“Perubahan KBLI 2025 menuntut pelaku usaha untuk segera menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha di sistem OSS terbaru. Ketidaktepatan KBLI dapat berdampak pada validitas perizinan.”
KBLI 2025 telah resmi diberlakukan sebagai acuan tunggal klasifikasi kegiatan usaha di Indonesia. Pembaruan ini berdampak langsung pada legalitas usaha, penetapan tingkat risiko, serta keberlakuan perizinan melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS RBA).
Bagi pelaku usaha yang mengalami perubahan atau penyesuaian kegiatan usaha, ketidaksesuaian KBLI dengan aktivitas aktual tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata. Kesalahan klasifikasi berpotensi menyebabkan perizinan tidak valid, hambatan pengajuan izin lanjutan, hingga risiko sanksi administratif.
Melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Peraturan BPS 7/2025), pemerintah mewajibkan penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha dengan KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan berlaku.
Dalam hal untuk menjaga kepatuhan yang aman, pelaku usaha disarankan menjadikan KBLI 2025 sebagai rujukan utama pemutakhiran data sejak awal, sambil menunggu penyempurnaan teknis sistem OSS.
Oleh karena itu, pengurusan perubahan KBLI 2025 perlu dilakukan secara tepat dan terstruktur agar selaras dengan ketentuan OSS terbaru dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha.
Baca Juga: OSS Terbaru 2026: Pelaku Usaha Wajib Pahami Izin dan Risiko Usaha
KBLI 2025 dalam Sistem Perizinan Berusaha OSS
KBLI pada dasarnya merupakan kode klasifikasi resmi kegiatan usaha yang digunakan secara lintas rezim, mulai dari perizinan, pelaporan, pembinaan, hingga pengawasan usaha. Dalam konteks perizinan berusaha, KBLI menjadi identitas utama bidang usaha yang tercatat dalam sistem OSS.
KBLI ditetapkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian di bidang statistik, sehingga bersifat resmi dan mengikat (Pasal 1 angka 47 Perka BKPM 5/2025).
Secara substansi, KBLI 2025 tidak hanya menambah daftar kode usaha, tetapi juga melakukan penyesuaian struktur klasifikasi, mulai dari penambahan kategori dan sub golongan, penyempurnaan uraian kegiatan, hingga pemindahan beberapa kegiatan usaha ke kelompok yang dinilai lebih relevan.
Pembaruan ini menjadikan KBLI sebagai instrumen penting dalam mendukung akurasi perizinan, pelaporan usaha, serta penetapan tingkat risiko dalam OSS RBA.
Bagi pelaku usaha, kondisi ini menegaskan bahwa perubahan KBLI bukan sekadar pembaruan data, melainkan bagian dari penyesuaian hukum yang berdampak langsung pada legalitas dan keberlanjutan usaha.
Dampak Perubahan KBLI 2025 terhadap NIB dan Legalitas Usaha
Dalam sistem OSS RBA, Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai legalitas pelaku usaha dan memuat berbagai informasi penting, termasuk kode bidang usaha berdasarkan KBLI.
Ketika terjadi perubahan atau penyesuaian KBLI, maka kebenaran data bidang usaha dalam NIB ikut terdampak. Jika tidak segera diperbarui, kondisi ini dapat menyebabkan:
- Ketidaksesuaian antara kegiatan usaha nyata dan data perizinan
- Kendala saat pengajuan izin operasional atau izin komersial
- Hambatan dalam pelaporan LKPM
- Risiko penolakan dalam kerja sama bisnis atau pembiayaan
Selain itu, KBLI 2025 juga memperkenalkan klasifikasi baru seperti Factoryless Goods Producers (FGP), pembaruan di sektor lingkungan dan energi, serta perluasan klasifikasi di bidang ekonomi digital, jasa keuangan, dan pengelolaan kawasan khusus. Hal ini semakin memperkuat urgensi untuk melakukan review dan penyesuaian KBLI secara menyeluruh.
Baca Juga: KBLI 2025 Terbit: Waspadai Perubahan KBLI yang Berpengaruh pada Operasional Perusahaan Anda!
Syarat Pengurusan Perubahan KBLI 2025
Secara umum, pengurusan perubahan KBLI dalam sistem OSS mensyaratkan kesesuaian antara data badan usaha, dokumen pendukung, dan kegiatan usaha aktual. Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan antara lain:
1. Data Badan Usaha
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif
- Data perusahaan sesuai OSS seperti nama, NPWP, alamat, dan status penanaman modal.
2. Kesesuaian Kegiatan Usaha
- Uraian kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan KBLI 2025
- Penentuan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung
- Kesesuaian KBLI per lokasi usaha (jika memiliki lebih dari satu lokasi)
3. Dokumen Legalitas Perusahaan
- Akta pendirian dan perubahan terakhir (jika ada)
- Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk badan hukum)
- Dokumen Tambahan (Jika Diperlukan)
Kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi faktor krusial, mengingat OSS akan melakukan validasi otomatis terhadap data yang diinput.
Prosedur Perubahan KBLI di Sistem OSS Terbaru
Prosedur perubahan KBLI 2025 dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS dan terintegrasi dengan mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tahapan umumnya meliputi:
1. Pemetaan dan Penentuan KBLI 2025
Pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pemetaan kegiatan usaha untuk menentukan KBLI 2025 yang paling sesuai, termasuk klasifikasi kegiatan utama dan pendukung. Tahap ini penting untuk menghindari kesalahan penentuan tingkat risiko.
2. Penyesuaian Data Perusahaan di OSS
Perubahan KBLI dilakukan dengan memperbarui data kegiatan usaha pada akun OSS, termasuk penyesuaian KBLI per lokasi usaha dan struktur kegiatan usaha.
3. Penilaian Tingkat Risiko Otomatis
Setelah KBLI diperbarui, sistem OSS akan secara otomatis melakukan penilaian tingkat risiko usaha. Hasil penilaian ini menentukan apakah usaha memerlukan:
- NIB saja
- NIB dan Sertifikat Standar
- NIB dan Izin Usaha
4. Penyesuaian dan Penerbitan Perizinan
Apabila terjadi perubahan tingkat risiko, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan perizinan lanjutan sesuai ketentuan OSS RBA sebelum izin dinyatakan efektif.
5. Pembaruan Legalitas Usaha
Setelah seluruh proses selesai, OSS akan menerbitkan pembaruan NIB dan/atau izin usaha yang mencerminkan KBLI 2025 secara sah dan terintegrasi.
Baca Juga: KBLI 2025 Resmi Berlaku: Ini Daftar Perubahan Penting dari KBLI 2020 yang Wajib Diketahui
Jasa Pengurusan Perubahan KBLI 2025: Solusi Praktis dan Aman
Melihat kompleksitas pembaruan KBLI 2025 dan keterkaitannya dengan OSS RBA, menggunakan jasa pengurusan perubahan KBLI menjadi solusi strategis bagi pelaku usaha. Pendampingan profesional membantu memastikan bahwa:
- KBLI yang dipilih benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha aktual
- Data NIB, izin usaha, dan izin lanjutan tetap valid
- Proses penyesuaian OSS dilakukan sesuai ketentuan terbaru
Legalo siap membantu pengurusan perubahan KBLI 2025 secara komprehensif dan terintegrasi dengan OSS terbaru. Dengan konsultasi awal membantu Anda memahami dampak perubahan KBLI sebelum mengambil langkah administratif.
Biaya pengurusan perubahan KBLI akan disesuaikan dengan kompleksitas usaha, jumlah KBLI yang diubah atau ditambahkan, serta kebutuhan penyesuaian dokumen pendukung. Dengan pendampingan profesional, pelaku usaha memperoleh:
- Informasi biaya yang jelas dan terukur sejak awal
- Daftar syarat dan dokumen yang sesuai kondisi usaha
- Prosedur pengurusan yang efisien dan minim risiko kesalahan
Transparansi ini membantu pelaku usaha mengambil keputusan dengan lebih pasti, tanpa kekhawatiran adanya kendala administratif di kemudian hari.
Dengan penanganan yang tepat sejak awal, perubahan KBLI bukan lagi hambatan, melainkan bagian dari strategi kepatuhan dan penguatan legalitas usaha Anda.
Segera Daftar untuk Acara KBLI & OSS 2026: Era Baru, Aturan Baru, Risiko Mengancam! Dapatkan pemahaman mendalam tentang perubahan besar dalam sistem KBLi & OSS 2026 bersama para ahli hukum terkemuka.
Hanya Tersedia 30 Kursi!
Daftar sekarang dan nikmati Early Bird Special hanya Rp1.350.000!
Percayakan pengurusan perubahan KBLI Anda kepada Legalo, agar bisnis tetap berjalan aman dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Author : Kunthi Mawar Pratiwi
Editor : Genies Wisnu Pradana
