“Pelajari tips pelaporan Beneficial Ownership yang aman dan tidak terkendala. Pastikan data akurat, patuh regulasi, dan lolos verifikasi AHU untuk menjaga legalitas usaha.”
Seiring diperketatnya mekanisme verifikasi melalui regulasi terbaru, pelaporan Beneficial Owner (BO) kini memasuki fase pengawasan yang jauh lebih ketat.
Pemerintah tidak lagi memandang pelaporan BO sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen penting untuk menelusuri struktur kepemilikan korporasi dan mencegah praktik pencucian uang serta pendanaan terorisme.
Namun, masih banyak pelaku usaha yang menganggap pelaporan BO sebatas kewajiban tahunan. Padahal, kesalahan dalam menentukan pemilik manfaat, ketidaksesuaian data, atau kelalaian melakukan pengkinian dapat memicu sanksi administratif, pemeriksaan lanjutan, hingga pemblokiran akses AHU Online.
Jika hal ini terjadi, berbagai aksi korporasi seperti perubahan direksi, perubahan anggaran dasar, hingga pengurusan perizinan berusaha dapat terhambat.
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan risiko yang nyata, memastikan pelaporan BO dilakukan secara tepat dan akurat menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap korporasi. Lalu, bagaimana agar pelaporan BO tetap aman dan tidak terkendala?
Dasar Hukum Kewajiban Pelaporan Beneficial Owner
Kewajiban pelaporan pemilik manfaat diatur dalam:
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Perpres 13/2018).
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (Permenkum 2/2025).
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap korporasi wajib menetapkan dan melaporkan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Korporasi yang dimaksud meliputi (Pasal 2 ayat (3) Permenkum 2/2025):
- Perseroan Terbatas (PT)
- Yayasan
- Perkumpulan
- Koperasi
- Firma
- CV
Pelaporan dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan wajib diperbarui apabila terdapat perubahan struktur kepemilikan atau pengendalian.
Baca Juga: Kewajiban Pelaporan dan Pembaharuan Data Beneficial Ownership Diperketat, Apa Implikasinya?
Kewajiban Pengkinian dan Verifikasi BO
Setiap korporasi memiliki kewajiban untuk melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun (Pasal 3 Permenkum 2/2025).
Selain itu, korporasi juga wajib melakukan penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat secara tertib serta mengisi kuesioner yang disediakan dalam sistem pelaporan.
Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan aktif terhadap transparansi struktur kepemilikan perusahaan.
Proses verifikasi atas data yang disampaikan dilakukan berdasarkan pendekatan penilaian risiko, khususnya yang berkaitan dengan risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
Verifikasi tersebut dapat dilakukan oleh korporasi sendiri sebagai bentuk self-assessment, oleh notaris, oleh Menteri, maupun oleh instansi berwenang lainnya sesuai kewenangannya.
Bahkan, dalam hal ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan hasil analisis sistem, Menteri melalui Direktur Jenderal berwenang melakukan pemeriksaan data serta klarifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal ini menegaskan bahwa pelaporan BO kini berada dalam sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan berbasis risiko.
Informasi Wajib yang Harus Dikumpulkan dari Pemilik Manfaat
Salah satu faktor utama agar pelaporan tidak ditolak adalah kelengkapan data. Berdasarkan ketentuan regulasi, pengumpulan informasi Pemilik Manfaat paling sedikit mencakup:
- Nama lengkap
- Nomor identitas kependudukan (NIK), paspor, atau surat izin mengemudi
- Tempat dan tanggal lahir
- Kewarganegaraan
- Alamat tempat tinggal sesuai kartu identitas
- Alamat di negara asal (khusus WNA)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor identitas perpajakan sejenis
- Hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat
- Seluruh informasi tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.
Kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi aspek yang sangat menentukan dalam proses verifikasi.
Baca Juga: Urgensi Pelaporan Beneficial Ownership bagi Keberlangsungan Bisnis dan Ruang Lingkup Kewajibannya
Tips Pelaporan Beneficial Ownership Aman dan Tidak Terkendala
1. Tentukan Beneficial Ownership dengan Analisis yang Tepat
Penetapan BO harus dilakukan secara cermat berdasarkan kriteria pengendalian dan manfaat ekonomi yang diterima seseorang dari suatu korporasi.
Seseorang dapat dikategorikan sebagai BO apabila memiliki lebih dari 25% saham atau hak suara, menerima manfaat ekonomi signifikan (lebih dari 25% per tahun), memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan direksi maupun komisaris, atau secara nyata mengendalikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 6 Perpres 13/2018).
Selain itu, pihak yang menjadi pemilik sesungguhnya atas dana kepemilikan saham juga dapat dikategorikan sebagai BO.
Dalam praktiknya, identifikasi ini harus mempertimbangkan struktur kepemilikan berlapis, hubungan afiliasi, serta kemungkinan adanya pengendalian melalui pihak perantara (nominee).
2. Pastikan Kesesuaian Data dengan Identitas Resmi
Keakuratan data menjadi faktor penting agar pelaporan tidak terkendala. Informasi identitas harus identik dengan dokumen resmi seperti KTP atau paspor, termasuk penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, serta alamat. Nomor identitas kependudukan (NIK) dan NPWP harus valid dan aktif.
Perbedaan kecil antara data yang dilaporkan dan dokumen resmi dapat memicu klarifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga verifikasi internal sebelum pengiriman data sangat disarankan.
3. Tertibkan dan Arsipkan Dokumen Pendukung
Karena pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dan klarifikasi, perusahaan perlu memastikan seluruh dokumen pendukung tersimpan dengan baik.
Dokumen yang perlu diarsipkan antara lain salinan identitas pemilik manfaat, dokumen kepemilikan saham, serta seluruh akta perubahan yang berkaitan dengan struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan.
Penatausahaan dokumen yang rapi akan mempermudah proses verifikasi dan mempercepat klarifikasi apabila sewaktu-waktu diperlukan.
4. Ikuti Prosedur Pelaporan Melalui Sistem Resmi AHU
Pelaporan BO dilakukan melalui sistem resmi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Prosesnya meliputi registrasi dan aktivasi akun, pemilihan jenis korporasi, penentuan jenis transaksi (pelaporan awal, perubahan data, atau pengkinian), pengisian data lengkap Pemilik Manfaat, pengisian kuesioner, hingga konfirmasi dan pengiriman laporan.
Pastikan seluruh kolom terisi lengkap dan dokumen diunggah sesuai format yang ditentukan. Setelah pelaporan awal, perusahaan wajib melakukan pengkinian data secara berkala setiap tahun atau ketika terjadi perubahan.
5. Pahami Risiko Jika Data Tidak Akurat atau Tidak Diperbarui
Apabila ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dan hasil verifikasi, Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan prioritas pemeriksaan pada korporasi yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi.
Ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian data tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga dapat berujung pada pemeriksaan lanjutan, pemblokiran akses AHU Online, hambatan perubahan anggaran dasar, hingga tertundanya proses perizinan usaha.
Oleh karena itu, menjaga akurasi data serta melakukan pembaruan secara berkala merupakan langkah krusial untuk memastikan kelancaran operasional dan kepastian hukum perusahaan.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, korporasi dapat memanfaatkan layanan profesional seperti Legalo, yang menyediakan pendampingan pelaporan Beneficial Owner, verifikasi struktur kepemilikan, serta audit kepatuhan data agar sesuai dengan ketentuan terbaru.
Dengan dukungan tenaga ahli, proses pelaporan menjadi lebih aman, akurat, dan terlindungi dari potensi kendala administratif maupun risiko hukum di kemudian hari.
Risiko Jika Tidak Patuh
Korporasi yang tidak melakukan pengkinian atau menyampaikan data tidak akurat berpotensi menghadapi (Permenkum 2/2025):
- Sanksi administratif
- Pemeriksaan lanjutan
- Pemblokiran akses AHU Online
- Hambatan perubahan anggaran dasar
- Tertundanya proses perizinan usaha
Dalam praktiknya, pemblokiran AHU dapat menghambat perubahan direksi, perubahan alamat, hingga proses perizinan berbasis OSS.
Dengan sistem verifikasi berbasis risiko, pemerintah kini aktif mencocokkan dan memeriksa data Pemilik Manfaat. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara benar, terdokumentasi, dan siap diverifikasi.
Pelaporan BO bukan lagi formalitas, melainkan bagian dari tata kelola perusahaan yang transparan dan berintegritas.
Tips Pelaporan Beneficial Ownership
Jangan lewatkan kesempatan untuk mendalami topik penting terkait pelaporan Beneficial Ownership bersama para ahli di bidangnya!
Hindari risiko pemblokiran AHU dan hambatan perizinan akibat kesalahan data Beneficial Owner. Legalo siap mendampingi pelaporan BO, verifikasi struktur kepemilikan, dan memastikan kepatuhan sesuai regulasi terbaru.
Konsultasikan bersama Legalo sekarang agar proses tetap aman dan tanpa kendala.
Author : Kunthi Mawar Pratiwi
Editor : Genies Wisnu Pradana
