Terima Investasi Asing? Ini Syarat Mutlak PT PMDN Jadi PMA 

“Pahami syarat legal dan prosedur ubah status PMDN jadi PMA saat startup Anda menerima dana asing.”

Dalam dinamika bisnis dan investasi startup, melakukan fundraising adalah urat nadi untuk melakukan penskalaan bisnis (scaling up). 

Namun, bagi Anda founder startup atau owner UMKM yang baru saja closing pendanaan dari Venture Capital (VC) atau Angel Investor luar negeri, ada satu tantangan birokrasi krusial di depan mata: proses mengubah status PMDN jadi PMA.

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, setiap bentuk penyertaan modal asing dalam perusahaan domestik secara otomatis mengubah status hukum entitas tersebut menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). 

Transisi PMDN jadi PMA ini bukan sekadar pergantian label administrasi pada akta perusahaan. Terdapat konsekuensi hukum yang sangat signifikan, mulai dari kewajiban pemenuhan nilai investasi minimum hingga pembatasan bidang usaha (KBLI) sesuai Daftar Positif Investasi (DPI).

Perbandingan PT PMDN dan PT PMA

Kondisi dan Peristiwa yang Mewajibkan Perubahan Status PMDN Menjadi PMA

Secara hukum, perubahan status dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) bukanlah hanya sebuah pilihan administratif, melainkan konsekuensi legal yang bersifat mandatori atau wajib. Berdasarkan regulasi penanaman modal di Indonesia, status perusahaan ditentukan oleh asal-usul modalnya. 

Baca juga: Status PT PMDN Berubah ke PT PMA? Ini Ketentuan Terbaru yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha

Begitu sebuah perusahaan lokal menerima suntikan modal atau terjadi pengalihan hak atas saham kepada pihak asing, baik itu individu warga negara asing maupun badan hukum asing, maka karakteristik perusahaan tersebut secara otomatis berubah menjadi “terkontaminasi” modal asing. Hal ini menuntut perusahaan untuk segera melakukan penyesuaian legalitas guna menghindari sanksi administratif dan ketidaksesuaian data pada sistem Online Single Submission (OSS).

Berikut adalah beberapa kondisi spesifik yang mewajibkan perusahaan melakukan perubahan status tersebut:

• Peralihan Saham Melalui Jual Beli: Terjadi ketika pemegang saham lokal (WNI atau perusahaan domestik) menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pihak asing. Dalam hukum Indonesia, kepemilikan saham asing sebesar 1% saja sudah cukup untuk mengubah status perusahaan menjadi PMA.
• Peningkatan Modal Terstruktur (Rights Issue): Perusahaan melakukan penerbitan saham baru untuk meningkatkan modal kerja, di mana saham-saham baru tersebut diambil alih atau dibeli oleh investor asing.
• Aksi Korporasi Merger dan Akuisisi: Jika sebuah PT PMDN melakukan penggabungan (merger) dengan PT PMA, atau jika PT PMDN diakuisisi oleh perusahaan asing, maka entitas hasil aksi korporasi tersebut wajib berstatus sebagai PT PMA.
• Masuknya Modal Melalui Hibah atau Waris: Meskipun jarang terjadi dalam konteks bisnis besar, pengalihan saham karena hibah atau warisan kepada ahli waris berkewarganegaraan asing juga memicu perubahan status legalitas perusahaan.
• Perubahan Status Badan Hukum Pemegang Saham: Apabila salah satu pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia (PT), namun kemudian PT tersebut berubah status menjadi PMA, maka perusahaan di bawahnya (anak perusahaan) secara tidak langsung juga harus menyesuaikan struktur penanaman modalnya jika terdapat unsur asing di dalamnya.

Prosedur Perubahan Status PT PMDN Menjadi PT PMA

Proses ini harus dilakukan secara berurutan agar data di sistem pusat tersinkronisasi dengan baik.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Menyetujui masuknya modal asing, perubahan susunan pemegang saham, dan peningkatan modal (jika perlu).
2. Pembuatan Akta Perubahan: Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang mencantumkan perubahan status menjadi PMA.
3. Persetujuan Kemenkumham: Notaris mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut melalui sistem AHU Online.
4. Update Data di Sistem OSS RBA: Setelah SK Kemenkumham terbit, perusahaan harus melakukan migrasi data atau pemutakhiran data di sistem OSS untuk mengubah status dari PMDN ke PMA.
5. Pemenuhan Komitmen Investasi: Perusahaan wajib menyesuaikan nilai investasi minimal Rp10 Miliar (penyetoran awal Rp2,5 Miliar) dan melaporkannya melalui LKPM.

Baca juga: Syarat Penting Dalam Mendirikan PT PMA yang Wajib Diketahui!

Daftar Persyaratan Dokumen

Persyaratan ini menjadi dua kategori yaitu Dokumen Legalitas dan Dokumen Pendukung.

1. Dokumen Legalitas (Administratif)

• Akta Pendirian dan seluruh Akta Perubahan sebelumnya.
• SK Kemenkumham (Pengesahan) dari awal hingga perubahan terakhir.
• NIB (Nomor Induk Berusaha) lama saat masih berstatus PMDN.
• NPWP Perusahaan yang sudah tervalidasi (Status KSWP Valid).
• Identitas Pemegang Saham Baru (Asing):
  • Individu: Paspor yang masih berlaku.
  • Badan Hukum: Article of Association (Akta Pendirian) dalam bahasa Inggris atau terjemahan resmi, serta paspor direktur perusahaan asing tersebut.

2. Dokumen Teknis & Substansi

• Bukti Nilai Investasi: Laporan keuangan atau bukti setor modal yang menunjukkan total investasi di atas Rp10 Miliar (di luar tanah dan bangunan).
• Data Alamat Email & Kontak: Akun OSS yang aktif untuk proses migrasi.
• Pernyataan Kepatuhan: Surat pernyataan untuk mematuhi batasan kepemilikan modal asing sesuai Daftar Positif Investasi (DPI).

Jangan biarkan momentum pendanaan startup Anda terhambat oleh kerumitan birokrasi dan ancaman pembekuan NIB. Percayakan proses legalitas PMDN jadi PMA kepada Konsultan di Legalo, dan nikmati kebebasan mutlak untuk memfokuskan 100% energi Anda dalam membangun bisnis bersama investor baru.

Klik di bawah ini untuk Konsultasi Perubahan Status PT PMA.

Author: Kaylaa Azahra Maharani