Posted in

Mendirikan PT Agency Digital: KBLI, Legalitas & Virtual Office

pendirian PT agency digital

“Agency digital yang mulai menangani klien korporat perlu mempersiapkan legalitas usaha, KBLI yang sesuai, dan dokumen kerja sama. Bagi agency dengan tim remote, Virtual Office dapat menjadi alternatif alamat perusahaan tanpa harus langsung menyewa kantor konvensional.”

Sebuah digital marketing agency mulai mendapatkan proyek dari perusahaan besar. Timnya terdiri dari spesialis desain, pengelola media sosial, dan periklanan digital yang bekerja secara remote dari berbagai kota.

Ketika akan menandatangani kontrak baru, calon klien meminta dokumen badan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta informasi perpajakan perusahaan.

Dalam kondisi tersebut, pemilik agency mulai mempertimbangkan pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Namun, mendirikan PT agency digital tidak hanya berkaitan dengan memperoleh status badan hukum. Pemilik usaha juga perlu menentukan KBLI sesuai layanan yang dijalankan, mengatur struktur kepemilikan, mempersiapkan dokumen kerja sama, dan memilih alamat perusahaan.

Bagi agency yang tidak membutuhkan kantor permanen, Virtual Office (VO) dapat menjadi alternatif untuk mendukung kebutuhan alamat serta administrasi perusahaan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Lantas, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin mendirikan PT untuk agency digital dan jasa konsultasi?

Kapan Agency Digital Sebaiknya Mempertimbangkan Pendirian PT?

Tidak semua freelancer atau konsultan independen harus langsung mendirikan PT ketika mulai menawarkan jasa.

Namun, seiring berkembangnya bisnis, pendirian PT dapat menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan struktur usaha yang lebih formal.

Berikut beberapa kondisi ketika pendirian PT layak dipertimbangkan.

1. Mulai Menangani Klien Korporat

Ketika agency bekerja sama dengan perusahaan besar, calon klien dapat meminta dokumen legalitas sebagai bagian dari proses pendaftaran vendor atau administrasi pengadaan.

Dokumen yang diminta dapat mencakup identitas badan usaha, NIB, NPWP, dan informasi pengurus perusahaan.

Dengan mendirikan PT, agency dapat mempersiapkan identitas badan hukum untuk kebutuhan tersebut.

Namun, perlu dipahami bahwa memiliki PT tidak otomatis membuat agency memenuhi seluruh persyaratan sebagai vendor korporat.

Setiap perusahaan dapat mempunyai kriteria seleksi, dokumen, dan prosedur pengadaan yang berbeda.

2. Membutuhkan Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Perusahaan

PT merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang sahamnya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun, Pasal 3 ayat (2) mengatur pengecualian dalam keadaan tertentu, termasuk penyalahgunaan perseroan dengan iktikad buruk atau keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, pendirian PT dapat membantu memisahkan pengelolaan kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi, tetapi tidak menghapus seluruh kemungkinan tanggung jawab hukum pemilik maupun pengurus.

3. Memiliki Beberapa Founder atau Berencana Mengembangkan Bisnis

Agency yang awalnya dijalankan satu orang dapat berkembang menjadi usaha dengan beberapa pendiri, pengurus, atau pemegang saham.

Melalui PT, para pendiri dapat menetapkan struktur kepemilikan, modal, kewenangan pengurus, serta pengaturan internal perusahaan.

Hal ini penting terutama jika agency berencana menerima investor, memperluas layanan, atau membangun kerja sama jangka panjang.

Pilih PT Perorangan atau PT Persekutuan Modal?

Bagi pemilik agency digital, bentuk badan hukum perlu ditentukan sebelum memulai proses pendirian.

Secara umum, terdapat dua pilihan yang dapat dipertimbangkan, yaitu PT persekutuan modal dan Perseroan Perorangan bagi usaha mikro dan kecil.

AspekPT Persekutuan ModalPerseroan Perorangan
Jumlah pendiriPada umumnya dua orang atau lebihSatu orang
Kriteria skala usahaTidak terbatas pada usaha mikro dan kecilHarus memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil
Proses pendirianMenggunakan akta notaris dan prosedur pengesahan badan hukumMenggunakan pernyataan pendirian secara elektronik
Struktur kepemilikanDapat mempunyai beberapa pemegang sahamSatu pemegang saham
Pengembangan kepemilikanDapat mengatur kepemilikan beberapa pemegang sahamPerlu perubahan status jika pemegang saham menjadi lebih dari satu, sesuai ketentuan

Sebagai contoh, seorang konsultan digital independen yang memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil dapat mempertimbangkan Perseroan Perorangan.

Sebaliknya, dua orang founder yang ingin membangun agency bersama dapat mempertimbangkan PT persekutuan modal.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021, Perseroan Perorangan merupakan bentuk perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pemilihan bentuk PT sebaiknya mempertimbangkan struktur kepemilikan, skala usaha, serta rencana perkembangan agency.

KBLI Apa yang Sesuai untuk Agency Digital dan Jasa Konsultasi?

Salah satu hal penting dalam pendirian PT agency digital adalah pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Agency sering menyediakan beberapa layanan sekaligus, seperti pengelolaan iklan digital, desain grafis, perancangan identitas brand, hingga konsultasi bisnis.

Namun, seluruh layanan tersebut belum tentu termasuk dalam satu kode KBLI.

Perusahaan perlu memilih klasifikasi berdasarkan kegiatan yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar menggunakan kode yang terdengar paling dekat dengan nama bisnis.

Berdasarkan KBLI 2025 sebagaimana diperbarui pada 2026, berikut beberapa kode yang relevan untuk diperiksa.

Jenis LayananReferensi KBLI 2025
Kampanye dan jasa periklanan73100 — Aktivitas Periklanan
Desain grafis, identitas visual, dan komunikasi visual74192 — Aktivitas Desain Grafis/Komunikasi Visual
Konsultansi manajemen dan bisnis perdagangan70203 — Aktivitas Konsultansi Manajemen dan Bisnis Perdagangan
Konsultasi manajemen dan bisnis lainnya70209 — Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya

Kode di atas merupakan referensi awal, bukan rekomendasi otomatis untuk seluruh perusahaan agency.

1. Agency Periklanan Digital

Agency yang menjalankan layanan periklanan, perencanaan kampanye, pengelolaan promosi, atau jasa periklanan lainnya dapat memeriksa KBLI 73100 — Aktivitas Periklanan.

Namun, ruang lingkup kegiatan yang dijalankan tetap perlu dibandingkan dengan uraian resmi KBLI.

2. Agency Desain Grafis dan Branding

Agency yang menyediakan layanan desain komunikasi visual dapat memeriksa KBLI 74192 — Aktivitas Desain Grafis/Komunikasi Visual.

KBLI ini mencakup kegiatan seperti desain identitas visual brand, logo, materi promosi, infografik, serta berbagai layanan desain komunikasi visual lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa kode 74192 merupakan perubahan dari kode 74130 pada KBLI sebelumnya.

3. Agency Konsultasi Manajemen dan Bisnis

Untuk perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi manajemen, penentuan KBLI harus memperhatikan jenis konsultasi yang diberikan.

Dalam perubahan KBLI 2025, kode 70209 pada klasifikasi sebelumnya mengalami pemetaan menjadi kode 70203 dan 70209 dengan cakupan yang berbeda.

Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya langsung menggunakan kode konsultasi manajemen tanpa memeriksa uraian serta ruang lingkupnya.

Bagaimana Jika Agency Menyediakan Banyak Layanan?

Sebagai contoh, sebuah agency menawarkan jasa pemasangan iklan digital, desain logo, dan konsultasi strategi bisnis.

Perusahaan tersebut perlu mengevaluasi apakah seluruh kegiatannya telah tercakup dalam KBLI yang dipilih atau memerlukan lebih dari satu kode sesuai kegiatan yang benar-benar dijalankan.

Namun, bukan berarti setiap istilah dalam daftar layanan agency otomatis harus mempunyai kode KBLI tersendiri.

Hal yang harus diperiksa adalah uraian kegiatan dan cakupan klasifikasi yang berlaku.

Informasi klasifikasi serta persyaratan perizinan dapat ditelusuri melalui sistem OSS.

Bagaimana Menentukan Modal dan Kepemilikan PT Agency Digital?

Selain KBLI, pendiri perlu menentukan struktur permodalan perusahaan.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2021, besaran modal dasar perseroan pada umumnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, dengan memperhatikan ketentuan minimum khusus apabila diwajibkan untuk kegiatan usaha tertentu.

Perusahaan juga perlu membedakan tiga istilah berikut:

Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ditetapkan dalam struktur modal perseroan.

Modal ditempatkan merupakan bagian modal dasar yang telah diambil oleh pemegang saham.

Modal disetor merupakan modal yang telah disetorkan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 8 Tahun 2021, paling sedikit 25% modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, disertai bukti penyetoran yang sah.

Sebagai ilustrasi, apabila para pendiri menetapkan modal dasar Rp100 juta, jumlah modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sekurang-kurangnya Rp25 juta.

Angka Rp100 juta tersebut hanya contoh perhitungan, bukan ketentuan minimum modal dasar yang berlaku untuk seluruh agency.

Bukti penyetoran juga harus disampaikan secara elektronik sesuai jangka waktu yang diatur.

Bagi agency yang didirikan beberapa orang, kesepakatan mengenai persentase saham, kontribusi modal, peran pengurus, dan hak masing-masing pendiri sebaiknya dibahas sebelum dokumen pendirian disiapkan.

Bisakah PT Agency Digital Menggunakan Virtual Office?

Pada prinsipnya, agency digital dapat mempertimbangkan Virtual Office sebagai alamat perusahaan, sepanjang penggunaannya sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 UU Perseroan Terbatas, PT harus mempunyai tempat kedudukan serta alamat lengkap yang sesuai dengan tempat kedudukannya.

Sementara itu, Pasal 17 ayat (2) mengatur bahwa tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.

Namun, kewajiban tersebut tidak otomatis berarti perusahaan harus menyewa ruang kerja konvensional yang digunakan seluruh karyawan setiap hari.

Bagi agency digital dengan sistem kerja remote atau hybrid, Virtual Office dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan alamat dan layanan pendukung kantor.

Hal yang Perlu Diperiksa Sebelum Menggunakan Virtual Office

Sebelum menentukan alamat, pendiri agency sebaiknya memeriksa beberapa aspek berikut.

1. Kesesuaian tempat kedudukan PT

Pastikan alamat Virtual Office berada di wilayah tempat kedudukan perusahaan yang akan ditetapkan dalam dokumen perseroan.

2. Kesesuaian kegiatan usaha

Periksa apakah penggunaan alamat sesuai dengan KBLI, kebutuhan operasional, dan ketentuan perizinan yang berlaku.

3. Fasilitas administrasi

Pastikan penyedia memiliki layanan yang dibutuhkan, seperti penerimaan surat, pengelolaan korespondensi, dan penggunaan ruang rapat sesuai kontrak.

4. Kebutuhan pertemuan dengan klien

Jika agency sering melakukan presentasi atau rapat secara langsung dengan klien, periksa ketersediaan ruang pertemuan dan biaya penggunaannya.

5. Kebutuhan perpajakan

Apabila agency berencana menggunakan Virtual Office untuk pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), perlu diperiksa persyaratan khusus berdasarkan Pasal 51 PER-7/PJ/2025.

Untuk kondisi tertentu, ketentuan tersebut mencakup kegiatan usaha di bidang jasa yang dapat dilakukan di kantor virtual, kontrak penggunaan minimal satu tahun sejak permohonan, dan persyaratan fasilitas penyedia.

Ketentuan itu tidak boleh dianggap sebagai persyaratan universal bagi setiap penyewa Virtual Office.

Bagi agency yang belum membutuhkan kantor permanen, pemilihan alamat yang sesuai dapat membantu perusahaan menjaga efisiensi biaya tanpa mengabaikan administrasi dan legalitas.

Baca juga:4 Tips Memilih Virtual Office yang Aman & Kredibel.

Dokumen Apa yang Dibutuhkan Agency untuk Menjadi Vendor Klien Korporat?

Setelah PT terbentuk, kebutuhan legalitas agency belum tentu berhenti pada pengesahan badan hukum dan NIB.

Agency yang berencana menangani klien korporat juga perlu mempersiapkan dokumen untuk proses administrasi vendor serta pelaksanaan kontrak kerja sama.

Namun, tidak semua klien mewajibkan daftar dokumen yang identik.

Persyaratan aktual ditentukan oleh masing-masing perusahaan dan jenis proyek.

Berikut beberapa dokumen yang umumnya relevan untuk dipersiapkan.

DokumenFungsi
Dokumen pendirian dan bukti status badan hukum PTMenunjukkan identitas legal perusahaan
NIB dan perizinan relevanMenunjukkan kegiatan usaha telah didaftarkan sesuai ketentuan
NPWP badanMendukung administrasi perpajakan
Rekening bank perusahaanMembantu memisahkan transaksi bisnis dari transaksi pribadi
Proposal dan penawaran hargaMenjelaskan layanan serta biaya proyek
Perjanjian jasa atau Service AgreementMengatur hubungan kontraktual dengan klien
Scope of Work (SOW)Menentukan ruang lingkup dan hasil pekerjaan
NDA atau klausul kerahasiaanMengatur perlindungan informasi rahasia jika diperlukan
Pengaturan hak kekayaan intelektualMenentukan hak atas desain, konten, atau karya yang dihasilkan

Mengapa Perjanjian Jasa Penting untuk Agency Digital?

Agency tidak hanya menjual hasil pekerjaan, tetapi juga menjalankan layanan berdasarkan tenggat, ruang lingkup, dan ekspektasi klien.

Misalnya, agency memperoleh proyek pengelolaan media sosial selama enam bulan.

Tanpa perjanjian yang jelas, dapat muncul perbedaan pemahaman mengenai jumlah konten, revisi desain, pengelolaan akun, biaya iklan, dan pembayaran.

Karena itu, perjanjian sebaiknya mengatur beberapa aspek utama.

Ruang lingkup pekerjaan. Tentukan layanan, hasil yang harus diserahkan, jadwal, serta batas jumlah revisi.

Pembayaran. Atur nilai kontrak, termin pembayaran, pajak yang relevan, dan konsekuensi keterlambatan.

Kepemilikan hasil pekerjaan. Jelaskan apakah hak atas logo, desain, video, materi iklan, atau aset kreatif tertentu akan dialihkan atau dilisensikan sesuai ketentuan hak kekayaan intelektual.

Akses akun dan data. Tentukan pihak yang menguasai akun iklan, akun media sosial, data pelanggan, dan hak akses selama maupun setelah kontrak berakhir.

Pengakhiran kerja sama. Atur konsekuensi ketika salah satu pihak menghentikan kontrak sebelum seluruh pekerjaan selesai.

Pengaturan tersebut membantu agency dan klien memahami hak serta kewajiban masing-masing sejak awal.

Pendirian PT dapat menyediakan struktur badan hukum untuk menjalankan kerja sama, tetapi kontrak tetap harus disusun berdasarkan kebutuhan proyek yang sebenarnya.

Contoh Kasus: Agency Digital dengan Tiga Founder dan Tim Remote

Ilustrasi berikut merupakan contoh hipotetis, bukan kasus perusahaan nyata.

Tiga orang profesional mendirikan sebuah agency digital dengan layanan periklanan, desain komunikasi visual, dan konsultasi strategi bisnis.

Agency tersebut mempunyai delapan anggota tim yang bekerja secara remote dari berbagai kota.

Setelah mendapatkan beberapa klien aktif, mereka mulai menerima peluang proyek dari perusahaan korporat.

Namun, calon klien meminta dokumen badan usaha, NIB, NPWP, serta perjanjian jasa atas nama perusahaan.

Apa yang perlu dipersiapkan para founder?

Pertama, menentukan bentuk dan struktur PT.

Karena terdapat tiga founder yang akan menjadi pemegang saham, para pendiri dapat mempersiapkan PT persekutuan modal dengan pembagian saham serta struktur pengurus yang disepakati.

Kedua, memeriksa kegiatan dan KBLI.

Layanan periklanan, desain komunikasi visual, dan konsultasi bisnis perlu diperiksa untuk menentukan kode KBLI yang sesuai.

Ketiga, menentukan modal.

Para pendiri menetapkan struktur modal berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan hukum.

Keempat, memilih alamat perusahaan.

Karena tidak mempunyai kebutuhan kantor harian yang besar, agency mempertimbangkan Virtual Office sebagai alamat perusahaan dan fasilitas pertemuan klien.

Kesesuaian alamat, kegiatan usaha, dan persyaratan terkait tetap harus diperiksa sebelum digunakan.

Kelima, mempersiapkan dokumen vendor.

Setelah badan hukum dan perizinan yang relevan diurus, perusahaan menyiapkan dokumen administrasi serta kontrak jasa, termasuk pengaturan pekerjaan dan kepemilikan hasil kreatif.

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa mendirikan PT agency digital bukan sekadar menyiapkan alamat dan akta perusahaan, tetapi juga membangun struktur legalitas yang sesuai dengan layanan dan kebutuhan kerja sama bisnis.

Checklist Sebelum Mendirikan PT Agency Digital

Sebelum memulai proses pendirian, pemilik agency dapat menggunakan checklist berikut.

  • Menentukan apakah bisnis memerlukan PT persekutuan modal atau memenuhi persyaratan Perseroan Perorangan.
  • Menentukan jumlah pendiri dan struktur kepemilikan.
  • Mengidentifikasi seluruh layanan agency yang benar-benar dijalankan.
  • Memeriksa KBLI sesuai klasifikasi terbaru.
  • Menentukan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  • Menentukan Direksi dan Komisaris atau susunan organ sesuai bentuk perseroan yang dipilih.
  • Menentukan tempat kedudukan dan alamat lengkap perusahaan.
  • Memeriksa kesesuaian Virtual Office apabila akan digunakan.
  • Menyiapkan dokumen pendirian dan proses administrasi badan hukum.
  • Mengurus NIB serta memenuhi perizinan yang relevan melalui OSS.
  • Mempersiapkan administrasi perpajakan perusahaan.
  • Menyiapkan dokumen vendor dan perjanjian jasa sesuai kebutuhan klien.
  • Mengatur kepemilikan hasil pekerjaan, data, dan aset kreatif dalam kontrak kerja sama.

Checklist tersebut merupakan panduan awal. Dokumen dan tahapan yang diperlukan dapat berbeda berdasarkan bentuk perseroan, kegiatan usaha, dan kebutuhan bisnis.

Baca juga:Freelancer Jadi Agency? Virtual Office Bisa Jadi Solusinya.

Kesimpulan

Pendirian PT dapat menjadi salah satu langkah bagi agency digital dan penyedia jasa konsultasi yang mulai mengembangkan tim, menangani klien korporat, atau membutuhkan struktur kepemilikan usaha yang lebih formal.

Namun, prosesnya tidak cukup hanya dengan menentukan nama perusahaan dan alamat kantor.

Pelaku usaha perlu memilih bentuk PT, menentukan struktur modal, menggunakan KBLI sesuai kegiatan usaha, serta memenuhi perizinan yang relevan.

Selain itu, agency yang bekerja dengan klien korporat sebaiknya mempersiapkan dokumen administrasi vendor dan perjanjian jasa yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Bagi agency yang bekerja secara remote dan tidak membutuhkan ruang kantor permanen, Virtual Office dapat menjadi alternatif alamat perusahaan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dengan persiapan legalitas yang tepat, agency dapat membangun struktur bisnis yang lebih terorganisasi dan siap mendukung kebutuhan kerja sama komersial tanpa harus langsung menanggung biaya kantor konvensional.

Agency Digital Anda Mulai Menangani Klien Korporat?

Sebelum mendirikan PT, pastikan struktur kepemilikan, KBLI, modal, dan alamat perusahaan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Tim konsultan hukum Legalo siap membantu Anda mempersiapkan pendirian PT, meninjau kebutuhan KBLI dan legalitas perusahaan, serta mempertimbangkan layanan Virtual Office yang sesuai dengan model operasional agency.

Konsultasikan Pendirian PT dan Kebutuhan Virtual Office Agency Digital Anda Bersama Legalo Sekarang!

Author:Andrea Tiorein

Dapatkan informasi lebih banyak melalui

WhatsApp

Berbisnis Makin Optimis

Artikel Pilihan Untukmu