Posted in

Perjanjian Private Label: 7 Klausul untuk Melindungi Merek

perjanjian private label

“Sebelum bekerja sama dengan pabrik private label, pastikan kontrak mengatur kepemilikan merek, penggunaan logo, pengalihan hak, hingga apa yang terjadi ketika kerja sama berakhir.”

Memiliki brand produk sendiri kini tidak selalu mengharuskan pengusaha membangun fasilitas produksi. Melalui model private label, pelaku usaha dapat memasarkan produk dengan mereknya sendiri, sementara proses produksi dilakukan oleh pabrik atau pihak ketiga.

Model bisnis ini banyak digunakan dalam industri skincare, kosmetik, makanan, minuman, hingga produk kebutuhan rumah tangga.

Namun, di balik kemudahan tersebut, ada aspek hukum yang tidak boleh diabaikan, yaitu perjanjian antara pemilik brand (brand owner) dan pihak yang memproduksi barang.

Bayangkan Anda telah mengeluarkan biaya untuk mengembangkan nama brand, membuat desain kemasan, dan memasarkan produk. Setelah bisnis berkembang, Anda ingin mengganti pabrik. Sayangnya, kontrak tidak menjelaskan siapa pemilik merek atau apakah pabrik masih boleh menggunakan logo produk setelah kerja sama berakhir.

Situasi seperti ini dapat menimbulkan perselisihan yang menghambat kelangsungan bisnis.

Karena itu, sebelum menandatangani perjanjian private label, ada sejumlah klausul penting yang sebaiknya diperiksa sejak awal.

Mengapa Perjanjian Private Label Penting bagi Brand Owner?

Perjanjian private label adalah kesepakatan yang mengatur hubungan kerja sama antara pemilik brand dan pihak yang menyediakan atau memproduksi barang untuk dipasarkan dengan merek tertentu.

Dalam praktiknya, perjanjian dapat berbentuk manufacturing agreement, perjanjian maklon, atau kontrak lain yang disesuaikan dengan model kerja sama.

Perjanjian tidak hanya membahas jumlah pesanan, harga produksi, dan waktu pengiriman. Bagi pemilik brand, dokumen tersebut juga penting untuk memperjelas hak atas identitas produk dan aset bisnis yang digunakan selama kerja sama.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sementara itu, Pasal 1338 KUHPerdata pada prinsipnya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Artinya, ketentuan yang disepakati dalam kontrak mempunyai konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, brand owner sebaiknya tidak hanya memeriksa ketentuan produksi dan pembayaran, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan serta kepemilikan merek telah diatur secara jelas.

7 Klausul Penting dalam Perjanjian Private Label

Berikut tujuh kelompok klausul yang perlu diperhatikan sebelum menandatangani kontrak dengan pabrik.

1. Klausul Kepemilikan Merek

Hal pertama yang perlu diperjelas adalah siapa yang memiliki atau akan menjadi pemegang hak atas merek produk.

Dalam kerja sama private label, pihak yang memproduksi barang tidak otomatis menjadi pemilik merek. Sebaliknya, pihak yang membangun dan memasarkan brand juga tidak otomatis memperoleh hak eksklusif atas merek hanya karena telah menggunakannya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah mengatur bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Karena itu, kontrak sebaiknya memuat kejelasan mengenai:

  • Identitas pemilik merek atau pihak yang akan mengajukan pendaftaran.
  • Nama atau logo merek yang menjadi objek kerja sama.
  • Status merek, apakah belum diajukan, masih dalam proses, atau telah terdaftar.
  • Penegasan bahwa kegiatan produksi oleh pabrik tidak dengan sendirinya mengalihkan kepemilikan merek.
  • Kewajiban masing-masing pihak untuk tidak mengajukan pendaftaran merek yang bertentangan dengan kesepakatan.

Contoh: PT QPR Glow memiliki brand skincare bernama “Moist Glow” dan bekerja sama dengan PT JKL Manufacturing untuk memproduksi produknya.

Apabila disepakati bahwa merek tersebut merupakan aset PT QPR Glow, perjanjian perlu menjelaskan kedudukan PT QPR Glow sebagai pemilik atau calon pemegang hak merek, serta batas peran PT JKL Manufacturing sebagai pihak yang memproduksi barang.

Penegasan dalam kontrak penting, tetapi tetap perlu disertai langkah pendaftaran dan administrasi merek yang sesuai.

Baca juga: Awas Salah! Ini Pihak yang Sebaiknya Mendaftarkan Merek Skincare Maklon.

2. Klausul Penggunaan Nama Merek dan Logo

Dalam proses produksi, pabrik biasanya memerlukan akses terhadap nama merek, logo, desain label, dan materi visual lainnya.

Namun, izin menggunakan logo untuk keperluan produksi bukan berarti pabrik bebas menggunakannya untuk kepentingan bisnis lain.

Karena itu, perjanjian sebaiknya mengatur batas penggunaan identitas brand, antara lain:

  • Penggunaan merek dan logo hanya untuk memenuhi pekerjaan yang disepakati.
  • Larangan menggunakan merek pada produk lain tanpa persetujuan pemiliknya.
  • Larangan menggunakan logo dalam materi promosi, katalog, atau portofolio pabrik tanpa izin apabila pembatasan tersebut disepakati.
  • Ketentuan mengenai perubahan desain label dan kemasan.
  • Penghentian penggunaan identitas brand setelah berakhirnya kewenangan berdasarkan kontrak.

Misalnya, PT JKL Manufacturing ingin menampilkan produk Moist Glow dalam katalog pemasaran untuk menunjukkan pengalaman produksinya.

Apakah tindakan tersebut diperbolehkan?

Jawabannya perlu dilihat dari kesepakatan para pihak. Penggunaan nama dan logo untuk portofolio sebaiknya diatur secara jelas, termasuk apakah diperlukan persetujuan tertulis dari PT QPR Glow.

Penting juga untuk membedakan izin penggunaan logo secara terbatas untuk kegiatan produksi dengan lisensi merek dalam pengertian hukum. Jika kerja sama mencakup pemberian lisensi atas merek terdaftar, ketentuan Pasal 42 UU Merek mengenai lisensi dan pencatatannya perlu diperhatikan.

3. Klausul Hak atas Desain Kemasan, Formula, dan Materi Brand

Identitas sebuah produk tidak hanya terdiri dari nama merek.

Dalam bisnis private label, terdapat berbagai aset lain seperti desain kemasan, ilustrasi produk, formula, foto pemasaran, dan dokumen pengembangan produk.

Aset-aset tersebut tidak selalu memiliki status kepemilikan yang sama dengan merek.

Contohnya, desain kemasan dapat dibuat oleh agensi kreatif yang ditunjuk brand owner. Sementara itu, formula produk mungkin merupakan formula standar milik pabrik yang hanya digunakan berdasarkan kesepakatan produksi.

Karena itu, kontrak sebaiknya menjelaskan:

  • Siapa yang memiliki atau berhak menggunakan desain kemasan.
  • Siapa yang berhak atas hasil pengembangan desain baru.
  • Status formula produk, termasuk apakah merupakan formula milik pabrik atau dikembangkan khusus bagi brand owner.
  • Apakah brand owner memperoleh akses terhadap dokumen teknis yang diperlukan.
  • Hak menggunakan materi desain dan formula setelah kerja sama berakhir.

Hal yang perlu diingat: Membayar biaya desain atau pengembangan produk tidak selalu berarti seluruh hak kekayaan intelektual terkait otomatis berpindah kepada pihak yang membayar.

Status hak tersebut harus dilihat berdasarkan jenis kekayaan intelektual, hubungan dengan pembuatnya, ketentuan hukum yang berlaku, dan isi perjanjian.

4. Klausul Pengalihan Hak dan Lisensi Merek

Klausul lain yang penting adalah pengaturan apabila hak atas merek akan dialihkan atau diberikan kepada pihak lain.

Dalam praktik bisnis, pengalihan hak atas merek dapat terjadi karena perubahan struktur kepemilikan usaha, masuknya investor, penjualan bisnis, maupun kesepakatan lain.

Namun, pengalihan hak atas merek berbeda dengan pemberian izin untuk menggunakan merek.

Berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek terdaftar dapat dialihkan, antara lain melalui perjanjian. Pengalihan tersebut perlu dimohonkan pencatatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 42 mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, dengan ketentuan pencatatan lisensi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam perjanjian private label, beberapa hal yang patut diperiksa adalah:

  • Apakah pabrik hanya memperoleh kewenangan penggunaan merek secara terbatas untuk produksi.
  • Apakah terdapat klausul yang memungkinkan pengalihan hak atas merek.
  • Siapa yang dapat menyetujui pengalihan atau pemberian lisensi.
  • Apakah persetujuan harus dibuat secara tertulis.
  • Siapa yang bertanggung jawab atas dokumen dan pencatatan administratif apabila pengalihan atau lisensi diperlukan.

Jangan sampai klausul dalam kontrak menimbulkan anggapan bahwa merek otomatis berpindah kepemilikan hanya karena salah satu pihak memproduksi barang atau menerima pembayaran.

Jika merek masih dalam proses permohonan, ketentuan mengenai pengalihan permohonan juga perlu diperhatikan. Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 mengatur prosedur pengalihan permohonan merek yang belum selesai diproses.

5. Klausul Kerahasiaan dan Penggunaan Informasi Bisnis

Selama bekerja sama, pabrik mungkin memperoleh informasi yang tidak diketahui publik, seperti rencana peluncuran produk, desain produk yang belum dirilis, daftar pemasok, atau spesifikasi tertentu.

Informasi tersebut bisa bernilai bagi perkembangan bisnis.

Untuk itu, perjanjian sebaiknya mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang memang disepakati sebagai informasi rahasia.

Klausul dapat mencakup:

  • Jenis informasi yang termasuk rahasia.
  • Pihak yang diperbolehkan mengakses informasi.
  • Tujuan penggunaan informasi.
  • Larangan membagikan informasi kepada pihak yang tidak berwenang.
  • Jangka waktu kewajiban kerahasiaan, termasuk setelah kontrak berakhir.
  • Pengecualian yang wajar, misalnya informasi yang telah tersedia untuk umum atau pengungkapan yang diwajibkan hukum.

Jika para pihak menginginkan pembatasan penggunaan formula, desain, atau spesifikasi produk untuk pelanggan lain, ruang lingkup pembatasan tersebut perlu dirumuskan secara proporsional dan jelas.

Kerahasiaan juga sebaiknya diatur dua arah. Pabrik mungkin memiliki informasi teknis atau formula miliknya sendiri yang tidak boleh digunakan secara bebas oleh brand owner.

6. Klausul Pengakhiran Kerja Sama dan Perpindahan Pabrik

Klausul ini sering menjadi sangat penting ketika sebuah brand berkembang dan membutuhkan pabrik dengan kapasitas produksi berbeda.

Bayangkan PT QPR Glow telah menjual Moist Glow selama beberapa tahun. Perusahaan kemudian memutuskan memindahkan produksi dari PT JKL Manufacturing ke pabrik lain.

Jika perjanjian tidak mengatur prosedur pengakhiran kerja sama, beberapa persoalan dapat muncul.

Misalnya, siapa yang berhak mengambil sisa kemasan berlogo Moist Glow? Bagaimana nasib produk yang sudah selesai diproduksi tetapi belum dikirim? Apakah pabrik masih boleh menampilkan merek tersebut dalam materi promosinya?

Karena itu, kontrak perlu mengatur beberapa hal berikut:

  • Jangka waktu kerja sama dan ketentuan perpanjangan.
  • Alasan yang memungkinkan pengakhiran lebih awal.
  • Tenggat pemberitahuan pengakhiran.
  • Penyelesaian pesanan dan pembayaran yang masih berjalan.
  • Perlakuan terhadap bahan baku, kemasan, serta stok produk.
  • Pengembalian atau penghapusan file desain dan informasi rahasia sesuai kesepakatan.
  • Penghentian penggunaan nama merek dan logo yang sudah tidak diizinkan.
  • Mekanisme pengalihan produksi, termasuk penyerahan dokumen yang menjadi hak masing-masing pihak.

Perjanjian juga dapat mengatur bagaimana tanggung jawab ditangani apabila terdapat keluhan pelanggan atau masalah kualitas atas produk yang dibuat sebelum kontrak berakhir.

Dengan demikian, berakhirnya kontrak tidak langsung menimbulkan ketidakjelasan mengenai produk dan aset yang masih berada dalam penguasaan salah satu pihak.

7. Klausul Standar Produk, Tanggung Jawab, dan Penyelesaian Sengketa

Selain melindungi merek, perjanjian private label perlu memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak terhadap produk yang dihasilkan.

Hal ini penting karena produk akan dipasarkan menggunakan identitas brand owner, sementara proses produksi dilakukan oleh pihak ketiga.

Beberapa ketentuan yang perlu dipertimbangkan meliputi:

  • Standar mutu dan spesifikasi produk.
  • Mekanisme pemeriksaan serta penerimaan hasil produksi.
  • Tanggung jawab apabila produk tidak sesuai spesifikasi.
  • Pembagian kewajiban mengenai dokumen dan perizinan produk.
  • Prosedur penanganan produk bermasalah, pengembalian, atau penarikan produk jika diperlukan.
  • Prosedur pemberitahuan pelanggaran dan kesempatan memperbaikinya.
  • Mekanisme penyelesaian sengketa apabila kesepakatan tidak dijalankan.

Misalnya, apabila produk yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, kontrak perlu menjelaskan bagaimana pemeriksaannya dilakukan, tindakan perbaikan yang tersedia, dan bagaimana pembebanan tanggung jawab ditentukan.

Perlu diingat bahwa pembagian tanggung jawab dalam kontrak tidak otomatis menghapus kewajiban hukum yang diberikan peraturan kepada produsen, pemegang izin, atau pihak lain yang terlibat.

Ketentuan sektoral tetap perlu diperiksa, terutama untuk produk seperti kosmetik, makanan, atau produk lain yang pengawasannya diatur secara khusus.

Contoh Kasus: Merek Didaftarkan atas Nama Pabrik Private Label

Ilustrasi hipotesis berikut dibuat untuk menjelaskan kemungkinan persoalan kontraktual, bukan berdasarkan sengketa nyata.

PT QPR Glow merupakan perusahaan yang mengembangkan brand skincare bernama Moist Glow.

Perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT JKL Manufacturing untuk memproduksi produk melalui sistem maklon.

Selama kerja sama berjalan, PT QPR Glow menangani pemasaran, pengembangan pasar, dan distribusi produk. Sementara itu, PT JKL Manufacturing bertugas memproduksi barang sesuai spesifikasi yang disepakati.

Namun, ketika PT QPR Glow memeriksa dokumen pendaftaran merek, ternyata permohonan Moist Glow diajukan atas nama PT JKL Manufacturing.

Situasinya menjadi lebih rumit ketika PT QPR Glow ingin berpindah ke pabrik lain.

PT QPR Glow beranggapan bahwa merek tersebut merupakan aset bisnisnya karena telah membiayai pengembangan dan promosi. Sementara itu, dokumen permohonan menunjukkan identitas PT JKL Manufacturing sebagai pemohon.

Apakah PT QPR Glow otomatis kehilangan hak atas merek tersebut?

Tidak dapat langsung disimpulkan demikian.

Perlu diperiksa status permohonannya, isi perjanjian, bukti kesepakatan para pihak, dan keadaan ketika pendaftaran diajukan.

Jika merek telah terdaftar, kemungkinan pengalihan hak atau upaya hukum lain harus dinilai berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tersedia. Pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik juga memiliki konsekuensi hukum menurut UU Merek.

Dari ilustrasi ini, pelajaran pentingnya bukan hanya siapa yang mendaftarkan merek, tetapi apakah sejak awal kontrak telah mengatur kewenangan pendaftaran, kepemilikan, penggunaan, dan kemungkinan pengalihan hak dengan jelas.

Jangan Lupa Periksa Status Merek sebelum Produksi Massal

Perjanjian yang baik perlu didukung oleh pemeriksaan status merek yang digunakan.

Sebelum mengeluarkan biaya besar untuk memproduksi atau memasarkan produk, brand owner sebaiknya melakukan penelusuran melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Penelusuran dapat membantu mengidentifikasi merek yang berpotensi memiliki persamaan dengan nama atau logo yang akan digunakan.

Setelah menentukan pemohon dan cakupan barang atau jasa yang sesuai, permohonan pendaftaran dapat diajukan melalui sistem DJKI.

Perlu dipahami bahwa mengajukan permohonan bukan berarti merek sudah terdaftar atau pasti diterima. Karena itu, keputusan memulai produksi atau pemasaran saat permohonan masih diproses tetap perlu mempertimbangkan risiko bisnis dan hukum.

Prosedur pendaftaran merek saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.

Baca juga: Rahasia Lolos Pendaftaran Merek: Mengapa Penelusuran Merek Menjadi Penting.

Kesimpulan

Bisnis private label memungkinkan pelaku usaha mengembangkan produk bermerek sendiri tanpa harus memiliki fasilitas produksi.

Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan pengaturan kontrak yang sesuai.

Klausul mengenai kepemilikan merek, penggunaan logo, hak atas desain dan formula, pengalihan hak, kerahasiaan informasi, serta pengakhiran kerja sama perlu diperiksa sebelum kedua pihak menandatangani perjanjian.

Jangan hanya memastikan pabrik mampu memproduksi barang sesuai pesanan. Pastikan juga hak dan kewajiban kedua pihak terhadap merek serta aset bisnis telah dipahami dengan jelas.

Siapkan Perjanjian Private Label dan Perlindungan Merek Bersama Legalo

Sedang membangun brand dan berencana menggunakan jasa pabrik private label atau maklon?

Sebelum menandatangani kontrak, pastikan pengaturan kepemilikan merek, penggunaan identitas brand, dan pengakhiran kerja sama sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Legalo menyediakan layanan konsultasi hukum bisnis, penelusuran dan pendaftaran merek, serta sewa alamat Virtual Office di Jakarta Selatan.

Author:Andrea Tiorein

Dapatkan informasi lebih banyak melalui

Berbisnis Makin Optimis

Artikel Pilihan Untukmu