Artikel Kami
Pendaftaran Merek Berisiko Ditolak? Ini Hal-Hal yang Harus Dihindari dan Tips Permohonan Merek
“Kesalahan dalam pendaftaran merek dapat menghambat perlindungan hukum atas bisnis. Pahami hal-hal yang harus dihindari serta tips permohonan merek agar tidak berujung pada penolakan.” Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, merek tidak lagi sekadar berfungsi sebagai identitas komersial, melainkan telah berkembang menjadi instrumen hukum strategis yang menentukan keberlanjutan, reputasi, dan nilai ekonomi suatu usaha. …
KBLI 63122 Hilang di KBLI 2025: Platform Digital Wajib Bersiap Hadapi Perubahan Perizinan
“KBLI 63122 hilang di KBLI 2025. Platform digital wajib menyesuaikan klasifikasi usaha agar perizinan, NIB, dan kepatuhan OSS untuk menghindari hambatan administratif dan risiko hukum di kemudian hari.” Pemberlakuan KBLI 2025 membawa perubahan penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha platform digital. Salah satu perubahan krusial adalah tidak lagi tercantumnya KBLI 63122, kode yang selama…
Urgensi Pelaporan Beneficial Ownership bagi Keberlangsungan Bisnis dan Ruang Lingkup Kewajibannya
“Pelaporan Beneficial Ownership menjadi kewajiban penting bagi korporasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kepatuhan hukum. Ketahui urgensi serta ruang lingkup kewajiban pelaporannya.” Kewajiban pelaporan Beneficial Ownership (BO) kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan…
Pilih CV atau PT untuk Bisnis Usaha: Perbedaan, Kelebihan, dan Kekurangannya yang Wajib Diketahui
“Pilih CV atau PT untuk bisnis usaha harus tepat. Kesalahan dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian. Simak perbedaan, kelebihan, dan kekurangannya sebelum mengambil keputusan.” Di tengah meningkatnya jumlah pelaku usaha dan startup baru di Indonesia, satu pertanyaan klasik kembali menjadi perbincangan yaitu, lebih tepat pilih CV atau PT untuk bisnis usaha? Meski terlihat sederhana, pilihan…
KBLI Berubah, Risiko Mengintai: 2026 Perusahaan Wajib Sesuaikan Kegiatan Usaha dengan KBLI Baru
“Di tahun 2026, perusahaan wajib sesuaikan kegiatan usaha sudah sesuai KBLI baru 2025 agar tidak mengalami hambatan perizinan, kendala OSS RBA, serta risiko ketidakpatuhan.” Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meninjau kembali kesesuaian kegiatan usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Perubahan regulasi yang berlaku sejak akhir 2025 membawa dampak nyata…
Pendirian PT dengan Virtual Office: Memperlancar Bisnis, Menjamin Legalitas, dan Lebih Efisien
“Ketahui urgensi pendirian PT dengan virtual office untuk menghindari hambatan administratif dan risiko hukum di kemudian hari.” Di tengah dinamika dunia usaha yang semakin cepat dan digital, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi selalu identik dengan kebutuhan kantor fisik konvensional. Saat ini, pendirian PT dengan virtual office menjadi solusi strategis bagi pelaku usaha yang ingin…
Salah Pilih KBLI Bisa Berisiko, Ini Perbedaan Kegiatan Usaha Utama dan Pendukung di OSS KBLI 2025
“OSS KBLI 2025 kini diperketat, salah pilih kegiatan usaha utama dan pendukung di OSS berdampak langsung pada perizinan dan legalitas usaha.” Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi titik awal sekaligus fondasi seluruh proses perizinan. KBLI menentukan jenis izin yang diterbitkan, tingkat risiko usaha, hingga kewajiban pemenuhan…
Modal PMA Turun Dalam Perka BKPM Jadi Sorotan: Benarkah Modal PMA Kini Bisa Diturunkan ke Rp 2,5 Miliar?
“Modal PMA turun jadi Rp 2,5 miliar dalam Perka BKPM 5/2025. Benarkah Bisa Diterapkan oleh Semua PMA?” Pemberlakuan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online Single Submission)…
Permenkum 49/2025 Resmi Berlaku, Ini Poin Krusial yang Sering Terlewat oleh Pelaku Usaha
“Permenkum 49/2025 resmi berlaku dan membawa perubahan penting dalam prosedur perseroan. Ketahui poin krusial yang sering terlewat agar bisnis Anda tetap aman dan patuh hukum.” Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkum 49/2025) resmi berlaku dan membawa pembaruan penting dalam pengelolaan…