Putusan MK label GGL

Putusan MK Wajibkan Label GGL, Kapan UMKM Harus Ubah Kemasan?

“Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewajiban pencantuman label warna dan simbol gula, garam, serta lemak pada kemasan makanan dan minuman. Namun, pelaku usaha perlu memahami aturan teknis BPOM dan masa penyesuaian sebelum mengganti desain kemasannya.”

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 110/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewajiban pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL).

Putusan yang dibacakan pada 29 September 2026 tersebut menjadi perhatian bagi produsen makanan dan minuman, pelaku UMKM, pemilik brand, hingga perusahaan yang menggunakan jasa maklon atau private label.

Namun, muncul pertanyaan penting: apakah seluruh pelaku usaha harus langsung mengganti desain kemasannya setelah putusan MK diterbitkan?

Jawabannya, penyesuaian kemasan perlu dilihat berdasarkan jenis produk dan ketentuan teknis yang berlaku.

Bahkan, sebelum putusan MK diterbitkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, termasuk pengaturan label Nutri-Level dan masa penyesuaian untuk kategori produk tertentu.

Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak langsung mencetak ulang seluruh kemasan tanpa terlebih dahulu memeriksa kewajiban yang relevan.

Lantas, apa sebenarnya isi putusan MK, bagaimana aturan pelabelan terbaru, dan apa yang perlu dipersiapkan pelaku usaha?

Apa Isi Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIV/2026?

Pada 29 September 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Putusan tersebut memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap dua ketentuan penting.

Pertama, Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen.

MK mempertegas bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai mengenai barang atau jasa mencakup pencantuman label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung GGL.

Kedua, Pasal 148 UU Kesehatan.

MK menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur serta mengawasi produksi, pengolahan, dan distribusi makanan-minuman juga mencakup kewajiban pelabelan warna dan simbol GGL.

Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat kedudukan informasi kandungan GGL sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

Tujuannya agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih mudah dikenali dan dipahami ketika memilih produk.

Namun, perlu dibedakan bahwa putusan MK menetapkan pemaknaan kewajiban dalam undang-undang, sedangkan ketentuan teknis mengenai bentuk, kategori produk, dan pelaksanaan pelabelan perlu diperiksa melalui peraturan terkait.

Karena itu, pelaku usaha harus membaca putusan MK bersama ketentuan BPOM yang berlaku.

Apa Perbedaan Label GGL, Informasi Nilai Gizi, dan Nutri-Level?

Ketiga istilah tersebut saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama.

Label GGL mengacu pada informasi mengenai kandungan gula, garam, dan lemak pada produk makanan atau minuman.

Informasi Nilai Gizi (ING) merupakan informasi kandungan zat gizi dan zat non-gizi yang dicantumkan pada label pangan olahan menggunakan format yang ditentukan dalam peraturan.

Sementara itu, Nutri-Level merupakan sistem informasi pada bagian depan kemasan yang mengelompokkan produk berdasarkan kandungan gula, natrium, dan lemak total.

Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 mengatur empat tingkatan Nutri-Level:

Nutri-LevelWarna
AHijau tua
BHijau muda
CKuning
DMerah

Penentuan kategori tersebut harus mengikuti kriteria dan perhitungan yang ditetapkan BPOM dalam lampiran peraturan.

Pelaku usaha tidak dapat menentukan sendiri kategori Nutri-Level hanya berdasarkan perkiraan apakah produknya termasuk sehat atau tidak sehat.

Selain itu, berdasarkan Pasal 28 PerBPOM Nomor 10 Tahun 2026, pencantuman Nutri-Level harus disertai tabel Informasi Nilai Gizi sesuai ketentuan.

Artinya, Nutri-Level bukan sekadar tambahan warna pada kemasan, melainkan bagian dari sistem penyampaian informasi gizi yang mempunyai persyaratan teknis.

Apakah Semua Makanan dan Minuman Wajib Langsung Memasang Label Warna?

Tidak tepat jika disimpulkan bahwa seluruh produk makanan dan minuman harus langsung mencetak ulang kemasannya dengan format Nutri-Level yang sama setelah putusan MK dibacakan.

Putusan MK mempertegas kewajiban pelabelan warna dan simbol GGL dalam kerangka perlindungan konsumen dan kesehatan.

Sementara itu, Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 telah menetapkan ketentuan teknis Nutri-Level untuk kategori pangan olahan tertentu.

Berdasarkan Pasal 27, kategori yang secara khusus diatur untuk mencantumkan Nutri-Level adalah:

  1. Minuman siap konsumsi.
  2. Minuman berbentuk bubuk.
  3. Konsentrat berbentuk cair.
  4. Konsentrat berbentuk padat.

Peraturan tersebut juga mengatur bahwa Nutri-Level tidak boleh dicantumkan pada kategori tertentu, yaitu Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan, dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).

Dengan demikian, cakupan aturan teknis Nutri-Level tidak boleh langsung disamakan dengan seluruh produk pangan yang disebut dalam putusan MK.

Sebagai contoh, produsen minuman kemasan perlu memeriksa ketentuan Nutri-Level dalam PerBPOM 10/2026.

Sementara itu, pelaku usaha makanan ringan perlu memeriksa kewajiban ING dan label pangan yang berlaku bagi kategori produknya, sekaligus mengikuti perkembangan pelaksanaan putusan MK.

Perlu diperhatikan pula bahwa PerBPOM 10/2026 memiliki pengecualian tertentu mengenai pencantuman ING, sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Karena itu, kewajiban setiap produk perlu ditentukan berdasarkan klasifikasinya, bukan disamaratakan.

Kapan Aturan Nutri-Level Mulai Wajib Dilaksanakan?

Salah satu hal penting bagi pengusaha adalah memahami perbedaan antara tanggal berlakunya peraturan dan jadwal penerapan ketentuan tertentu.

Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 diundangkan dan mulai berlaku pada 17 Juni 2026.

Namun, peraturan ini juga mempunyai ketentuan peralihan.

Masa Penyesuaian 24 Bulan

Berdasarkan Pasal 31, pangan olahan yang sudah memperoleh perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebelum peraturan berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan PerBPOM 10/2026 paling lambat 24 bulan sejak pengundangan.

Ketentuan peralihan juga mengatur produk yang sedang dalam proses pengajuan perizinan ketika peraturan mulai berlaku.

Sementara itu, Pasal 32 mengatur bahwa pencantuman Nutri-Level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 dilaksanakan setelah 24 bulan sejak peraturan diundangkan.

Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan Nutri-Level tersebut dijadwalkan setelah periode 24 bulan yang dihitung sejak 17 Juni 2026, yaitu sekitar pertengahan Juni 2028.

Namun, ada hal yang harus dipahami.

Masa penyesuaian Nutri-Level tidak berarti seluruh kewajiban pelabelan pangan boleh diabaikan sampai Juni 2028.

Kewajiban yang sudah berlaku mengenai informasi produk, label pangan, dan ketentuan terkait tetap harus diperhatikan.

Di sisi lain, putusan MK yang telah diucapkan bersifat mengikat, sehingga pelaku usaha juga perlu mengikuti perkembangan pengaturan dan pengawasan pelabelan warna dan simbol GGL.

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa kategori produknya, status perizinan, serta ketentuan yang relevan sebelum menentukan jadwal perubahan kemasan.

Apa Dampaknya bagi UMKM, Produsen, dan Pemilik Brand F&B?

Dampak perkembangan regulasi pelabelan tidak selalu sama bagi setiap jenis usaha.

Perbedaannya dapat dipengaruhi oleh kategori produk, cara produksi, status perizinan, dan peran perusahaan dalam rantai produksi maupun distribusi.

Jenis Pelaku UsahaHal yang Perlu Diperiksa
Produsen minuman kemasanKetentuan Nutri-Level, data nilai gizi, dan jadwal penyesuaian
UMKM makanan ringanKewajiban ING, ketentuan label pangan, serta perkembangan penerapan putusan MK
Brand owner yang menggunakan maklonData nutrisi, persetujuan desain, dan pembagian tanggung jawab pelabelan
Restoran atau gerai makanan siap sajiKetentuan khusus pangan olahan siap saji
Distributor pangan olahanKesesuaian informasi pada produk yang diedarkan menurut kewajibannya

1. Produsen Makanan dan Minuman Kemasan

Perusahaan yang memproduksi makanan atau minuman dalam kemasan perlu mengevaluasi informasi pada label yang digunakan.

Pemeriksaan meliputi kesesuaian data nilai gizi, keterbacaan informasi, jenis produk, dan kebutuhan pencantuman label tambahan menurut ketentuan.

Jika produk termasuk kategori yang diwajibkan menggunakan Nutri-Level, perusahaan perlu menyiapkan proses penyesuaian berdasarkan jadwal penerapannya.

2. UMKM Makanan dan Minuman

Pelaku usaha mikro dan kecil juga perlu memperhatikan perkembangan ketentuan label pangan.

Namun, skala usaha dan jenis produk dapat memengaruhi ketentuan teknis yang diterapkan.

Sebagai contoh, Pasal 7 PerBPOM 10/2026 mengatur ketentuan khusus untuk pembuktian informasi nilai gizi bagi usaha mikro, termasuk pilihan menggunakan hasil analisis laboratorium, nilai kandungan gizi yang ditetapkan BPOM, atau perhitungan bahan pangan dalam kondisi yang ditentukan.

Artinya, tidak tepat apabila seluruh usaha mikro langsung dianggap wajib menggunakan metode pemeriksaan yang identik dengan perusahaan besar.

Tetapi ketentuan khusus tersebut juga tidak berarti usaha mikro bebas dari kewajiban memberikan informasi produk sesuai peraturan.

3. Pemilik Brand yang Menggunakan Jasa Maklon

Perusahaan yang menggunakan jasa maklon perlu memperhatikan pembagian tanggung jawab mengenai informasi produk.

Misalnya, siapa yang menyediakan data kandungan gizi, siapa yang menyiapkan desain kemasan, dan siapa yang melakukan pemeriksaan sebelum produk diedarkan.

Perjanjian kerja sama sebaiknya menjelaskan tanggung jawab para pihak apabila terdapat perubahan ketentuan pelabelan.

Dengan demikian, pengusaha dapat mempersiapkan penyesuaian tanpa menimbulkan ketidakjelasan dengan mitra produksi.

Baca juga: Jangan Asal! Cara Bangun Brand F&B & Lindungi Mereknya.

Contoh Kasus: UMKM Minuman Akan Mencetak Kemasan Baru

Ilustrasi berikut bersifat hipotetis dan bukan kasus perusahaan nyata.

Sebuah UMKM memproduksi minuman teh rasa buah dalam kemasan botol.

Perusahaan telah memiliki desain label yang mencantumkan merek, komposisi, informasi nilai gizi, dan keterangan produk lainnya.

Pada Oktober 2026, pemilik usaha berencana mencetak ulang kemasan dalam jumlah besar untuk meningkatkan kapasitas penjualan.

Namun, setelah mengetahui perkembangan putusan MK dan PerBPOM 10/2026, pemilik usaha mulai mempertanyakan apakah desain kemasannya harus langsung diubah.

Dalam kondisi tersebut, langkah yang dapat dilakukan adalah:

Pertama, memeriksa apakah produk termasuk kategori minuman yang diatur dalam Pasal 27 PerBPOM 10/2026.

Kedua, memeriksa kebenaran data Informasi Nilai Gizi yang telah digunakan.

Ketiga, mempersiapkan evaluasi kategori Nutri-Level berdasarkan ketentuan teknis dan data yang sesuai.

Keempat, memeriksa jadwal penyesuaian serta status perizinan produk.

Kelima, mempertimbangkan jumlah stok kemasan, jadwal produksi, dan kebutuhan perubahan desain agar penyesuaian dapat direncanakan dengan baik.

Melalui langkah tersebut, UMKM dapat mempersiapkan kepatuhan secara terencana tanpa langsung menyimpulkan bahwa seluruh kemasan lama harus dibuang.

Namun, apabila terdapat kesalahan informasi atau pelanggaran ketentuan pelabelan yang sudah berlaku, masalah tersebut tetap perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Checklist Persiapan Label GGL untuk Pelaku Usaha

Agar penyesuaian tidak dilakukan secara terburu-buru, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan berikut.

1. Inventarisasi Produk yang Dipasarkan

Buat daftar produk berdasarkan merek, kategori pangan, varian rasa, ukuran kemasan, dan status perizinannya.

Informasi tersebut membantu perusahaan menentukan produk mana yang perlu dievaluasi lebih dahulu.

2. Tentukan Ketentuan Label yang Berlaku

Periksa apakah produk termasuk kategori yang diatur dalam ketentuan Nutri-Level atau mempunyai kewajiban label lainnya.

Jangan menggunakan satu ketentuan secara otomatis untuk seluruh jenis produk.

3. Verifikasi Data Informasi Nilai Gizi

Pastikan informasi kandungan gizi yang digunakan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Jika membutuhkan hasil analisis atau penilaian teknis, gunakan sumber dan metode yang memenuhi persyaratan BPOM.

4. Evaluasi Desain Kemasan

Periksa keterbacaan informasi, ruang yang tersedia pada kemasan, serta kebutuhan perubahan desain.

Untuk produk yang termasuk kategori Nutri-Level, persiapkan rancangan berdasarkan format dan kriteria yang berlaku, bukan menggunakan simbol atau warna buatan sendiri.

5. Tinjau Perjanjian Kerja Sama Maklon

Bagi perusahaan yang menggunakan jasa produksi pihak ketiga, periksa pengaturan mengenai:

  • Penyediaan dan verifikasi data gizi.
  • Tanggung jawab atas informasi label.
  • Persetujuan perubahan desain kemasan.
  • Biaya penggantian kemasan.
  • Penanganan produk apabila terjadi ketidaksesuaian.
  • Kewajiban komunikasi dan pembagian tanggung jawab para pihak.

6. Susun Jadwal Penyesuaian

Koordinasikan kebutuhan legal dan teknis dengan tim desain, produksi, pengadaan, serta pemasaran.

Penyesuaian kemasan dapat berdampak pada stok bahan kemasan dan jadwal distribusi, sehingga perlu direncanakan bersama.

7. Pantau Ketentuan Pelaksanaan Terbaru

Perhatikan perkembangan kebijakan dan pengawasan dari BPOM, Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait.

Hal ini penting karena penerapan kewajiban pelabelan dapat berbeda berdasarkan jenis produk dan ketentuan teknis yang berlaku.

Baca juga: Mau Bisnis Repacking Makanan? Cek Aturan Legalitasnya!.

Apakah Perubahan Label GGL Berarti Harus Mendaftarkan Merek Ulang?

Perubahan desain kemasan untuk menyesuaikan informasi gizi tidak otomatis berarti pemilik usaha harus mendaftarkan mereknya kembali.

Pendaftaran merek dan pemenuhan persyaratan label pangan merupakan dua aspek hukum yang berbeda.

Merek berfungsi membedakan barang atau jasa suatu usaha dari pihak lain, sedangkan informasi gizi berkaitan dengan keterangan produk yang disampaikan kepada konsumen.

Namun, apabila perubahan kemasan juga melibatkan perubahan nama, logo, atau unsur merek yang telah didaftarkan, pemilik usaha perlu mengevaluasi apakah perubahan tersebut berdampak terhadap perlindungan mereknya.

Sebagai contoh, menambahkan informasi Nutri-Level pada kemasan tidak dengan sendirinya sama dengan mengganti identitas merek.

Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan perubahan besar terhadap logo yang menjadi objek pendaftaran merek, perlu dilakukan pemeriksaan tersendiri mengenai konsekuensi hukumnya.

Dengan demikian, perusahaan sebaiknya membedakan pekerjaan penyesuaian label pangan dari pengelolaan hak kekayaan intelektual atas merek.

Kesimpulan

Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewajiban pencantuman label warna dan simbol gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

Namun, pelaku usaha tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa seluruh makanan dan minuman harus menggunakan format label warna yang sama atau mengganti kemasannya pada tanggal putusan dibacakan.

Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 telah mengatur sistem Nutri-Level bagi kelompok produk tertentu, termasuk ketentuan pelaksanaan setelah 24 bulan sejak pengundangannya pada 17 Juni 2026.

Masa penyesuaian tersebut tidak menghapus kewajiban pelabelan lain yang sudah berlaku.

Karena itu, UMKM dan perusahaan F&B perlu memeriksa kategori produk, kesesuaian informasi nilai gizi, status perizinan, serta kebutuhan penyesuaian kemasan berdasarkan ketentuan yang relevan.

Bagi perusahaan yang menggunakan jasa maklon, pembagian tanggung jawab mengenai data produk dan perubahan desain kemasan juga perlu diperhatikan sejak awal.

Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat mengelola perubahan regulasi tanpa mengabaikan kebutuhan perlindungan konsumen maupun keberlanjutan operasional bisnis.

Sedang Mengembangkan Brand Makanan atau Minuman?

Selain memperhatikan informasi pada kemasan, pelaku usaha F&B juga perlu mempersiapkan legalitas badan usaha, perlindungan merek, serta dokumen kerja sama produksi yang sesuai.

Tim Legalo dapat membantu Anda dalam pendirian PT, pendaftaran merek, serta peninjauan aspek hukum kerja sama bisnis dan perjanjian maklon sesuai kebutuhan usaha.

Konsultasikan Kebutuhan Legalitas Brand F&B Anda Bersama Legalo Sekarang!

Author:Andrea Tiorein