
Syarat UMKM Masuk Ritel Modern: Legalitas Apa yang Dibutuhkan?
“Sebelum memasok produk ke supermarket atau minimarket, UMKM perlu memastikan legalitas usaha, izin produk, sertifikasi yang relevan, serta kesiapan dokumen dan perjanjian pemasokan.”
Syarat UMKM masuk ritel modern bukan hanya mempunyai produk berkualitas dan kemasan menarik. Pelaku usaha juga perlu mempersiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin atau sertifikasi produk, serta dokumen kerja sama sebelum menjadi pemasok supermarket atau minimarket.
Misalnya, Anda menjalankan usaha keripik kemasan yang selama ini dipasarkan melalui marketplace dan media sosial. Setelah penjualan berkembang, sebuah jaringan supermarket tertarik memasukkan produk tersebut ke gerainya.
Namun, sebelum kerja sama dimulai, pihak ritel meminta legalitas usaha, dokumen produk, daftar harga, dan informasi mengenai kemampuan pasokan.
Apakah NIB saja sudah cukup untuk masuk ritel modern? Apakah setiap produk UMKM wajib mempunyai izin BPOM dan sertifikat halal?
Jawabannya bergantung pada kategori produk, kegiatan usaha, skala bisnis, serta persyaratan yang ditetapkan jaringan ritel.
Di Indonesia, legalitas produk pangan antara lain berkaitan dengan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2026.
Sementara itu, kerja sama pemasokan dengan toko swalayan diatur melalui PP Nomor 29 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2026.
Terdapat pula pembaruan kewajiban sertifikasi halal melalui PP Nomor 40 Tahun 2026 yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
Karena itu, sebelum mengajukan produk ke supermarket atau minimarket, penting untuk membedakan persyaratan hukum yang wajib dipenuhi dari dokumen tambahan yang diminta oleh jaringan ritel.
Apa Saja Syarat UMKM Masuk Ritel Modern?
Secara umum, persyaratan menjadi pemasok ritel modern dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu legalitas pelaku usaha, legalitas produk, dan kesiapan kerja sama pemasokan.
1. Memiliki NIB yang Sesuai dengan Kegiatan Usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
UMKM yang ingin memasok produk ke jaringan ritel perlu memastikan NIB telah diterbitkan atas identitas pelaku usaha yang benar.
Selain itu, periksa kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan.
Sebagai contoh, pelaku UMKM yang memproduksi makanan mempunyai kegiatan usaha berbeda dari perusahaan yang hanya memperdagangkan produk milik pihak lain.
Jika UMKM menjalankan kegiatan produksi sekaligus perdagangan, kebutuhan KBLI dan perizinan harus ditentukan berdasarkan aktivitas usahanya.
NIB merupakan legalitas dasar, tetapi tidak otomatis menggantikan seluruh izin produk atau persyaratan sektoral.
2. Memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kebutuhan perizinan dapat berbeda sesuai tingkat risiko dan kegiatan usaha.
Selain NIB, kegiatan tertentu dapat memerlukan Sertifikat Standar, izin, atau persyaratan perizinan lain.
Karena itu, UMKM perlu memeriksa dokumen yang muncul dalam OSS dan memastikan kewajiban yang relevan telah dipenuhi.
Jangan berasumsi bahwa seluruh usaha dengan NIB otomatis sudah memenuhi seluruh persyaratan produksi maupun distribusi produk.
3. Memiliki Dokumen Administrasi Pemasok
Jaringan supermarket atau minimarket dapat meminta dokumen administratif sebagai bagian dari proses pendaftaran pemasok.
Dokumen yang dapat diminta antara lain:
- Identitas pelaku usaha atau dokumen badan usaha.
- NIB serta perizinan yang relevan.
- NPWP atau informasi administrasi perpajakan.
- Informasi rekening pembayaran.
- Profil usaha.
- Katalog dan foto produk.
- Daftar harga penawaran.
- Informasi kapasitas produksi dan pasokan.
Jenis dokumen dapat berbeda berdasarkan kebijakan jaringan ritel.
Karena itu, persyaratan administrasi pemasok perlu dibedakan dari kewajiban perizinan yang ditetapkan pemerintah.
Baca juga: Legal Checklist yang Wajib untuk Pelaku Usaha UMKM, Izin Dasar yang Wajib Dipenuhi.
Produk UMKM Perlu SPP-IRT atau Izin BPOM untuk Masuk Ritel Modern?
Jika produk yang akan dipasarkan berupa pangan olahan, pelaku UMKM perlu memastikan jenis perizinan yang sesuai.
Tidak semua produk pangan UMKM harus menggunakan nomor izin edar BPOM MD. Namun, tidak semua produk juga dapat menggunakan SPP-IRT.
Pemilihannya bergantung pada kategori produk, proses produksi, fasilitas, risiko keamanan pangan, serta ketentuan teknis yang berlaku.
SPP-IRT untuk Produk Industri Rumah Tangga Pangan
SPP-IRT merupakan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang berlaku untuk kategori pangan olahan tertentu sesuai persyaratan.
Skema ini berkaitan dengan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
Sebagai contoh, produk pangan kering tertentu mungkin memenuhi persyaratan SPP-IRT.
Namun, jenis produk dan proses produksinya tetap harus diperiksa.
BPOM MD untuk Pangan Olahan Produksi Dalam Negeri
Nomor izin edar BPOM RI MD digunakan untuk pangan olahan produksi dalam negeri yang wajib melalui registrasi BPOM.
Produk dengan karakteristik tertentu, proses produksi khusus, atau persyaratan penyimpanan tertentu dapat memerlukan jalur registrasi BPOM dan tidak memenuhi kriteria SPP-IRT.
Sementara itu, BPOM RI ML digunakan untuk pangan olahan impor yang mengikuti ketentuan registrasi terkait.
Apa Perbedaan Keduanya?
| Dokumen | Penggunaan |
|---|---|
| SPP-IRT | Pangan olahan tertentu yang diproduksi industri rumah tangga dan memenuhi persyaratan |
| BPOM RI MD | Pangan olahan produksi dalam negeri yang memerlukan registrasi BPOM |
| BPOM RI ML | Pangan olahan impor yang memerlukan registrasi BPOM |
| Perizinan kategori lain | Mengikuti ketentuan khusus produk dan pengecualian yang berlaku |
Sebagai contoh, UMKM yang memproduksi keripik kemasan perlu memeriksa apakah kategori produk dan proses produksinya memenuhi ketentuan SPP-IRT.
Jika produknya tidak memenuhi kriteria tersebut, pelaku usaha harus memeriksa jalur perizinan lain yang sesuai.
Jangan memilih jenis izin hanya berdasarkan permintaan supermarket tanpa terlebih dahulu memeriksa ketentuan produk yang berlaku.
Selain itu, produk nonpangan seperti kosmetik, obat, atau barang elektronik mempunyai jalur pengawasan dan perizinan yang berbeda dari pangan olahan.
Apakah Sertifikat Halal Wajib untuk Produk UMKM di Supermarket?
Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek yang perlu diperiksa ketika UMKM ingin memasarkan produk yang termasuk dalam cakupan kewajiban halal.
Namun, kewajiban dan jadwal penerapannya berbeda menurut jenis produk serta kategori pelaku usaha.
Aturan Halal Terbaru untuk UMK pada 2026
Berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2026, yang mengubah PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari pelaku usaha mikro dan kecil disesuaikan hingga 17 Oktober 2028.
Sementara itu, untuk kelompok produk tersebut dari pelaku usaha menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024.
Jadwal untuk kategori produk lainnya perlu mengikuti penahapan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
Apakah UMKM Harus Menunggu hingga 2028?
Tidak harus.
Perubahan jadwal memberikan waktu penyesuaian bagi kelompok usaha dan produk yang termasuk dalam ketentuan tersebut.
Namun, UMKM tetap dapat mempersiapkan dan mengurus sertifikasi halal lebih awal.
Selain mempertimbangkan kewajiban hukum, perusahaan perlu memeriksa apakah jaringan ritel yang dituju menetapkan sertifikat halal sebagai syarat internal penerimaan produk.
Dengan demikian, penundaan tenggat kewajiban halal bagi kategori UMK tertentu tidak otomatis berarti seluruh supermarket harus menerima produk tanpa sertifikat halal.
Kebutuhan legalitas dan persyaratan komersial jaringan ritel tetap harus dibedakan.
Bagaimana dengan Label, Kemasan, dan Masa Simpan Produk?
Memasukkan produk ke ritel modern bukan hanya persoalan memperoleh izin usaha.
Produk juga perlu mempunyai informasi label dan kemasan yang sesuai dengan ketentuan kategori barangnya.
Untuk pangan olahan, ketentuan label antara lain diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024.
Pada 2026, terdapat pula Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, yang perlu diperhatikan sesuai cakupan, pengecualian, dan ketentuan penerapannya.
Informasi Label yang Perlu Diperiksa
Bergantung pada kategori dan ketentuan produk, informasi yang harus diperiksa dapat mencakup:
- Nama produk.
- Daftar bahan atau komposisi.
- Berat atau isi bersih.
- Identitas produsen atau pihak yang diwajibkan.
- Informasi izin edar atau sertifikasi terkait.
- Tanggal dan keterangan kedaluwarsa apabila diwajibkan.
- Informasi alergen atau peringatan tertentu.
- Informasi nilai gizi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaku usaha juga perlu memastikan informasi dan klaim pada kemasan tidak bertentangan dengan persyaratan hukum.
Persyaratan Tambahan dari Jaringan Ritel
Di luar kewajiban label, jaringan supermarket dapat menetapkan standar operasional sendiri, misalnya:
- Barcode atau kode identifikasi produk.
- Ukuran dan bentuk kemasan.
- Informasi jumlah barang per karton.
- Ketentuan pengiriman.
- Minimum sisa masa simpan saat barang diterima.
- Pengelolaan stok dan barang rusak.
Barcode dapat menjadi kebutuhan sistem pemasok pada jaringan ritel tertentu, tetapi tidak boleh langsung dianggap sebagai kewajiban hukum universal bagi semua produk UMKM.
Karena itu, sebelum memproduksi kemasan dalam jumlah besar, periksa kembali persyaratan jaringan ritel yang menjadi tujuan pemasaran.
Apakah Merek UMKM Harus Terdaftar Sebelum Masuk Supermarket?
Pendaftaran merek tidak dapat langsung dinyatakan sebagai syarat hukum universal untuk seluruh pemasok supermarket.
Namun, perlindungan merek tetap penting ketika produk akan dipasarkan secara lebih luas.
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar sesuai ketentuan.
Karena itu, UMKM perlu memeriksa apakah merek yang digunakan sudah dimiliki pihak lain dan mempertimbangkan pendaftarannya pada kelas barang atau jasa yang relevan.
Langkah ini membantu mengurangi risiko sengketa ketika produk mulai masuk jaringan distribusi yang lebih besar.
Bagaimana Jika Ritel Meminta Produk Menggunakan Merek Mereka?
Kerja sama tersebut dikenal dalam praktik sebagai private label, yaitu produk yang dipasarkan menggunakan merek jaringan ritel.
Namun, UMKM perlu memahami haknya.
Pasal 98 ayat (2) PP 29/2021 sebagaimana diubah PP 3/2026 melarang toko swalayan memaksa produsen UMKM menggunakan merek toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang sudah mempunyai merek sendiri.
Selain itu, Pasal 98 ayat (3) mengatur kewajiban mencantumkan nama UMKM produsen apabila barang hasil produksinya dipasarkan menggunakan merek toko swalayan.
Jika terdapat penawaran kerja sama private label, periksa kepemilikan merek, penggunaan desain kemasan, standar produksi, dan pembagian tanggung jawab dalam kontrak.
Apa yang Harus Diperiksa dalam Perjanjian Pemasokan Ritel Modern?
Salah satu aspek terpenting dalam syarat UMKM masuk ritel modern adalah kesiapan memahami perjanjian pemasokan.
Berdasarkan Pasal 94 PP Nomor 29 Tahun 2021, kerja sama usaha pemasokan barang antara pemasok dan pelaku usaha toko swalayan dibuat melalui perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan berlaku hukum Indonesia.
Ketika terdapat persyaratan perdagangan, ketentuannya harus jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan, serta disepakati para pihak tanpa tekanan.
PP Nomor 29 Tahun 2021 telah diubah melalui PP Nomor 3 Tahun 2026.
Klausul Kontrak yang Perlu Diperiksa
| Klausul | Hal yang Perlu Diperhatikan UMKM |
|---|---|
| Harga pemasokan | Harga jual kepada ritel dan mekanisme perubahannya |
| Jumlah pembelian | Minimum pesanan dan kemampuan memenuhi stok |
| Pengiriman | Lokasi, jadwal, serta pembagian biaya distribusi |
| Pembayaran | Dokumen tagihan, jatuh tempo, dan metode pembayaran |
| Promosi dan potongan harga | Jenis biaya dan persetujuan pemasok |
| Barang rusak atau kedaluwarsa | Mekanisme retur, klaim, dan pihak yang menanggung biaya |
| Konsinyasi, jika digunakan | Kepemilikan stok, laporan penjualan, dan pembayaran |
| Masa berlaku kontrak | Jangka waktu serta mekanisme perpanjangan atau penghentian |
| Penyelesaian sengketa | Tata cara menangani perselisihan |
Jangan langsung menandatangani kontrak hanya karena produk dinyatakan lolos seleksi pemasok.
UMKM perlu menghitung apakah harga, biaya distribusi, risiko retur, dan jadwal pembayaran masih sesuai dengan kemampuan bisnis.
Apakah Ritel Boleh Memungut Biaya Pendaftaran Produk UMKM?
Pasal 95 ayat (1) huruf a PP Nomor 29 Tahun 2021 mengatur bahwa dalam kerja sama pemasokan dengan UMKM, toko swalayan tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM.
Namun, ketentuan ini tidak boleh disederhanakan menjadi larangan atas seluruh jenis biaya yang mungkin timbul dalam hubungan dagang.
Setiap biaya lain tetap harus diperiksa berdasarkan sifat, dasar pengenaan, ketentuan perdagangan, dan perjanjian yang berlaku.
Jika UMKM menerima permintaan pembayaran yang disebut biaya pendaftaran produk, sebaiknya periksa terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ketentuan tersebut.
Bagaimana Ketentuan Pembayaran kepada Pemasok UMKM?
Pasal 95 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pembayaran kepada pemasok UMKM dilakukan secara tunai atau, dengan alasan teknis tertentu, paling lama 15 hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
Pasal 95 ayat (2) juga mengatur kemungkinan pembayaran secara tidak tunai dengan memperhatikan perhitungan biaya risiko dan bunga agar tidak merugikan pemasok UMKM.
Dengan demikian, UMKM perlu memeriksa kesesuaian ketentuan pembayaran yang tercantum dalam draf kontrak.
Perhatikan juga kapan dokumen penagihan dianggap lengkap dan bagaimana penyelesaian dilakukan apabila terjadi perbedaan jumlah barang atau tagihan.
Perlukah UMKM Mendirikan PT Sebelum Masuk Ritel Modern?
Tidak semua UMKM wajib mendirikan PT untuk dapat menjadi pemasok supermarket atau minimarket.
Pelaku usaha dapat menjalankan bisnis sebagai usaha perseorangan maupun melalui badan usaha yang sesuai, sepanjang memenuhi perizinan dan persyaratan hukum yang berlaku.
Sebagai contoh, pelaku UMKM perseorangan dapat mempunyai NIB melalui OSS dan menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan perizinannya.
Namun, perusahaan ritel dapat mempunyai persyaratan seleksi pemasok berdasarkan kebijakan kerja sama yang diterapkan.
Kapan Pendirian PT Perlu Dipertimbangkan?
PT dapat menjadi pilihan apabila:
- Bisnis akan dijalankan bersama pemegang saham lain.
- Perusahaan membutuhkan struktur kepemilikan yang lebih terorganisasi.
- Terdapat rencana menerima investor.
- Operasional dan aset usaha semakin kompleks.
- Perusahaan ingin menata kontrak serta hubungan bisnis melalui badan hukum.
Jika usaha masih memenuhi kriteria mikro dan kecil serta dimiliki satu orang, Perseroan Perorangan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan.
Sementara itu, PT persekutuan modal dapat dipilih apabila struktur kepemilikannya membutuhkan lebih dari satu pemegang saham.
Keputusan mendirikan PT sebaiknya didasarkan pada kebutuhan usaha, bukan hanya karena ingin memasukkan produk ke satu jaringan supermarket.
Baca juga: UMKM Wajib Tahu! Biaya Pendirian PT 2026 Resmi Naik.
Contoh Kasus: UMKM Keripik Ingin Masuk Supermarket
Ilustrasi berikut bersifat hipotetis dan bukan kasus usaha nyata.
UMKM Keripik Nusantara telah berjualan melalui marketplace dan reseller selama tiga tahun.
Usaha ini memproduksi keripik kemasan dan ingin memperluas pemasaran ke jaringan supermarket.
Sebelum mengajukan kerja sama, pemilik melakukan beberapa langkah.
Pertama, memeriksa NIB dan KBLI. Pemilik memastikan identitas usaha dan kegiatan produksi yang dijalankan sesuai dengan data OSS.
Kedua, memeriksa izin produk. Pemilik mengevaluasi apakah produk dan proses produksinya memenuhi persyaratan SPP-IRT atau memerlukan registrasi BPOM MD.
Ketiga, memeriksa ketentuan halal. Pemilik memastikan kategori usahanya, jadwal kewajiban yang berlaku, serta persyaratan yang diminta supermarket.
Keempat, meninjau label dan kemasan. Informasi pada kemasan diperiksa agar sesuai dengan ketentuan, termasuk masa simpan dan informasi nilai gizi apabila diwajibkan.
Kelima, menyiapkan administrasi pemasok. Pemilik menyusun katalog, daftar harga, kapasitas produksi, dan dokumen penagihan.
Keenam, memeriksa kontrak ritel. Setelah mendapat penawaran kerja sama, pemilik membaca ketentuan harga, pembayaran, pengiriman, promosi, dan retur barang.
Dalam tahap terakhir ini, pemilik juga memeriksa ketentuan Pasal 95 PP 29/2021 mengenai biaya administrasi pendaftaran barang dan pembayaran kepada pemasok UMKM.
Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa memasukkan produk ke supermarket memerlukan kesiapan legalitas sekaligus kemampuan menjalankan kerja sama bisnis secara berkelanjutan.
Kesimpulan
Syarat UMKM masuk ritel modern mencakup lebih dari sekadar NIB dan kemasan produk yang menarik.
Pelaku usaha perlu memastikan bahwa kegiatan bisnisnya mempunyai legalitas yang sesuai, produk telah memenuhi izin atau sertifikasi yang diwajibkan, serta dokumen pemasok telah dipersiapkan dengan benar.
Bagi UMKM pangan, penting untuk membedakan kebutuhan SPP-IRT dan BPOM MD, memeriksa ketentuan label, serta memperhatikan penahapan sertifikasi halal terbaru berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2026.
Selain itu, kerja sama dengan supermarket atau minimarket perlu dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ketentuan perdagangan.
UMKM juga perlu memahami haknya terkait biaya administrasi pendaftaran barang dan mekanisme pembayaran dalam kerja sama pemasokan.
Dengan persiapan tersebut, usaha dapat mengurangi risiko kendala administratif dan lebih siap menjalankan hubungan bisnis dengan jaringan ritel.
Produk UMKM Anda Akan Masuk Supermarket atau Minimarket?
Sebelum menandatangani perjanjian atau mempersiapkan dokumen pemasok, pastikan legalitas usaha, izin produk yang relevan, dan ketentuan kontrak telah diperiksa.
Tim konsultan hukum Legalo siap membantu Anda mengevaluasi kebutuhan legalitas usaha, mempertimbangkan pendirian PT apabila diperlukan, serta meninjau dokumen hukum untuk mendukung kerja sama bisnis sesuai cakupan layanan yang tersedia.
Konsultasikan Legalitas Usaha dan Kesiapan Kontrak Pemasokan Ritel Bersama Legalo Sekarang!
Author:Andrea Tiorein
