Legal Checklist yang Wajib untuk Pelaku Usaha UMKM, Izin Dasar yang Wajib Dipenuhi

“Bisnis usaha wajib memahami legal checklist pelaku usaha UMKM dan wajib memastikan pemenuhan perizinan usaha yang sesuai.”

Dalam membuka usaha di Indonesia, ada hal yang wajib diketahui oleh para Pelaku Usaha, yaitu Legal Checklist. Legal Checklist merupakan daftar atau struktur dari sebuah dokumen atau surat yang dipenuhi oleh Pelaku Usaha demi memenuhi kewajiban hukum. Hal ini berfungsi untuk memvalidasi persyaråtan, dan mengurangi risiko kesalahan data.

Daftar atau struktur dokumen ini merupakan persyaratan yang memenuhi kebutuhan beberapa sektor, seperti perdagangan, manufaktur, konstruksi, pariwisata, kesehatan, hingga sektor teknologi digital yang memerlukan standarisasi legalitas sesuai dengan tingkat risiko usahanya.

Baca juga: Memahami Langkah-Langkah Pengajuan Izin Usaha dengan Alamat Virtual Office

Legal Checklist Pelaku Usaha UMKM yang Diperlukan

Di bawah ini merupakan persyaratan yang harus diperhatikan dengan baik, antara lain : 

1. Akta Pendirian

Suatu usaha yang lahir, memerlukan dokumen otentik yang berisi identitas umum tekait perusahaan, seperti nama perusahaan, maksud dan tujuan, susunan organisasi internal, dan penulisan modal. 

Pembuatan akta pendirian wajib dilakukan di hadapan Notaris, hal ini dikarenakan Notaris memiliki status otentik yang dapat menjadi bukti kuat apabila ada konflik di masa depan.

Kewajiban pembuatan akta ini didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUPT).

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan

NPWP Badan Usaha adalah identitas wajib pajak bagi entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia. Dokumen ini sangat penting karena menjadi syarat utama untuk berbagai aktivitas legal dan administratif perusahaan, seperti: Pengurusan izin usaha, dan membuka rekening bank perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU 28/2007), yang mengatur bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri.

3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia, berupa 13 digit angka yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025), yang menetapkan NIB sebagai identitas tunggal bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. Izin Usaha (Sertifikasi Standar dari OSS)

OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko adalah sistem terintegrasi untuk mengurus izin usaha secara online, menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan menentukan izin operasional berdasarkan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi). Pelaku usaha (perorangan/badan) dapat mendaftar melalui https://oss.go.id dengan NIK, dan NIB akan terbit dalam waktu cepat. 

5. Izin Lokasi / KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

6. Izin Lingkungan (SPPL / UKL-UPL)

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL–UPL.

Baca juga: Pendirian PT untuk Bisnis Baru 2026 Mengalami Penyesuaian: Pelaku Usaha Wajib Cermati Prosedur Terbaru

Tata Cara Pengurusan Dokumen Wajib Secara Mandiri 

Di bawah ini adalah ringkasan tata cara pengurusan Dokumen Wajib secara mandiri, 

1. Pembuatan Akta Pendirian: Para pendiri menghadap Notaris untuk menyepakati identitas, struktur organisasi, dan modal perusahaan dalam dokumen berbahasa Indonesia. Notaris kemudian memproses pengesahan dokumen tersebut agar memiliki kekuatan hukum otentik.
2. Pengurusan NPWP Badan: Pelaku usaha mendaftarkan entitas bisnis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara daring untuk mendapatkan identitas wajib pajak. Dokumen ini digunakan sebagai syarat utama pembukaan rekening bank perusahaan dan administrasi keuangan lainnya.
3. Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha): Pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan 13 digit angka identitas tunggal. NIB ini berfungsi sebagai legalitas dasar sekaligus pengganti izin terdahulu seperti SIUP dan TDP.
4. Pengurusan Izin Usaha (Sertifikat Standar): Pelaku usaha mengakses sistem OSS untuk menentukan tingkat risiko bisnis dan menerbitkan Sertifikat Standar yang sesuai. Dokumen ini menjadi bukti bahwa usaha telah memenuhi standar operasional berdasarkan klasifikasi risiko rendah hingga tinggi.
5. Izin Lokasi / KKPR: Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem tata ruang untuk memastikan lokasi bisnis selaras dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah. Persetujuan ini menjadi dasar legal untuk memperoleh atau menggunakan tanah bagi keperluan usaha.
6. Pemenuhan Izin Lingkungan (SPPL / UKL-UPL): Pelaku usaha menyusun dokumen pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan sesuai skala dampak kegiatan yang dilakukan. Dokumen ini wajib diajukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dari pemerintah pusat atau daerah sebelum operasional dimulai.

Baca juga: Pendirian PT Pasca Terbitnya Permenkum 49/2025: Prosedur Baru, Penegasan SABH, dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha

Contoh Risiko dari Pengurusan Secara Mandiri

Mengurus legalitas secara mandiri memang terjangkau, tapi ada beberapa risiko teknis yang sering muncul:

1. Kesalahan Klasifikasi KBLI

Pemilihan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tidak tepat di sistem OSS dapat menyebabkan izin usaha tidak sesuai dengan operasional lapangan. Hal ini berisiko memicu sengketa legalitas atau penolakan saat pengajuan tender dan kerja sama bisnis.

2. Ketidaksesuaian Dokumen Antar Lembaga

Sering terjadi perbedaan data (seperti alamat atau modal) antara Akta Notaris, NPWP, dan NIB karena kurangnya sinkronisasi saat input mandiri. Ketidakkonsistenan ini akan menghambat proses pembukaan rekening bank perusahaan atau pengurusan sertifikasi spesifik lainnya.

3. Izin Terhenti di Status “Belum Terverifikasi”

Banyak pelaku usaha menganggap NIB saja sudah cukup, padahal untuk risiko menengah dan tinggi diperlukan pemenuhan standar (pemenuhan komitmen). Jika kewajiban ini tidak segera diselesaikan secara mandiri, izin operasional bisa dibekukan atau dianggap ilegal oleh pengawas lapangan.

Untuk menghilangkan risiko teknis tersebut, dan memastikan seluruh Legal Checklist terlaksanakan dengan baik, Legalo siap membantu evaluasi, persiapan dokumen, hingga pengurusan NIB agar Pelaku Usaha dapat menjalankan usahanya lebih mudah.

Masih ragu soal persiapan pembukaan bisnis dan pengurusan legalitasnya atau Anda butuh legal checklist pelaku usaha UMKM? Legalo dapat mengurus seluruh proses perizinan bisnis Anda secara cepat dan aman, diskusikan dengan Kami!

Author: Kaylaa Azahra Maharani

Editor:  Genies Wisnu Pradana