“Dampak tidak melaporkan Beneficial Owner kini semakin nyata. Akses AHU Online berisiko diblokir, sehingga perizinan berusaha terhambat dan legalitas usaha terancam.”
Dampak tidak melaporkan beneficial owner terhadap perizinan berusaha kini menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha.
Transparansi kepemilikan manfaat bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus fondasi kepercayaan dalam iklim usaha yang sehat.
Seiring diperketatnya regulasi dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (Permenkum 2/2025) dan integrasi sistem perizinan, kelalaian dalam melaporkan atau memperbarui data Beneficial Owner (BO) berpotensi langsung berdampak pada kelangsungan perizinan usaha, termasuk pemblokiran akses AHU Online yang terhubung dengan OSS-RBA.
Apa Itu Beneficial Owner dan Mengapa Wajib Dilaporkan?
Beneficial Owner adalah orang perseorangan yang secara nyata memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat atas suatu korporasi. Penting dipahami bahwa Beneficial Owner tidak pernah berbentuk badan hukum atau badan usaha, melainkan selalu individu.
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018), seseorang dapat dikategorikan sebagai Beneficial Owner pada Perseroan Terbatas (PT) apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:
- Memiliki saham lebih dari 25% sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- Memiliki hak suara lebih dari 25%
- Menerima manfaat atau laba lebih dari 25% per tahun
- Memiliki kewenangan mengangkat, mengganti, atau memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memiliki kemampuan mengendalikan atau mempengaruhi PT tanpa perlu otorisasi pihak lain
- Menerima manfaat ekonomi dari PT
- Merupakan pemilik sebenarnya atas dana atau saham PT.
Dalam praktiknya, seseorang tetap dapat dikualifikasikan sebagai BO meskipun tidak tercatat sebagai pemegang saham, sepanjang ia memiliki kendali atau manfaat nyata atas perusahaan.
Baca Juga: Kewajiban Pelaporan dan Pembaharuan Data Beneficial Ownership Diperketat, Apa Implikasinya?
Dampak Tidak Melaporkan Beneficial Owner terhadap Perizinan Berusaha
Kelalaian dalam pelaporan atau penyampaian data BO yang tidak benar berpotensi menimbulkan konsekuensi serius.
Berdasarkan Pasal 22 Permenkum 2/2025, Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang terhadap korporasi yang tidak patuh. Sanksi administratif tersebut meliputi:
- Teguran Administratif yang diberikan dalam bentuk notifikasi melalui sistem AHU Online dan/atau surat elektronik resmi.
- Pencantuman dalam Daftar Hitam (Blacklist)
- Pemblokiran Akses AHU Online
Dalam rezim perizinan berbasis risiko dan sistem terintegrasi digital, pelanggaran kewajiban BO berpotensi menimbulkan efek berantai yang serius bagi korporasi, meliputi:
1. Risiko Pemblokiran Akses AHU Online
Dampak paling langsung dari tidak melaporkan Beneficial Owner adalah pemblokiran akses AHU Online oleh Kementerian Hukum.
Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Permenkum 2/2025, pemblokiran dilakukan dengan menutup akses korporasi terhadap seluruh layanan AHU Online. Konsekuensinya, perusahaan tidak dapat:
- Mengajukan perubahan anggaran dasar
- Mencatat perubahan direksi dan komisaris
- Melakukan peningkatan modal
- Mengurus pengesahan atau persetujuan hukum lainnya.
Dalam praktik, kondisi ini menyebabkan stagnasi total aktivitas hukum perusahaan, meskipun kegiatan operasional tetap berjalan.
2. Hambatan Serius dalam Sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA)
AHU Online memiliki keterkaitan langsung dengan OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA). Ketika akses AHU diblokir, integrasi data otomatis terganggu, sehingga berdampak pada:
- Terhambatnya penerbitan atau pembaruan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Gagalnya pemenuhan komitmen perizinan berbasis risiko
- Ketidaksesuaian data badan usaha antara AHU dan OSS
- Potensi pembekuan atau penolakan perizinan lanjutan.
Dalam konteks ini, dampak tidak melaporkan beneficial owner terhadap perizinan berusaha dapat berujung pada ketidakmampuan perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara legal dan berkelanjutan.
3. Tertundanya Ekspansi, Pendanaan, dan Transaksi Korporasi
Ketika data BO bermasalah, perusahaan berisiko menghadapi:
- Tertundanya ekspansi usaha ke sektor atau wilayah baru
- Gagalnya proses pendanaan, investasi, atau due diligence
- Hambatan dalam merger, akuisisi, atau kerja sama strategis
- Penolakan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan.
Dalam praktik due diligence, ketidakpatuhan BO menunjukkan lemahnya tata kelola dan kepatuhan hukum perusahaan.
4. Pencantuman dalam Daftar Hitam dan Risiko Reputasi
Sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) yang diumumkan secara elektronik oleh Direktorat Jenderal AHU tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga reputasional.
Dampak reputasi ini meliputi:
- Turunnya tingkat kepercayaan mitra bisnis
- Keraguan investor terhadap transparansi perusahaan
- Persepsi negatif terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance)
- Potensi pengawasan lebih ketat dari instansi terkait.
Reputasi yang terganggu seringkali membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih besar untuk dipulihkan dibandingkan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan BO sejak awal.
5. Risiko Sanksi Lanjutan dan Pengawasan Intensif
Permenkum 2/2025 membuka ruang bagi Menteri untuk menjatuhkan sanksi secara langsung tanpa tahapan berjenjang dalam kondisi tertentu. Artinya, perusahaan dapat langsung dikenai pemblokiran tanpa melalui teguran terlebih dahulu.
Selain itu, korporasi yang tidak patuh berpotensi masuk dalam kategori high-risk entity, sehingga:
- Lebih sering menjadi objek pemeriksaan
- Diminta melakukan klarifikasi tambahan
- Diawasi lebih ketat dalam setiap proses perizinan.
Kondisi ini jelas meningkatkan beban administratif dan hukum bagi perusahaan.
6. Ketidakpastian Hukum dan Gangguan Keberlangsungan Usaha
Secara kumulatif, seluruh dampak di atas menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Perusahaan berada dalam posisi rentan karena:
- Status legal dan perizinannya tidak stabil
- Aksi hukum dan administratif terhambat
- Keberlangsungan usaha terancam.
Inilah sebabnya pelaporan dan pengkinian BO bukan lagi sekadar kewajiban formal, melainkan instrumen perlindungan hukum dan bisnis bagi korporasi.
Baca Juga: Hubungan Beneficial Owner, Legalitas, dan Virtual Office
Lalu, Bagaimana Cara Melaporkan Beneficial Owner?
Pelaporan Beneficial Owner dilakukan melalui transaksi pendirian atau perubahan korporasi pada laman resmi AHU.go.id.
Secara umum, korporasi wajib:
- Menetapkan paling sedikit 1 (satu) Beneficial Owner
- Menerapkan prinsip mengenali Beneficial Owner, yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Informasi BO yang dikumpulkan meliputi identitas lengkap, data kependudukan atau paspor, NPWP, alamat, serta hubungan antara BO dan korporasi.
Dengan semakin ketatnya pengawasan dan integrasi sistem perizinan, dampak tidak melaporkan beneficial owner terhadap perizinan berusaha tidak lagi dapat dipandang sebagai risiko administratif semata.
Kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan BO berpotensi menghambat perizinan, melumpuhkan operasional, dan merusak reputasi perusahaan.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan bahwa data Beneficial Ownership selalu akurat, mutakhir, dan sesuai regulasi, sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah iklim regulasi yang semakin transparan dan berbasis risiko.
Beneficial Ownership Korporasi
Jangan lewatkan kesempatan untuk mendalami topik penting terkait pelaporan Beneficial Ownership bersama para ahli di bidangnya!
Butuh pendampingan pelaporan Beneficial Owner yang akurat dan sesuai regulasi? Legalo menyediakan layanan konsultasi dan pengurusan hukum bisnis secara komprehensif.
Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda bersama tim hukum Legalo sekarang juga!
Author : Kunthi Mawar Pratiwi
Editor : Genies Wisnu Pradana
