Bikin Website untuk Bisnis? Ini Izin Usaha Toko Online 2026

June 8, 2026

“Bikin website sendiri? Pahami aturan izin usaha toko online terbaru, transformasi SIUPMSE ke OSS, dan kewajiban TDPSE agar bisnis aman.”

Gelombang perpindahan pelaku UMKM dari marketplace ke website mandiri semakin masif di tahun 2026. Memiliki website sendiri berarti Anda memegang kendali penuh atas data pelanggan dan margin keuntungan. Namun, di balik kebebasan tersebut, muncul pertanyaan krusial: Apakah saya masih butuh SIUPMSE?

Banyak yang mengira perizinan digital sudah tidak relevan. Padahal, bagi Anda yang menjalankan bisnis ritel digital, memahami mekanisme izin usaha toko online yang benar di sistem OSS RBA adalah langkah wajib agar bisnis Anda tidak terkendala regulasi.

1. Fakta Hukum: SIUPMSE Bertransformasi ke Sistem OSS

Banyak pelaku usaha mengira SIUPMSE (Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah dihapus total. Faktanya, izin ini tidak dihapus, melainkan bertransformasi. Sehingga bisnis yang memerlukan SIUPMSE hanya lah bisnis yang memiliki risiko usaha tinggi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Permendag Nomor 31 Tahun 2023, setiap pelaku usaha yang berjualan via website berstatus sebagai PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) model ritel. Kini, Anda tidak perlu lagi mengurus dokumen fisik secara terpisah. Izin usaha toko online Anda sekarang diintegrasikan langsung ke dalam sistem OSS RBA. Saat Anda mendaftar di OSS dan mencentang kegiatan perdagangan elektronik, izin PMSE Anda otomatis terproses sebagai bagian dari perizinan berusaha Anda.

2. 4 Lapis Legalitas Wajib Website Toko Online UMKM

Selain mengantongi NIB dan perizinan PMSE di OSS, UMKM wajib memenuhi lapis legalitas digital berikut agar bisnis Anda sah dan kredibel:

A. NIB dengan Kode KBLI yang Tepat (Update KBLI 2025!)

Di dalam sistem OSS, Anda wajib mencantumkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akurat. Untuk UMKM ritel, gunakan KBLI 47911 (Perdagangan Eceran Melalui Media Internet).

PENTING: CATATAN UPDATE KBLI 2025 Melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, kode KBLI 63122 telah resmi dihapus. Jika NIB perusahaan Anda masih menggunakan KBLI 63122, Anda diwajibkan segera melakukan pembaruan (migrasi data) di sistem OSS agar izin usaha toko online Anda tidak dibekukan.

B. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE)

Ini adalah “SIM Digital” Anda dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Setiap website komersial wajib mendaftar dan memiliki sertifikat TDPSE Lingkup Privat. Jika Anda abai, website toko online Anda berisiko langsung diblokir (diputus aksesnya) oleh pemerintah.

C. Kepatuhan PMSE (Perlindungan Konsumen)

Anda wajib transparan dalam mengelola izin usaha toko online Anda. Pastikan website mencantumkan identitas bisnis yang jelas, deskripsi produk yang jujur, dan menyediakan narahubung (Customer Service) untuk menangani keluhan pembeli.

D. Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Karena website Anda mengumpulkan data pelanggan (nama, alamat, detail pembayaran), Anda tunduk pada UU No. 27 Tahun 2022. Website wajib memiliki halaman Kebijakan Privasi (Privacy Policy) yang menjelaskan bahwa data pengguna dilindungi dan tidak disalahgunakan.

3. Jangan Biarkan Bisnis Terhenti karena Masalah Izin

Bertransisi ke website mandiri adalah langkah ekspansi yang berani. Jangan biarkan momentum pertumbuhan omzet Anda terganjal oleh website yang diblokir Komdigi, penolakan dari payment gateway, atau teguran sistem OSS akibat perizinan yang tidak sinkron.

Tim hukum profesional di Legalo siap mengambil alih kerumitan administrasi ini. Kami membantu UMKM memastikan seluruh izin usaha toko online terpenuhi dengan akurat, mulai dari penyesuaian KBLI 2025 di sistem OSS, pengurusan TDPSE kilat, hingga perancangan draf Kebijakan Privasi yang sesuai hukum.

Author: Kaylaa Azahra Maharani