Cara Mengalihkan Merek Pribadi ke PT: Syarat & Biaya 2026

pengalihan merek pribadi ke PT

“Merek yang terdaftar atas nama founder tidak otomatis menjadi milik PT setelah perusahaan didirikan. Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen pengalihan dan mengajukan pencatatannya ke DJKI agar perubahan kepemilikan merek memiliki akibat hukum sesuai ketentuan.”

Sudah memiliki sertifikat merek atas nama pribadi, tetapi sekarang bisnis Anda dijalankan melalui Perseroan Terbatas (PT)?

Kondisi ini cukup sering terjadi pada pelaku UMKM. Ketika baru merintis usaha, pemilik bisnis mendaftarkan mereknya menggunakan identitas pribadi. Setelah bisnis berkembang, barulah didirikan PT untuk mengelola operasional, bekerja sama dengan mitra, atau menerima investor.

Namun, apakah merek yang sebelumnya terdaftar atas nama founder otomatis menjadi milik PT?

Jawabannya, tidak. Pendirian PT tidak otomatis mengubah kepemilikan merek yang sebelumnya terdaftar atas nama pribadi.

Jika founder ingin menjadikan merek tersebut sebagai aset milik perusahaan, pengalihan hak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.

Namun, prosesnya bukan sekadar mengganti nama pada sertifikat. Terdapat dokumen, biaya, serta prosedur pencatatan yang harus dipenuhi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Lantas, bagaimana cara mengalihkan merek pribadi ke PT, apa saja syaratnya, dan berapa biaya resmi yang diperlukan?

Apakah Merek Pribadi Bisa Dialihkan ke PT?

Bisa. Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dari orang perseorangan kepada badan hukum, termasuk PT, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Merek, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena beberapa alasan, antara lain pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan hukum.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026.

Dalam konteks pengalihan merek dari founder kepada PT, salah satu dasar yang dapat digunakan adalah perjanjian pengalihan hak.

Sebagai contoh, seorang pengusaha mempunyai merek pakaian terdaftar atas nama pribadi.

Setelah mendirikan PT bersama rekan bisnis, pengusaha tersebut ingin agar kepemilikan merek berada pada perusahaan.

Founder dan PT dapat mempersiapkan dasar pengalihan yang sah, kemudian mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak kepada DJKI.

Namun, kesepakatan pengalihan dan pencatatan pengalihan merupakan dua tahapan yang berbeda.

Pasal 41 ayat (3) UU Merek mengatur bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.

Kemudian, Pasal 41 ayat (6) menegaskan bahwa pengalihan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Karena itu, apabila perusahaan ingin memastikan perubahan kepemilikan merek dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga, proses pencatatan tidak boleh diabaikan.

Baca juga: Jangan Salah Langkah! Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT.

Mengapa Merek Tidak Otomatis Menjadi Aset PT?

PT merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari para pemegang sahamnya.

Karena itu, kepemilikan saham dalam PT tidak otomatis menjadikan seluruh aset pribadi pemegang saham sebagai milik perusahaan.

Hal tersebut juga berlaku terhadap hak atas merek.

Misalnya, seorang founder memiliki merek terdaftar bernama “Arunika Wear” untuk produk pakaian.

Founder kemudian mendirikan PT Arunika Kreatif Indonesia bersama seorang investor.

Meskipun PT menggunakan merek tersebut pada produk yang dipasarkan, kepemilikan merek harus tetap diperiksa berdasarkan status dan identitas pemilik yang tercatat.

Jika merek masih terdaftar atas nama founder, maka perusahaan perlu menentukan dasar hukum penggunaannya.

Terdapat dua pilihan yang dapat dipertimbangkan:

  1. Pengalihan hak merek, apabila kepemilikannya ingin dipindahkan kepada PT.
  2. Lisensi merek, apabila founder ingin tetap menjadi pemilik tetapi memberikan izin penggunaan kepada PT.

Kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda.

Apa Perbedaan Pengalihan Hak dengan Lisensi Merek?

Sebelum memutuskan memindahkan merek kepada perusahaan, founder perlu memahami perbedaan pengalihan hak dan lisensi.

AspekPengalihan Hak MerekLisensi Merek
KepemilikanDialihkan kepada PTTetap pada founder
Hak PTMenjadi penerima hak atas merekMenggunakan merek berdasarkan perjanjian lisensi
Dasar hukumPasal 41 UU MerekPasal 42 UU Merek
DokumenDasar pengalihan dan dokumen pencatatanPerjanjian lisensi
Jangka waktuKepemilikan berpindah sesuai pengalihan yang sah dan masa perlindungan merekMengikuti perjanjian dan masa perlindungan hak
Administrasi DJKIPencatatan pengalihan hakPencatatan perjanjian lisensi

Pengalihan hak dapat dipertimbangkan jika perusahaan ingin menjadi pemilik merek secara langsung, misalnya karena merek akan dijadikan bagian dari portofolio aset perusahaan.

Sementara itu, lisensi dapat menjadi alternatif apabila founder ingin mempertahankan kepemilikan merek secara pribadi, tetapi mengizinkan PT menggunakannya dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 42 UU Merek, perjanjian lisensi juga harus dimohonkan pencatatannya. Ketentuan pelaksanaannya diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Jika menggunakan lisensi, perusahaan sebaiknya mengatur ruang lingkup penggunaan merek, jangka waktu, wilayah, ketentuan royalti jika ada, serta konsekuensi pengakhiran perjanjian.

Pilihan antara pengalihan dan lisensi tidak sebaiknya hanya didasarkan pada keinginan founder, tetapi juga memperhatikan kebutuhan bisnis, struktur kepemilikan, serta kesepakatan dengan investor atau mitra.

Baca juga: Investor Masuk? Hati-Hati Aturan Pengalihan Hak Merek.

Apa Saja Syarat Dokumen Pengalihan Merek Pribadi ke PT?

Pengalihan merek terdaftar dari founder kepada PT memerlukan kelengkapan dokumen sesuai Pasal 65 dan Pasal 66 Permenkum Nomor 5 Tahun 2026.

Dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi:

1. Formulir Permohonan Pengalihan Hak

Pemohon atau kuasanya harus mengisi formulir pencatatan pengalihan hak merek sesuai ketentuan DJKI.

Data yang disampaikan perlu sesuai dengan identitas pemilik sebelumnya, penerima hak, dan merek yang akan dialihkan.

2. Akta Perjanjian Pengalihan Hak

Jika pengalihan dilakukan berdasarkan perjanjian, dokumen yang disebut dalam Pasal 66 adalah akta perjanjian.

Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menunjukkan adanya pengalihan hak dari pemilik merek kepada pihak penerima.

Dalam konteks founder dan PT, perjanjian sebaiknya mengatur secara jelas:

  • Identitas pemilik dan penerima hak.
  • Nomor pendaftaran serta identitas merek.
  • Dasar dan objek pengalihan.
  • Nilai atau bentuk imbalan apabila disepakati.
  • Ketentuan penyerahan dokumen.
  • Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
  • Pengaturan mengenai tanggal efektif serta pelaksanaan pencatatan.

Ketentuan dokumen perlu disesuaikan dengan bentuk transaksi yang dilakukan.

Jika pengalihan dilakukan karena hibah atau sebab hukum lainnya, dokumen pembuktiannya mengikuti dasar pengalihan yang digunakan.

3. Sertifikat Merek atau Petikan Resmi

Pemohon perlu melampirkan sertifikat merek atau petikan resmi merek terdaftar.

Dokumen ini menunjukkan identitas dan informasi merek yang menjadi objek pengalihan.

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan data merek sesuai dengan dokumen yang akan digunakan.

4. Salinan Sah Akta Badan Hukum PT

Karena penerima pengalihan merupakan badan hukum, diperlukan salinan sah akta badan hukum sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) huruf c.

Pastikan identitas PT penerima telah sesuai dengan dokumen badan hukumnya.

Jika terdapat perubahan data perseroan yang relevan, kelengkapan dokumen perlu diperiksa kembali.

5. Identitas Pemohon

Pemohon juga perlu menyiapkan dokumen identitas sesuai ketentuan.

Untuk pengalihan dari founder kepada PT, kesesuaian identitas pribadi serta data perusahaan harus diperhatikan.

6. Surat Kuasa Jika Menggunakan Kuasa

Apabila permohonan diajukan melalui kuasa, surat kuasa harus dilampirkan sesuai ketentuan.

Selain itu, jika dokumen bukti pengalihan disusun dalam bahasa asing, Pasal 66 ayat (2) mewajibkan terjemahan bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah.

Penting: Persyaratan dokumen pengalihan merek tidak boleh disamakan dengan persyaratan pendaftaran merek baru. Keduanya merupakan layanan dan proses administrasi yang berbeda.

Bagaimana Cara Mengalihkan Merek Pribadi ke PT melalui DJKI?

Setelah seluruh dokumen disiapkan, perusahaan dapat mengajukan pencatatan pengalihan hak merek.

Berdasarkan Pasal 64–69 Permenkum 5/2026 dan informasi layanan DJKI, berikut tahapan umumnya.

1. Periksa Status Merek di DJKI

Pastikan merek telah terdaftar, masih dalam masa perlindungan, serta identitas pemiliknya sesuai dengan data yang tersedia.

Pemeriksaan awal dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Selain itu, periksa apakah founder mempunyai merek terdaftar lain yang saling berkaitan.

Hal ini penting karena terdapat ketentuan khusus untuk pengalihan beberapa merek yang mempunyai persamaan tertentu.

2. Siapkan Dasar dan Dokumen Pengalihan

Founder dan PT menentukan mekanisme pengalihan yang akan digunakan.

Jika pengalihan dilakukan melalui perjanjian, siapkan akta perjanjian beserta dokumen pendukung sesuai Pasal 66.

Pastikan data pemilik sebelumnya dan PT penerima hak telah diperiksa sebelum pengajuan.

3. Ajukan Permohonan melalui Sistem DJKI

Permohonan secara elektronik dapat dilakukan melalui laman layanan merek DJKI.

Berdasarkan informasi layanan DJKI, prosedurnya mencakup:

  1. Masuk ke akun layanan merek.
  2. Pilih menu Pasca Permohonan Online.
  3. Pilih layanan pencatatan pengalihan hak merek.
  4. Isi informasi pemohon dan data kuasa apabila menggunakan kuasa.
  5. Unggah dokumen persyaratan.
  6. Periksa kembali data melalui halaman pratinjau.
  7. Buat kode billing dan lakukan pembayaran sesuai prosedur sistem.

Pasal 64 juga mengatur mekanisme nonelektronik melalui loket DJKI atau kantor wilayah untuk pendampingan pengajuan melalui sistem resmi.

4. Bayar Biaya Resmi Pencatatan

Permohonan pencatatan pengalihan hak dikenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembayaran dilakukan melalui mekanisme yang disediakan DJKI berdasarkan kode billing dan ketentuan yang berlaku.

5. Ikuti Pemeriksaan Dokumen

Berdasarkan Pasal 67 Permenkum 5/2026, setiap permohonan pencatatan pengalihan hak diperiksa kelengkapan persyaratannya.

Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.

Namun, jangka waktu tersebut merupakan batas pemeriksaan dokumen, bukan jaminan bahwa keseluruhan proses pencatatan selesai dalam 15 hari kerja.

6. Lengkapi Dokumen Jika Ada Kekurangan

Apabila ditemukan kekurangan dokumen, Pasal 68 mengatur bahwa pemohon atau kuasanya akan diberi pemberitahuan.

Pemberitahuan disampaikan paling lama 30 hari kerja setelah pemeriksaan selesai.

Pemohon kemudian wajib melengkapi persyaratan paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

Jika dokumen tidak dilengkapi dalam batas waktu tersebut, permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.

7. Pastikan Pengalihan Telah Dicatat

Jika persyaratan dinyatakan lengkap, DJKI melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar.

Berdasarkan Pasal 69, pengalihan yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pemberitahuan pelaksanaan pencatatan juga disampaikan kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari kerja sejak tanggal pencatatan.

Setelah proses selesai, perusahaan sebaiknya menyimpan seluruh dokumen transaksi, bukti pencatatan, dan pemberitahuan resmi sebagai bagian dari administrasi aset kekayaan intelektual.

Berapa Biaya Resmi Pengalihan Merek ke PT pada 2026?

Berdasarkan informasi tarif layanan DJKI, biaya resmi pencatatan pengalihan permohonan merek atau hak atas merek adalah Rp1.100.000 per nomor permohonan atau nomor merek terdaftar.

Tarif ini tercantum dalam daftar PNBP layanan merek berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026.

Jenis BiayaKeterangan
Pencatatan pengalihan hak merekRp1.100.000 per nomor permohonan atau nomor terdaftar
Penyusunan akta atau dokumen transaksiBergantung kebutuhan dan layanan yang digunakan
Pendamping profesionalTerpisah apabila menggunakan jasa pihak ketiga
Biaya lain terkait transaksiPerlu diperiksa berdasarkan bentuk pengalihan dan konsekuensi terkait

Dengan demikian, Rp1.100.000 merupakan tarif resmi pencatatan DJKI, bukan jaminan total biaya seluruh transaksi pengalihan merek.

Jika founder mempunyai beberapa nomor pendaftaran merek yang akan dialihkan, kebutuhan biaya pencatatan perlu dihitung sesuai jumlah nomor yang menjadi objek permohonan.

Perusahaan juga sebaiknya meninjau kemungkinan konsekuensi pajak, akuntansi, atau penilaian aset yang relevan dengan transaksi.

Informasi tarif dapat diperiksa melalui halaman biaya layanan merek DJKI.

Bagaimana Jika Merek Masih dalam Proses Pendaftaran?

Tidak semua founder sudah memiliki sertifikat merek ketika mendirikan PT.

Ada pula yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek, tetapi proses pemeriksaannya belum selesai.

Dalam kondisi tersebut, pengalihan permohonan merek perlu dibedakan dari pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar.

Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 mengatur pengalihan permohonan merek yang masih dalam proses melalui Pasal 22–29.

Sementara itu, Pasal 63–69 mengatur pencatatan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar.

Karena itu, sebelum menyiapkan dokumen, periksa apakah merek berada dalam kondisi:

  • Baru diajukan dan masih diproses.
  • Telah terdaftar dan masih berlaku.
  • Memerlukan perpanjangan perlindungan.
  • Memiliki persoalan administrasi atau status hukum lain.

Prosedur yang digunakan harus sesuai dengan status merek tersebut.

Apakah Founder Bisa Mengalihkan Hanya Satu dari Beberapa Merek?

Belum tentu.

Pasal 41 ayat (2) UU Merek dan Pasal 63 ayat (2) Permenkum 5/2026 mengatur bahwa pemilik yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis hanya dapat melakukan pengalihan apabila seluruh merek terkait dialihkan kepada pihak yang sama.

Sebagai contoh, founder memiliki beberapa pendaftaran merek dengan unsur nama dan logo yang saling berkaitan untuk produk pakaian sejenis.

Jika ingin mengalihkan salah satunya kepada PT, founder perlu memeriksa apakah pendaftaran lain juga termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut.

Artinya, perusahaan sebaiknya melakukan inventarisasi seluruh merek sebelum menentukan objek pengalihan.

Ketentuan ini tidak otomatis berarti seluruh merek yang dimiliki founder harus selalu dialihkan. Pemeriksaannya bergantung pada persamaan merek dan jenis barang atau jasa yang relevan.

Contoh Kasus: Founder Mengalihkan Merek Pakaian kepada PT

Ilustrasi berikut bersifat hipotesis dan bukan kasus perusahaan nyata.

Seorang pengusaha telah mempunyai merek pakaian terdaftar bernama “Arunika Wear” selama lima tahun.

Pada awal usaha, merek didaftarkan atas nama pribadi karena bisnis masih dijalankan sendiri.

Setelah penjualan meningkat, pengusaha mendirikan PT bersama seorang investor.

PT tersebut kemudian mengelola kegiatan pemasaran, produksi melalui mitra, serta distribusi produk.

Namun, sertifikat merek masih mencantumkan nama founder sebagai pemilik.

Dalam kondisi tersebut, terdapat dua alternatif yang dapat dievaluasi.

Alternatif Pertama: Pengalihan Hak kepada PT

Jika merek ingin dimiliki secara langsung oleh perusahaan, founder dan PT dapat menyiapkan dasar pengalihan sesuai ketentuan.

Setelah dokumen lengkap, permohonan pencatatan diajukan kepada DJKI.

Apabila pengalihan memenuhi persyaratan dan dicatat, data kepemilikan merek dapat diperbarui sesuai prosedur yang berlaku.

Pilihan ini dapat dipertimbangkan apabila merek akan ditempatkan sebagai bagian dari portofolio aset PT.

Alternatif Kedua: Lisensi kepada PT

Founder dapat mempertahankan kepemilikan merek secara pribadi dan memberikan lisensi kepada perusahaan.

Perjanjian lisensi perlu mengatur hak penggunaan, jangka waktu, ketentuan pembayaran jika ada, pengawasan penggunaan merek, serta pengakhiran perjanjian.

Lisensi tersebut juga perlu dimohonkan pencatatannya sesuai ketentuan.

Pilihan ini dapat dipertimbangkan ketika founder mempunyai alasan bisnis untuk tidak mengalihkan kepemilikan merek.

Namun, jika PT mempunyai investor atau beberapa pemegang saham, struktur penggunaan merek tersebut sebaiknya dibicarakan secara terbuka dan dituangkan dalam dokumen yang jelas.

Baik pengalihan maupun lisensi memerlukan pengaturan hukum tersendiri. Pendirian PT dan masuknya investor tidak otomatis memindahkan hak atas merek pribadi.

Checklist Sebelum Mengajukan Pengalihan Merek ke PT

Sebelum mengajukan pencatatan kepada DJKI, gunakan checklist berikut:

  • Status merek telah diperiksa di PDKI.
  • Merek telah terdaftar atau status permohonannya telah diidentifikasi.
  • Identitas pemilik merek yang tercatat sudah sesuai.
  • PT penerima pengalihan telah memiliki dokumen badan hukum yang diperlukan.
  • Dasar pengalihan telah ditentukan.
  • Akta perjanjian pengalihan atau dokumen pembuktian yang relevan telah disiapkan.
  • Sertifikat merek atau petikan resmi tersedia.
  • Identitas pemohon telah disiapkan.
  • Surat kuasa tersedia apabila menggunakan kuasa.
  • Merek lain yang mempunyai persamaan dan termasuk ketentuan pengalihan bersama telah diperiksa.
  • Biaya PNBP pencatatan telah dipersiapkan.
  • Konsekuensi hukum, komersial, dan perpajakan transaksi telah dievaluasi.
  • Rencana penggunaan merek oleh perusahaan setelah pengalihan telah diatur.

Checklist tersebut dapat digunakan sebagai panduan awal, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan dokumen berdasarkan kondisi merek dan transaksi yang sebenarnya.

Kesimpulan

Merek yang terdaftar atas nama pribadi dapat dialihkan kepada PT melalui mekanisme pengalihan hak sesuai ketentuan hukum.

Namun, pendirian PT tidak otomatis membuat merek pribadi menjadi milik perusahaan.

Berdasarkan Pasal 41 UU Merek dan Pasal 63–69 Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, pengalihan hak atas merek terdaftar perlu didukung dokumen yang sesuai serta dimohonkan pencatatannya kepada DJKI.

Biaya resmi pencatatan pada 2026 adalah Rp1.100.000 per nomor permohonan atau nomor merek terdaftar, di luar kebutuhan dokumen dan layanan lain yang mungkin diperlukan.

Selain itu, founder perlu menentukan apakah merek akan dialihkan secara permanen kepada PT atau tetap dimiliki pribadi dengan pengaturan lisensi.

Keputusan yang tepat tidak hanya bergantung pada siapa yang menggunakan merek, tetapi juga siapa yang seharusnya menjadi pemilik haknya berdasarkan struktur dan rencana pengembangan bisnis.

Dengan pengelolaan dokumen serta pencatatan yang sesuai, perusahaan dapat menata kepemilikan merek secara lebih jelas ketika bisnis berkembang.

Merek Masih atas Nama Pribadi, tetapi Bisnis Sudah Berbentuk PT?

Sebelum melakukan pengalihan merek, pastikan status pendaftarannya, identitas pemilik, dokumen PT, serta dasar pengalihan telah diperiksa sesuai ketentuan DJKI.

Tim Legalo dapat membantu Anda meninjau kebutuhan pengalihan atau lisensi merek, mempersiapkan dokumen hukum yang relevan, serta mendampingi proses pencatatan sesuai cakupan layanan.

Konsultasikan Pengalihan Hak Merek dari Founder ke PT Bersama Legalo Sekarang!

Author:Andrea Tiorein

Dapatkan informasi lebih banyak melalui

Berbisnis Makin Optimis

Artikel Pilihan Untukmu