Posted in

Satu PT Banyak Brand: Kapan Perlu Membentuk PT Terpisah?

satu PT banyak brand

“Satu PT dapat mengelola beberapa brand sekaligus. Namun, ketika salah satu brand menerima investor, memiliki risiko usaha berbeda, atau akan dipindahkan ke perusahaan lain, pemilik bisnis perlu memeriksa struktur PT, kepemilikan merek, dan perizinannya.”

Memiliki beberapa brand dalam satu perusahaan merupakan strategi bisnis yang dapat digunakan untuk menjangkau pasar berbeda tanpa harus langsung mendirikan badan hukum baru.

Misalnya, sebuah Perseroan Terbatas (PT) mempunyai tiga lini produk: kopi kemasan, minuman kesehatan, dan makanan ringan. Ketiganya dipasarkan menggunakan nama merek berbeda, tetapi seluruh kegiatan bisnisnya dikelola oleh perusahaan yang sama.

Pada awalnya, struktur tersebut mungkin cukup untuk mendukung operasional. Namun, ketika salah satu brand berkembang pesat dan memperoleh tawaran investasi, muncul pertanyaan: apakah brand tersebut sebaiknya tetap berada dalam satu PT atau dipisahkan menjadi perusahaan baru?

Pada prinsipnya, satu PT dapat memiliki dan mengelola beberapa brand sepanjang kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, pemisahan brand dapat menjadi pertimbangan ketika terdapat perbedaan kepemilikan, kebutuhan investor, risiko operasional, atau rencana pengembangan bisnis.

Keputusan tersebut juga berkaitan dengan kepemilikan merek, kontrak usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta perizinan produk.

Lantas, kapan satu PT cukup untuk mengelola banyak brand dan kapan pemilik usaha perlu mempertimbangkan PT terpisah?

Apakah Satu PT Boleh Memiliki Beberapa Brand Sekaligus?

Boleh. Tidak ada kewajiban umum yang mengharuskan setiap brand memiliki PT tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, PT merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud, tujuan, dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan.

Dengan demikian, badan hukum dan merek mempunyai fungsi berbeda.

Sebagai contoh, satu perusahaan dapat mengelola:

  • Brand A untuk kopi kemasan.
  • Brand B untuk minuman kesehatan.
  • Brand C untuk makanan ringan.

Ketiga brand tersebut dapat berada di bawah satu badan hukum sepanjang perusahaan mempunyai kegiatan usaha dan perizinan yang sesuai.

Namun, perusahaan perlu membedakan tiga hal.

Pertama, nama PT. Nama perseroan merupakan identitas badan hukum yang tercantum dalam administrasi perusahaan.

Kedua, merek. Merek merupakan identitas pembeda barang atau jasa yang perlindungannya mengikuti ketentuan hukum merek.

Ketiga, kegiatan usaha. Kegiatan produksi, perdagangan, atau distribusi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta persyaratan perizinan yang berlaku.

Karena itu, memiliki satu PT tidak otomatis melindungi seluruh brand yang digunakan.

Demikian pula, memiliki sertifikat merek tidak menggantikan NIB atau perizinan yang diperlukan untuk memproduksi dan memperdagangkan produk.

Baca juga: Satu PT Banyak Merek? Pahami Aturan Daftar Merek Dagang.

Apa Konsekuensi Mengelola Banyak Brand dalam Satu PT?

Mengelola beberapa brand melalui satu PT dapat membantu perusahaan memusatkan administrasi dan pengambilan keputusan.

Namun, struktur tersebut juga mempunyai konsekuensi hukum dan operasional yang perlu dipahami.

1. Seluruh Brand Berada dalam Satu Badan Hukum

Apabila tiga lini bisnis dijalankan oleh satu PT, kontrak yang dibuat atas nama perusahaan pada prinsipnya menjadi hubungan hukum perusahaan tersebut.

Misalnya, PT menandatangani perjanjian dengan pemasok untuk Brand A dan kontrak distribusi untuk Brand B.

Meskipun kedua kontrak digunakan untuk brand berbeda, pihak yang terikat adalah PT sesuai identitas dan isi masing-masing perjanjian.

Artinya, pemisahan nama brand tidak otomatis menciptakan pemisahan tanggung jawab hukum antarunit bisnis.

Karena itu, perusahaan perlu mengelola kontrak dan kewajibannya secara cermat.

2. Pengelolaan Keuangan Dapat Dilakukan Secara Terpusat

Satu PT dapat mengelola penerimaan dan pengeluaran beberapa brand dalam administrasi perusahaan yang sama.

Namun, untuk kebutuhan pengambilan keputusan bisnis, perusahaan sebaiknya tetap memisahkan pencatatan internal berdasarkan lini produk.

Misalnya, perusahaan dapat membuat laporan penjualan dan biaya untuk masing-masing brand.

Langkah tersebut membantu manajemen mengetahui apakah setiap lini bisnis memberikan hasil yang sesuai dengan target.

Namun, laporan internal per brand tidak menjadikan masing-masing brand sebagai badan hukum tersendiri.

3. Perizinan Harus Sesuai dengan Seluruh Kegiatan Usaha

Walaupun seluruh brand berada di bawah satu PT, perusahaan tetap harus memeriksa kegiatan yang dijalankan.

Contohnya, perusahaan memasarkan kopi, makanan ringan, dan produk minuman.

Kebutuhan perizinan dapat berbeda tergantung apakah perusahaan hanya melakukan perdagangan, menggunakan jasa maklon, atau memproduksi sendiri.

Karena itu, penambahan brand baru perlu disertai pemeriksaan KBLI dan persyaratan produk yang relevan.

4. Risiko Hukum Dapat Berkaitan dengan Perusahaan yang Sama

Misalnya, salah satu brand menghadapi sengketa kontrak dengan distributor.

Jika hubungan hukum tersebut dibuat atas nama PT, sengketanya dapat berkaitan dengan kewajiban PT sebagai pihak dalam perjanjian.

Kondisi ini tidak otomatis berarti seluruh brand harus dihentikan atau semua aset perusahaan pasti digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Namun, perusahaan perlu memahami bahwa setiap brand yang dikelola dalam satu entitas tidak memiliki pemisahan tanggung jawab sebagaimana dua badan hukum yang berbeda.

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan ketika perusahaan mulai mengembangkan lini bisnis dengan profil risiko yang berbeda.

Kapan Brand Sebaiknya Dipisahkan ke PT Lain?

Mendirikan PT baru tidak otomatis lebih baik daripada mempertahankan beberapa brand dalam satu perusahaan.

Keputusan tersebut perlu disesuaikan dengan struktur kepemilikan, kebutuhan investasi, pengaturan kontrak, kegiatan operasional, serta biaya pengelolaan badan hukum.

Berikut beberapa kondisi yang dapat menjadi pertimbangan.

Kondisi BisnisPertimbangan Struktur
Beberapa brand mempunyai pemegang saham yang samaSatu PT dapat tetap digunakan jika sesuai kebutuhan
Setiap brand mempunyai tim pemasaran berbedaBelum otomatis membutuhkan PT terpisah
Salah satu brand menerima investor khususStruktur PT terpisah dapat dipertimbangkan
Brand dikembangkan bersama mitra dengan pembagian kepemilikan berbedaEvaluasi badan hukum dan perjanjian tersendiri
Salah satu brand mempunyai risiko operasional tinggiPeriksa kebutuhan pemisahan entitas dan pengelolaan risiko
Salah satu brand akan dijual kepada pihak lainPeriksa struktur transaksi, aset, kontrak, dan hak merek
Setiap brand berkembang menjadi bisnis dengan kegiatan dan pengelolaan mandiriPembentukan entitas terpisah dapat dievaluasi

1. Salah Satu Brand Akan Menerima Investor

Misalnya, sebuah PT memiliki tiga brand makanan dan minuman.

Kemudian, seorang investor tertarik menanamkan modal hanya pada bisnis minuman yang dikelola perusahaan tersebut.

Jika investor memperoleh saham dalam PT yang sama, kepemilikannya berada pada tingkat perseroan, bukan otomatis terbatas pada satu brand.

Hal ini penting karena PT tersebut juga menjalankan lini bisnis lainnya.

Karena itu, sebelum menerima investasi, perusahaan perlu menentukan apakah investor akan berinvestasi pada PT yang sudah ada atau pada badan hukum lain yang khusus mengelola brand terkait.

Pembentukan PT terpisah dapat menjadi salah satu alternatif, tetapi struktur saham, nilai investasi, dan pengalihan aset perlu direncanakan lebih dahulu.

2. Masing-Masing Brand Memiliki Mitra Bisnis Berbeda

Sebuah perusahaan dapat mengembangkan brand bersama mitra strategis.

Namun, jika setiap brand mempunyai pihak yang berhak atas keuntungan atau kepemilikan berbeda, pengaturannya perlu dibuat jelas.

Sebagai contoh, Brand A dikembangkan oleh pemegang saham PT yang sudah ada, sedangkan Brand B merupakan hasil kerja sama dengan pihak lain.

Dalam kondisi demikian, perusahaan perlu menentukan apakah mitra hanya memperoleh bagian keuntungan berdasarkan kontrak atau akan menjadi pemegang saham suatu badan hukum.

Kedua bentuk hubungan tersebut mempunyai konsekuensi hukum berbeda.

3. Risiko Operasional Setiap Brand Berbeda

Brand yang menjalankan kegiatan perdagangan dapat mempunyai kebutuhan operasional berbeda dari bisnis yang mengelola fasilitas produksi sendiri.

Perbedaan tersebut dapat berdampak pada kontrak, persyaratan perizinan, kewajiban terhadap konsumen, serta risiko hukum lainnya.

Membentuk PT terpisah dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko, tetapi tidak otomatis menghilangkan seluruh tanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perseroan Terbatas, tanggung jawab terbatas pemegang saham mempunyai pengecualian dalam kondisi tertentu, termasuk penyalahgunaan perseroan dengan iktikad buruk.

Selain itu, pemisahan perusahaan tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban atau sengketa yang telah ada sebelum restrukturisasi.

4. Salah Satu Brand Akan Dijual

Penjualan sebuah brand tidak selalu sama dengan penjualan seluruh perusahaan.

Perlu dibedakan antara transaksi atas saham PT, pengalihan hak atas merek, dan penjualan aset atau kegiatan usaha tertentu.

Misalnya, pembeli hanya ingin memperoleh hak atas merek dan aset produk tertentu.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memeriksa dokumen hak merek, kontrak pemasok, inventaris, perizinan, serta aset lain yang termasuk dalam transaksi.

Karena itu, struktur hukum transaksi sebaiknya ditentukan sebelum perusahaan membuat komitmen penjualan.

Perbandingan Satu PT dan PT Terpisah untuk Banyak Brand

Berikut gambaran perbedaan apabila perusahaan mempertahankan seluruh brand dalam satu badan hukum atau membentuk PT tersendiri.

AspekSatu PT untuk Banyak BrandPT Terpisah
Kepemilikan usahaSeluruh lini berada dalam satu entitasKepemilikan dapat diatur pada entitas berbeda
PengurusMengikuti struktur organ PT yang samaMasing-masing PT mempunyai organ sendiri
Kontrak bisnisDibuat oleh PT yang menjalankan kegiatanDibuat oleh masing-masing PT sesuai perannya
InvestorInvestasi saham masuk pada entitas yang memiliki seluruh lini bisnisDapat diarahkan pada entitas tertentu
AdministrasiLebih terpusatSetiap badan hukum mempunyai administrasi sendiri
PerizinanMenyesuaikan seluruh kegiatan PTSetiap PT memenuhi izin sesuai kegiatannya
Hak merekMengikuti pemilik yang tercatat dan dokumen terkaitPerlu diperiksa jika hak merek akan dipindahkan atau digunakan oleh PT lain
Biaya kepatuhanDikelola melalui satu entitasBerpotensi meningkat karena terdapat lebih dari satu PT

Tabel tersebut merupakan panduan awal, bukan penilaian bahwa satu pilihan selalu lebih efisien atau lebih aman.

Selain itu, perlu dibedakan antara mendirikan PT baru lalu melakukan transaksi pengalihan aset tertentu dan pemisahan perseroan secara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU Perseroan Terbatas.

Keduanya tidak otomatis mengikuti prosedur maupun konsekuensi hukum yang sama. Bentuk restrukturisasi perlu ditentukan berdasarkan keadaan perusahaan.

Bagaimana Jika Merek Masih Atas Nama Founder atau PT Lama?

Sebelum membentuk perusahaan baru, salah satu hal penting yang perlu diperiksa adalah siapa pemilik merek yang tercatat.

Hal ini sering terjadi ketika bisnis awalnya didirikan oleh satu orang.

Sebagai contoh, seorang founder mendaftarkan Brand A atas nama pribadi.

Beberapa tahun kemudian, founder mendirikan PT dan menggunakan merek tersebut untuk memasarkan produk perusahaan.

Dalam kondisi ini, merek yang digunakan PT tidak otomatis menjadi milik PT hanya karena perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha dengan nama tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa identitas pemohon atau pemilik merek serta status pendaftarannya melalui DJKI.

Jika merek masih atas nama pribadi atau PT lain, perusahaan dapat mengevaluasi pengaturan hukum yang sesuai.

Dua mekanisme yang perlu dibedakan adalah pengalihan hak dan lisensi merek.

Baca juga: Jangan Salah Langkah! Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT.

Apa Perbedaan Pengalihan Hak dan Lisensi Merek?

Pengalihan hak dan lisensi sama-sama berkaitan dengan penggunaan merek oleh pihak lain, tetapi keduanya mempunyai konsekuensi berbeda.

1. Pengalihan Hak atas Merek

Berdasarkan Pasal 41 UU Merek, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan berdasarkan sebab yang dibenarkan hukum, termasuk perjanjian.

Dalam pengalihan hak, kepemilikan merek berpindah dari pemilik sebelumnya kepada penerima pengalihan.

Misalnya, founder mengalihkan hak atas merek yang telah terdaftar kepada PT yang baru dibentuk.

Pengalihan tersebut perlu didukung dokumen yang sesuai dan dimohonkan pencatatannya kepada DJKI.

Pasal 41 ayat (6) juga mengatur bahwa pengalihan hak merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ada ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan. Pasal 41 ayat (2) mengatur bahwa apabila pemilik mempunyai beberapa merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, pengalihan hanya dapat dilakukan apabila seluruh merek terkait dialihkan kepada pihak yang sama.

Karena itu, sebelum memindahkan satu merek, perusahaan perlu memeriksa apakah terdapat pendaftaran merek lain yang berkaitan dan terkena ketentuan tersebut.

2. Lisensi Merek

Berbeda dengan pengalihan hak, lisensi tidak otomatis mengubah kepemilikan merek.

Berdasarkan Pasal 42 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa sesuai ketentuan.

Sebagai contoh, PT A tetap menjadi pemilik merek terdaftar, tetapi memberikan lisensi kepada PT B untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan bisnis yang disepakati.

Perjanjian lisensi perlu mengatur ruang lingkup penggunaan, jangka waktu, hak serta kewajiban para pihak, dan ketentuan lainnya.

Pasal 42 juga mengatur kewajiban pencatatan perjanjian lisensi. Lisensi yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perbandingan Pengalihan Hak dan Lisensi

AspekPengalihan HakLisensi
Kepemilikan merekBerpindah kepada penerima pengalihanTetap pada pemilik merek
Hak penggunaanMengikuti hak yang dialihkanSesuai perjanjian lisensi
Dasar hukumPasal 41 UU MerekPasal 42 UU Merek
AdministrasiPencatatan pengalihan hakPencatatan lisensi
ContohFounder mengalihkan merek kepada PTPT pemilik merek mengizinkan PT lain menggunakan merek

Pilihan antara pengalihan dan lisensi perlu mempertimbangkan tujuan bisnis, struktur perusahaan, status merek, serta pengaturan komersial dan perpajakan yang relevan.

Apakah PT Baru Otomatis Memiliki Hak atas Brand yang Dipindahkan?

Tidak. Mendirikan PT baru tidak otomatis mengalihkan kepemilikan merek maupun seluruh aset bisnis kepada perusahaan tersebut.

Misalnya, PT A mempunyai Brand B yang telah terdaftar sebagai merek atas nama PT A.

Kemudian, pemilik usaha mendirikan PT B untuk menjalankan kegiatan bisnis brand tersebut.

Dalam kondisi ini, pembentukan PT B tidak dengan sendirinya menjadikan PT B sebagai pemilik merek.

Jika kepemilikan memang akan dipindahkan, perusahaan perlu menentukan dasar pengalihan, menyiapkan dokumen, dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan.

Apabila PT A tetap menjadi pemilik merek, perusahaan dapat mengevaluasi apakah penggunaan merek oleh PT B akan dilakukan melalui lisensi.

Namun, merek bukan satu-satunya aset yang perlu diperiksa.

Pemisahan pengelolaan brand dapat melibatkan:

  • Kontrak dengan pemasok dan distributor.
  • Persediaan produk dan bahan baku.
  • Desain kemasan serta hak kekayaan intelektual lain.
  • Akun marketplace dan kanal distribusi.
  • Data pelanggan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi.
  • Karyawan dan hubungan kerja.
  • Perizinan kegiatan usaha serta produk.
  • Utang, piutang, dan kewajiban kontraktual.

Tidak semua hak, kontrak, dan izin dapat langsung dipindahkan hanya melalui kesepakatan internal antara dua PT.

Sebagian mungkin membutuhkan persetujuan pihak ketiga, perubahan dokumen, atau pemenuhan prosedur administratif sesuai ketentuan.

Karena itu, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum menyatakan bahwa satu brand telah resmi dipindahkan ke PT baru.

Bagaimana Mengurus KBLI, NIB, dan Izin Produk untuk Banyak Brand?

Kepemilikan merek, KBLI, dan NIB merupakan aspek legalitas yang berbeda.

Merek berkaitan dengan perlindungan identitas pembeda barang atau jasa.

KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang dijalankan perusahaan.

Sementara itu, NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha.

Adapun perizinan produk atau perizinan sektoral dapat diperlukan berdasarkan jenis barang dan kegiatan tertentu.

1. Periksa KBLI yang Digunakan PT

Misalnya, sebuah perusahaan awalnya hanya menjalankan perdagangan produk kopi.

Kemudian, perusahaan menambah kegiatan produksi makanan ringan.

Penambahan tersebut perlu diperiksa untuk menentukan apakah kegiatan baru sudah tercakup dalam klasifikasi usaha dan dokumen perseroan.

Jika diperlukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, perusahaan perlu mengikuti prosedur perubahan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 21 UU Perseroan Terbatas, perubahan tertentu terhadap maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan memerlukan persetujuan Menteri.

Penyesuaian KBLI dan data perizinan pada OSS juga perlu dilakukan sesuai ketentuan.

2. Pastikan NIB dan Perizinan Sesuai dengan Entitas yang Menjalankan Usaha

Jika seluruh brand dikelola satu PT, perusahaan perlu memastikan seluruh kegiatan yang dijalankannya telah dicatat dan memenuhi persyaratan perizinan yang relevan.

Namun, apabila dibentuk PT baru, perusahaan baru tersebut perlu memenuhi administrasi dan perizinan sebagai badan hukum tersendiri.

NIB PT lama tidak otomatis menjadi NIB PT baru.

Perusahaan juga harus memperhatikan persyaratan dasar serta perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025.

3. Periksa Izin Produk dan Lokasi Operasional

Bagi perusahaan makanan, minuman, kosmetik, atau bidang lain yang mempunyai persyaratan khusus, legalitas kegiatan usaha perlu dibedakan dari persyaratan produk.

Sebagai contoh, pengalihan merek suatu produk kepada PT baru tidak otomatis memindahkan seluruh perizinan produk yang terkait.

Perusahaan perlu memeriksa identitas pemegang izin, pihak yang bertanggung jawab atas produk, dan mekanisme perubahan apabila produk akan dipasarkan oleh entitas berbeda.

Jika terdapat pabrik, gudang, atau lokasi operasional lain, kesesuaian lokasi dan kegiatan usaha juga harus diperiksa.

4. Jangan Menyamakan KBLI dengan Kelas Merek

Kelas merek digunakan untuk mengelompokkan barang atau jasa yang menjadi objek perlindungan dalam permohonan pendaftaran merek.

Sementara itu, KBLI digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi perusahaan.

Keduanya tidak dapat saling menggantikan.

Selain itu, dua merek tidak otomatis bebas dari potensi konflik hanya karena berada pada kelas merek berbeda.

Penilaian mengenai persamaan merek serta jenis barang atau jasa yang relevan tetap mengikuti ketentuan dan pemeriksaan substantif oleh DJKI.

Contoh Kasus: Tiga Brand dalam Satu PT, Satu Brand Mendapat Investor

Ilustrasi berikut bersifat hipotetis dan bukan kasus perusahaan nyata.

PT Nusantara Rasa menjalankan tiga lini bisnis:

  • Brand A untuk produk kopi kemasan.
  • Brand B untuk minuman siap konsumsi.
  • Brand C untuk makanan ringan.

Seluruh kegiatan dijalankan melalui PT yang sama.

Kemudian, seorang investor tertarik menanamkan modal khusus pada bisnis Brand B karena melihat potensi pertumbuhan penjualannya.

Investor tersebut tidak ingin terlibat dalam pengembangan Brand A dan Brand C.

Dalam kondisi demikian, pemegang saham PT Nusantara Rasa perlu menentukan struktur transaksi yang sesuai.

Pilihan Pertama: Brand B Tetap Berada dalam PT Nusantara Rasa

Para pihak dapat mengevaluasi struktur investasi dan pengaturan komersial tanpa langsung mendirikan PT baru.

Namun, apabila investor memperoleh saham PT Nusantara Rasa, kepemilikannya melekat pada perseroan tersebut.

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa kepemilikan saham secara otomatis hanya berlaku untuk Brand B.

Jika yang ingin diberikan adalah hak ekonomi terkait satu lini bisnis, bentuk perjanjiannya perlu dianalisis secara terpisah dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan kepemilikan saham atas brand.

Pilihan Kedua: Membentuk PT Baru untuk Brand B

Pemegang saham juga dapat mempertimbangkan pembentukan PT baru yang akan menjalankan bisnis Brand B.

Namun, keputusan tersebut harus disertai pemeriksaan aset, hak merek, kontrak, perizinan, dan kewajiban yang berkaitan.

Sebagai contoh, jika merek Brand B masih terdaftar atas nama PT Nusantara Rasa, para pihak perlu menentukan apakah merek akan dialihkan kepada PT baru atau tetap dimiliki PT lama dengan pengaturan lisensi.

Jika PT baru akan menjalankan kegiatan perdagangan atau produksi, perusahaan tersebut juga harus memenuhi perizinan sesuai kegiatannya.

Selain itu, struktur kepemilikan saham antara pemegang saham lama dan investor harus ditetapkan melalui dokumen korporasi yang sesuai.

Apa yang Perlu Dipertimbangkan?

Sebelum memilih, manajemen perlu membandingkan biaya pendirian dan pengelolaan perusahaan, konsekuensi perpajakan, kebutuhan investasi, status aset, serta kewajiban masing-masing pihak.

Pendirian PT baru sebaiknya menjadi hasil analisis struktur bisnis, bukan sekadar respons otomatis ketika salah satu brand berhasil berkembang.

Baca juga: Perjanjian Private Label: 7 Klausul untuk Melindungi Merek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Satu PT Bisa Memiliki Sepuluh Brand?

Pada prinsipnya, jumlah brand tidak otomatis menentukan jumlah PT yang harus didirikan.

Namun, perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan usaha, kepemilikan merek, dan perizinan masing-masing lini bisnis telah dikelola sesuai ketentuan.

Apakah Setiap Brand Harus Memiliki NIB Sendiri?

Tidak otomatis. NIB berkaitan dengan identitas pelaku usaha.

Jika seluruh brand dijalankan oleh satu PT, perusahaan perlu memastikan kegiatan usahanya tercakup dalam perizinan PT tersebut.

Jika brand dikelola oleh PT berbeda, masing-masing badan hukum harus memenuhi administrasi dan perizinannya sendiri.

Apakah Merek yang Terdaftar atas Nama Founder Bisa Dipindahkan ke PT?

Dapat dilakukan melalui mekanisme pengalihan sesuai ketentuan, setelah status merek dan dasar pengalihannya diperiksa.

Pengalihan hak merek terdaftar perlu dimohonkan pencatatannya kepada DJKI.

Apakah Memisahkan Brand ke PT Baru Berarti Harus Mendaftarkan Merek dari Awal?

Tidak selalu.

Jika merek telah terdaftar, kepemilikannya dapat dievaluasi untuk dialihkan sesuai Pasal 41 UU Merek.

Jika PT baru hanya akan menggunakan merek yang tetap dimiliki pihak lain, pengaturan lisensi juga dapat dipertimbangkan.

Namun, jika merek belum terdaftar, masih dalam proses, atau terdapat perubahan identitas merek, kebutuhan administrasinya perlu diperiksa sesuai status masing-masing.

Apakah Memiliki PT Terpisah Otomatis Melindungi Semua Aset Bisnis?

Tidak. Setiap PT memang merupakan badan hukum tersendiri, tetapi tanggung jawab hukum, jaminan, hubungan kontraktual, kewajiban yang sudah ada, serta pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas tetap perlu diperhatikan.

Pembentukan PT baru tidak otomatis menghapus risiko dan kewajiban bisnis.

Kesimpulan

Satu PT dapat memiliki serta mengelola beberapa brand tanpa harus mendirikan perusahaan baru untuk setiap merek.

Struktur tersebut dapat digunakan selama kegiatan bisnis, pengelolaan aset, dan persyaratan perizinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, ketika masing-masing brand mulai memiliki kebutuhan investor, pemilik, mitra, risiko, atau strategi pengembangan yang berbeda, perusahaan perlu mengevaluasi apakah struktur satu PT masih sesuai.

Keputusan membentuk PT terpisah juga harus mempertimbangkan hak merek, kontrak, KBLI, NIB, perizinan produk, serta kewajiban yang akan tetap berada pada PT lama atau dialihkan sesuai mekanisme hukum.

Hal terpenting bukan seberapa banyak brand yang dimiliki perusahaan, melainkan apakah struktur badan hukum dan kepemilikan asetnya sudah sesuai dengan cara bisnis dijalankan dan dikembangkan.

Dengan pemetaan legalitas yang tepat, perusahaan dapat mengembangkan portofolio brand secara lebih terencana.

Punya Beberapa Brand dalam Satu PT dan Berencana Mengembangkan Bisnis?

Sebelum membentuk PT baru, menerima investor, atau memindahkan pengelolaan brand, pastikan struktur kepemilikan, hak merek, dokumen kerja sama, serta perizinan perusahaan telah diperiksa.

Tim konsultan hukum Legalo dapat membantu Anda dalam pendirian PT, peninjauan kebutuhan KBLI dan legalitas usaha, penelusuran serta pendaftaran merek, dan peninjauan dokumen hukum korporasi sesuai kebutuhan.

Konsultasikan Struktur Perusahaan dan Legalitas Portofolio Brand Anda Bersama Legalo Sekarang!

Author:Andrea Tiorein

Dapatkan informasi lebih banyak melalui

Berbisnis Makin Optimis

Artikel Pilihan Untukmu