dan perizinannya sendiri berdasarkan kegiatan perdagangan yang dijalankan.
Apakah KBLI Kedua PT Harus Sama?
Tidak.
KBLI ditentukan berdasarkan kegiatan usaha masing-masing perusahaan, bukan berdasarkan alamat kantor yang digunakan.
Dua PT yang menggunakan alamat Virtual Office sama dapat mempunyai KBLI berbeda apabila kegiatan bisnisnya memang berbeda.
Namun, masing-masing kegiatan tetap harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko yang relevan.
Apakah Alamat dalam OSS Boleh Sama?
Pada prinsipnya, alamat administratif kedua perusahaan dapat sama apabila penggunaan alamat tersebut mempunyai dasar yang sesuai.
Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa kesesuaian data alamat dan lokasi kegiatan usaha yang dicantumkan pada OSS.
Alamat tempat kedudukan perusahaan tidak selalu sama dengan seluruh lokasi kegiatan operasionalnya.
Sebagai contoh, PT perdagangan dapat menggunakan alamat administratif tertentu tetapi menjalankan kegiatan penyimpanan barang pada gudang yang berbeda.
Dalam kondisi tersebut, persyaratan lokasi kegiatan usaha yang sebenarnya tetap perlu diperiksa melalui OSS.
Satu alamat Virtual Office tidak otomatis menggantikan kebutuhan lokasi operasional yang diwajibkan untuk kegiatan usaha tertentu.
Bagaimana Jika Kedua PT Berstatus PKP?
Jika salah satu atau kedua perusahaan sudah berstatus PKP atau berencana mengajukan pengukuhan PKP, penggunaan Virtual Office harus diperiksa lebih lanjut.
Pasal 51 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 mengatur persyaratan penggunaan kantor virtual sebagai tempat pengukuhan PKP.
Persyaratan tersebut tidak hanya berkaitan dengan alamat perusahaan, tetapi juga kelayakan penyedia Virtual Office dan kegiatan usaha pengguna.
Persyaratan Penyedia Virtual Office
Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) PER-7/PJ/2025, penyedia kantor virtual yang digunakan untuk pengukuhan PKP harus memenuhi ketentuan, antara lain:
- Telah dikukuhkan sebagai PKP.
- Menyediakan ruangan fisik untuk kegiatan usaha.
- Secara nyata menjalankan layanan pendukung kantor.
- Mempunyai dokumen kontrak atau perjanjian yang masih berlaku dengan pengusaha pengguna layanan.
- Mempunyai dokumen perizinan atau keterangan kegiatan usaha sesuai ketentuan.
Karena itu, sebelum menggunakan satu VO untuk dua PT yang membutuhkan pengukuhan PKP, periksa apakah penyedia memenuhi persyaratan tersebut.
Persyaratan bagi PT Pengguna Virtual Office
Untuk pengusaha badan yang memenuhi kondisi Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 51 ayat (5) mengatur persyaratan antara lain:
- Klasifikasi lapangan usaha utama berada di bidang jasa yang kegiatan usahanya dapat dilakukan di kantor virtual.
- Memiliki kontrak atau dokumen sejenis dengan durasi penggunaan kantor virtual minimal satu tahun sejak pengajuan permohonan pengukuhan PKP.
- Tidak menggunakan kantor virtual semata-mata sebagai alamat korespondensi.
Terdapat ketentuan khusus lainnya untuk kondisi perusahaan yang berkedudukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Selain itu, jika perusahaan berkedudukan di kantor virtual tetapi mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, Pasal 51 ayat (2) mengatur penetapan tempat pengukuhan PKP pada tempat kegiatan usaha lain di luar kantor virtual tersebut.
Penting: Ketentuan mengenai satu tempat kegiatan usaha merujuk pada kondisi masing-masing pengusaha badan, bukan larangan bagi satu penyedia Virtual Office untuk melayani dua PT.
Dengan demikian, penggunaan alamat yang sama tidak otomatis menyebabkan salah satu PT tidak dapat mengajukan pengukuhan PKP.
Namun, kelayakan setiap perusahaan tetap diperiksa secara individual.
Apakah Kontrak Minimal Satu Tahun Wajib untuk Semua PT Pengguna VO?
Tidak secara otomatis.
Persyaratan kontrak minimal satu tahun dalam Pasal 51 PER-7/PJ/2025 berlaku untuk penggunaan kantor virtual dalam pengukuhan PKP pada kondisi yang diatur.
Ketentuan tersebut tidak boleh digeneralisasikan menjadi kewajiban bahwa semua pengguna Virtual Office harus selalu menyewa selama minimal satu tahun untuk setiap kebutuhan administratif.
Jika kedua PT akan menggunakan VO untuk pengukuhan PKP, pastikan masing-masing mempunyai dasar hubungan kontraktual yang sesuai dengan persyaratan DJP.
Apakah Semua Jenis PT Bisa Menggunakan Alamat VO yang Sama?
Tidak semua bidang usaha mempunyai kebutuhan lokasi yang sama.
Penggunaan Virtual Office perlu disesuaikan dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan oleh setiap perusahaan.
Misalnya, PT pertama menjalankan jasa konsultasi digital yang sebagian besar pekerjaannya dilakukan secara daring.
Perusahaan tersebut mungkin dapat menggunakan fasilitas VO untuk kebutuhan kantor dan administrasi apabila memenuhi persyaratan yang relevan.
Sementara itu, PT kedua bergerak di bidang distribusi makanan dan mempunyai kegiatan penyimpanan serta pengiriman barang.
PT kedua perlu memeriksa apakah aktivitasnya membutuhkan gudang, fasilitas penyimpanan, atau lokasi operasional lain dengan persyaratan perizinan tertentu.
Karena itu, dua PT yang menggunakan satu alamat Virtual Office belum tentu mempunyai kewajiban fasilitas yang sama.
Contoh Kebutuhan Berdasarkan Jenis Usaha
| Jenis Kegiatan Usaha | Hal yang Perlu Diperiksa |
|---|---|
| Konsultasi bisnis atau digital | Kesesuaian VO dengan kegiatan jasa dan administrasi |
| Agency kreatif | Alamat resmi, fasilitas pendukung, dan kegiatan aktual |
| Perdagangan barang | Lokasi transaksi, distribusi, dan penyimpanan bila diperlukan |
| Produksi makanan | Lokasi produksi serta persyaratan perizinan sektoral |
| Distribusi dan pergudangan | Kebutuhan lokasi gudang dan izin yang relevan |
Tabel tersebut bukan daftar bidang usaha yang otomatis boleh atau dilarang menggunakan Virtual Office.
Penilaian tetap harus mengikuti kegiatan usaha, perizinan, serta persyaratan lokasi yang berlaku.
Contoh Kasus: Satu Pengusaha Memiliki Dua PT dengan Alamat VO Sama
Ilustrasi berikut bersifat hipotetis dan bukan kasus perusahaan nyata.
Seorang pengusaha memiliki dua perusahaan:
PT Arunika Digital, yang bergerak dalam jasa pemasaran digital.
PT Arunika Niaga, yang bergerak dalam perdagangan dan distribusi produk konsumen.
Pengusaha tersebut ingin menggunakan satu alamat Virtual Office di Surabaya untuk mengurangi biaya administrasi.
Sebelum menggunakan alamat tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan.
Pertama, Memastikan Persetujuan Penyedia VO
Pengusaha menghubungi penyedia dan memastikan bahwa alamatnya boleh digunakan oleh kedua PT.
Penyedia kemudian menjelaskan apakah diperlukan dua kontrak atau satu kontrak dengan dokumen tambahan yang mencantumkan kedua perusahaan.
Kedua, Memeriksa Dokumen Alamat Masing-Masing PT
Kedua perusahaan memastikan bahwa alamat yang digunakan sesuai dengan dokumen badan hukum dan kebutuhan administrasi masing-masing.
Jika salah satu PT sebelumnya menggunakan alamat lain, kebutuhan perubahan data harus diperiksa sesuai prosedur yang berlaku.
Ketiga, Mengelola NIB dan Perizinan secara Terpisah
PT Arunika Digital menggunakan NIB dan KBLI sesuai kegiatan jasa pemasaran digital.
PT Arunika Niaga menggunakan NIB dan KBLI sesuai kegiatan perdagangan serta perizinan yang diperlukan.
Keduanya tidak menggunakan satu NIB bersama.
Keempat, Memeriksa Lokasi Operasional
PT Arunika Digital mengevaluasi apakah aktivitas jasanya sesuai untuk dijalankan menggunakan fasilitas VO.
Sementara itu, PT Arunika Niaga memeriksa kebutuhan gudang dan lokasi distribusi yang terpisah dari alamat kantor administratif.
Kelima, Memeriksa Persyaratan PKP
Jika kedua perusahaan ingin menggunakan VO sebagai tempat pengukuhan PKP, masing-masing perlu dinilai berdasarkan PER-7/PJ/2025.
Tidak cukup hanya membuktikan bahwa kedua PT menggunakan alamat yang sama.
Perusahaan juga harus memenuhi syarat kegiatan usaha, kontrak, serta penggunaan kantor virtual yang relevan.
Keenam, Memisahkan Korespondensi dan Administrasi
Pengusaha memastikan penyedia VO dapat menerima serta meneruskan surat untuk masing-masing PT.
Misalnya, surat yang ditujukan kepada PT Arunika Digital tidak boleh dianggap sebagai surat untuk PT Arunika Niaga.
Administrasi perusahaan, kontrak, perpajakan, dan kewajiban bisnis juga tetap dikelola secara terpisah.
Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi satu alamat kantor dapat dilakukan tanpa menggabungkan status hukum dan kewajiban kedua PT.
Checklist Sebelum Menggunakan Satu Virtual Office untuk Dua PT
Sebelum mendaftarkan kedua perusahaan pada alamat VO yang sama, periksa hal-hal berikut:
- Penyedia VO memperbolehkan penggunaan alamat oleh dua PT.
- Kebijakan harga atau biaya tambahan untuk PT kedua sudah jelas.
- Masing-masing PT mempunyai dasar penggunaan alamat yang terdokumentasi.
- Nama kedua perusahaan tercantum secara tepat pada dokumen yang relevan.
- Alamat sesuai dengan tempat kedudukan masing-masing PT.
- Data AHU kedua perusahaan sudah diperiksa.
- Masing-masing PT mempunyai NIB sendiri.
- KBLI dan perizinan sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing.
- Kebutuhan lokasi operasional telah diperiksa.
- Status NPWP dan PKP masing-masing PT telah dievaluasi.
- Penyedia memenuhi persyaratan kantor virtual untuk kebutuhan PKP apabila relevan.
- Ketentuan kontrak minimal satu tahun telah diperiksa jika diperlukan untuk pengukuhan PKP.
- Layanan penerimaan surat tersedia untuk kedua perusahaan.
- Tanggal berakhirnya layanan masing-masing PT telah dicatat.
- Administrasi, kontrak, dan dokumen bisnis kedua PT dikelola secara terpisah.
Checklist ini dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal sebelum memilih paket layanan.
Namun, kelayakan alamat dan dokumen akhir tetap harus disesuaikan dengan kondisi badan usaha serta kebutuhan administrasinya.
Baca juga: 4 Tips Memilih Virtual Office yang Aman & Kredibel.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah Satu Alamat Virtual Office Boleh Digunakan untuk Dua PT?
Pada prinsipnya, boleh. Ketentuan perpajakan mengenal penggunaan kantor virtual secara bersama oleh dua atau lebih pengusaha. Namun, penyedia harus mengizinkan penggunaan alamat tersebut dan masing-masing PT tetap wajib memenuhi persyaratan yang berlaku.
Apakah Dua PT dengan Direktur dan Pemegang Saham Sama Bisa Menggunakan Satu Alamat?
Bisa, sepanjang kedua PT sah secara hukum dan penggunaan alamat memenuhi ketentuan. Kesamaan direktur atau pemegang saham tidak otomatis membuat kedua perseroan menjadi satu badan hukum.
Apakah Satu Kontrak Virtual Office Bisa Digunakan untuk Dua PT?
Bergantung pada ketentuan penyedia dan kebutuhan dokumen masing-masing perusahaan. Satu kontrak dapat dievaluasi jika secara jelas mencakup kedua PT, tetapi kontrak atas nama satu perusahaan tidak otomatis memberikan hak penggunaan alamat kepada perusahaan lainnya.
Apakah Dua PT yang Menggunakan Alamat Sama Bisa Menggunakan Satu NIB?
Tidak. Setiap PT merupakan pelaku usaha yang berbeda dan wajib mempunyai NIB berdasarkan identitasnya sendiri sesuai Pasal 206 PP 28/2025.
Apakah Dua PT Bisa Sama-Sama PKP dengan Alamat Virtual Office yang Sama?
Penggunaan alamat yang sama tidak otomatis menjadi larangan. Namun, setiap PT harus memenuhi persyaratan pengukuhan PKP yang relevan, termasuk ketentuan penggunaan kantor virtual dalam Pasal 51 PER-7/PJ/2025.
Apakah Kedua PT Harus Mempunyai KBLI yang Sama?
Tidak. KBLI ditentukan berdasarkan kegiatan usaha masing-masing perusahaan, bukan karena kesamaan alamat Virtual Office.
Apakah Satu Paket Virtual Office Pasti Lebih Murah untuk Dua PT?
Belum tentu. Kebijakan paket, biaya tambahan, dokumen alamat, dan fasilitas administrasi bergantung pada penyedia. Karena itu, pastikan total biaya serta cakupan layanan sebelum membuat perjanjian.
Kesimpulan
Memiliki dua PT tidak selalu berarti harus menyewa dua kantor atau menggunakan dua alamat berbeda.
Pada prinsipnya, satu alamat Virtual Office dapat digunakan oleh dua PT, termasuk yang mempunyai pemegang saham atau pengurus yang sama.
Penggunaan kantor virtual secara bersama juga dikenal dalam ketentuan perpajakan Indonesia.
Namun, kedua perusahaan tetap merupakan badan hukum yang terpisah.
Setiap PT harus mempunyai dasar penggunaan alamat, identitas AHU, NIB, administrasi perpajakan, dan perizinan sesuai kegiatan usahanya masing-masing.
Selain itu, penggunaan satu kontrak VO untuk beberapa perusahaan perlu disepakati secara jelas dengan penyedia layanan.
Jika salah satu atau kedua PT membutuhkan pengukuhan PKP, persyaratan kantor virtual berdasarkan PER-7/PJ/2025 juga harus diperiksa.
Karena itu, sebelum menggunakan satu alamat untuk beberapa perusahaan, pemilik usaha sebaiknya memastikan kelayakan penyedia, kesesuaian dokumen, serta kebutuhan operasional setiap PT.
Punya Dua PT dan Ingin Menggunakan Satu Alamat Virtual Office?
Sebelum memilih paket layanan, pastikan penyedia Virtual Office memperbolehkan penggunaan alamat oleh kedua badan hukum dan menyediakan dokumen pendukung yang sesuai.
Tim konsultan hukum Legalo siap membantu Anda mengevaluasi kebutuhan alamat serta legalitas perusahaan.
Legalo juga menyediakan layanan Virtual Office untuk kebutuhan bisnis, dengan ketentuan penggunaan dan fasilitas yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Konsultasikan Penggunaan Virtual Office untuk Dua PT Anda Bersama Legalo Sekarang!
Author:Andrea Tiorein
