Aturan Pajak UMKM Terbaru 2026 & Nasib PT Perorangan

June 4, 2026

“Cari tahu aturan pajak UMKM terbaru dari PP 20 Tahun 2026. Pahami syarat PPh final PT Perorangan, tarif pajak CV terbaru, dan jebakan penggabungan omzet”

Selama bertahun-tahun, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% telah menjadi “napas buatan” yang sangat diandalkan oleh para pelaku UMKM, mulai dari perorangan hingga badan usaha berbentuk CV dan PT.

Namun, pemerintah baru saja merilis aturan pajak UMKM terbaru yang memuat perubahan sangat signifikan melalui PP 20 Tahun 2026. Kebijakan ini memangkas daftar entitas bisnis yang berhak menikmati tarif super ringan tersebut dan memperketat pengawasan terhadap praktik “pecah omzet”.

Bagi Anda yang menjalankan bisnis berbadan hukum, ini adalah alarm keras untuk segera mengevaluasi struktur pajak perusahaan Anda.

1. Siapa Saja yang Berhak Mendapat PPh 0,5% Sekarang?

Perbedaan paling mencolok antara regulasi lama (PP 55/2022) dan regulasi terbaru di PP 20 Tahun 2026 terletak pada eliminasi beberapa entitas badan usaha formal.

Berdasarkan aturan terbaru ini, fasilitas PPh Final 0,5% kini hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang, dan Koperasi. Berikut adalah tabel ringkasan perubahannya:

Entitas Badan Usaha	Aturan Baru (PP 20 Tahun 2026)	Dampak Saat Ini & Ketentuan Peralihan
Orang Pribadi	Berhak 0,5%	Aman (Selama memenuhi syarat batas omzet).
PT Perorangan	Berhak 0,5%	Aman (Wajib 1 pendiri & memenuhi syarat omzet).
Koperasi	Berhak 0,5%	Aman (Batas waktu 4 tahun sejak terdaftar).
PT Biasa (Non-Perorangan)	Tidak Berhak	Boleh menghabiskan sisa waktu dari aturan lama, setelahnya PPh Badan Reguler.
CV & Firma	Tidak Berhak	Boleh menghabiskan sisa waktu dari aturan lama, setelahnya PPh Badan Reguler.
BUMDes	Tidak Berhak	Boleh menghabiskan sisa waktu dari aturan lama, setelahnya PPh Badan Reguler.

2. Ketentuan Peralihan: Cek Tarif Pajak CV Terbaru dan PT Biasa

Banyak pengusaha CV dan PT Biasa yang panik mengira mereka harus langsung membayar PPh Badan Reguler tahun ini karena tarif pajak CV terbaru dianggap sudah berubah total. Faktanya, pemerintah memberikan pelonggaran melalui Ketentuan Peralihan.

Berdasarkan Pasal II huruf e PP 20/2026, Wajib Pajak badan berbentuk CV, Firma, PT Biasa, dan BUMDes yang jangka waktu PPh Finalnya belum berakhir berdasarkan aturan lama (PP 55/2022), masih diizinkan untuk menggunakan PPh Final 0,5% sampai masa berlakunya benar-benar habis. Namun, begitu sisa waktu tersebut kedaluwarsa, entitas-entitas ini tidak bisa lagi memperpanjang fasilitas tersebut dan wajib beralih ke PPh Badan Reguler.

3. Syarat PPh Final PT Perorangan: Apakah Masih Aman?

Bagi Anda para solopreneur, fasilitas pajak PT Perorangan 0,5 persen nyatanya masih berlaku dan sah digunakan. Namun, hak istimewa ini tidak berlaku tanpa aturan yang mengikat.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP 20/2026, syarat PPh final PT Perorangan yang wajib dipenuhi agar tetap menikmati fasilitas ini adalah:

Syarat Kepemilikan: Pendiriannya wajib dilakukan oleh hanya 1 (satu) orang.
Syarat Omzet: Pendapatan bruto (omzet) tahunan tidak boleh melebihi batas Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Aturan Kritis Baru: Awas Jebakan Penggabungan Omzet PT Perorangan!

Inilah aturan pajak UMKM terbaru yang paling krusial dan wajib diwaspadai oleh pendiri PT Perorangan atau orang pribadi. Di masa lalu, banyak pengusaha yang mengakali batas omzet Rp4,8 Miliar dengan cara mendirikan banyak PT sekaligus.

Melalui regulasi baru ini, pemerintah menutup rapat celah tersebut! Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) huruf e, fasilitas PPh Final 0,5% akan gugur apabila terjadi penggabungan omzet PT Perorangan beserta Wajib Pajak orang pribadi pendirinya yang totalnya menembus batas Rp4.800.000.000,00.

Contoh Kasus: Jika Anda memiliki penghasilan pribadi Rp3 Miliar, lalu PT Perorangan Anda menghasilkan omzet Rp2 Miliar. Secara entitas, keduanya di bawah Rp4,8 Miliar. Namun, karena hukum menggabungkan omzet keduanya (Total Rp5 Miliar), maka Anda dan PT Perorangan Anda otomatis terdepak dari fasilitas 0,5% di tahun pajak berikutnya.

Langkah Antisipasi untuk Pengusaha

Perubahan regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah mengincar kepatuhan pajak standar bagi usaha yang sudah berskala menengah atau memiliki banyak “cabang” PT Perorangan. Apa yang harus Anda lakukan sekarang?

Hitung Ulang Total Omzet Gabungan: Pastikan total omzet dari NIK pribadi Anda dan seluruh PT Perorangan yang Anda dirikan tidak melebihi Rp4,8 Miliar jika masih ingin menggunakan tarif 0,5%.
Tunda Masuknya Investor (Jika Memungkinkan): Apabila ada investor yang ingin masuk, hitung matang-matang. Apakah suntikan dananya sepadan dengan hilangnya fasilitas 0,5% akibat perubahan status ke PT Biasa?
Rapikan Pembukuan: Bagi CV, Firma, dan PT Biasa yang masa berlaku PPh Final-nya hampir habis, segera biasakan diri mencatat pengeluaran secara akuntansi standar. PPh Reguler dihitung dari keuntungan bersih, sehingga setiap struk dan invoice pengeluaran sangat berharga untuk mengurangi beban pajak.

Jangan sampai Anda terkejut melihat surat tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya karena Anda tidak menyadari regulasi telah berubah.

Tim konsultan hukum Legalo siap membantu Anda menganalisis struktur bisnis, mengamankan legalitas usaha, dan memastikan bisnis Anda tetap terkelola dengan aman dan menguntungkan.

Author : Andrea Tiorein