Pendirian Usaha
KBLI Khusus Platform Booking Hotel Diluncurkan, Saatnya Update Legalitas dan Izin OSS
“KBLI 55400 sebagai klasifikasi khusus platform booking hotel kini resmi diberlakukan. Segera perbarui legalitas dan izin OSS agar bisnis tetap patuh regulasi dan terhindar dari sanksi.” Reservasi hotel yang identik dengan agen perjalanan atau pemesanan langsung, kini masyarakat lebih mengandalkan aplikasi dan platform digital untuk mendapatkan pilihan penginapan yang cepat, praktis, dan transparan. Menjawab perkembangan…
Read MoreStatus PT PMDN Berubah ke PT PMA? Ini Ketentuan Terbaru yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha
“Status PT PMDN berubah ke PT PMA dapat terjadi saat investor asing masuk. Ketahui syarat terbaru, batas kepemilikan, dan prosedur perizinan agar bisnis tetap patuh regulasi dan aman beroperasi.” Masuknya investor asing ke perusahaan lokal kini semakin sering terjadi seiring meningkatnya arus investasi global ke Indonesia. Banyak Perseroan Terbatas (PT) yang awalnya berstatus Penanaman Modal…
Read MoreKBLI 63122 Resmi Dipecah: Platform Intermediasi Kesehatan Wajib Beralih ke KBLI 86910
“KBLI intermediasi kesehatan beralih ke KBLI 86910. Simak dampak perizinan, risiko hukum, dan kewajiban OSS RBA agar usaha tetap legal dan aman.” Penerbitan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 7/2025) oleh Badan Pusat Statistik menandai perubahan besar dalam pengaturan…
Read MoreKBLI 63122 Dipecah dalam KBLI 2025: Platform EduTech Wajib Update OSS dalam 6 Bulan
“KBLI 63122 dipecah dalam KBLI 2025. Platform EduTech wajib melakukan penyesuaian ke KBLI 85610 dalam 6 bulan atau berisiko izin OSS tidak sinkron dan terkena sanksi.” Melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) (Peraturan BPS 7/2025), pemerintah melakukan restrukturisasi besar terhadap klasifikasi usaha berbasis platform. Kebijakan ini…
Read MoreDampak Perubahan KBLI 2025 bagi Pengusaha JPT: Kode Usaha Bergeser, Legalitas Terancam, SIUJPT Bisa Terdampak
“Perubahan KBLI 2025 membawa dampak serius bagi pengusaha JPT. Pergeseran kode usaha ke 52311 berpotensi memengaruhi legalitas hingga validitas SIUJPT. Simak risiko dan langkah penyesuaian yang wajib dilakukan agar izin usaha tetap aman.” Dampak Perubahan KBLI 2025 bagi Pengusaha JPT kini menjadi sorotan di industri logistik nasional. Terbitnya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang…
Read MorePendirian PT untuk Bisnis Baru 2026 Mengalami Penyesuaian: Pelaku Usaha Wajib Cermati Prosedur Terbaru
“Pendirian PT untuk bisnis baru di tahun 2026 mengalami penyesuaian signifikan. Kesalahan prosedur berisiko menghambat pengesahan dan legalitas usaha jika tidak memahami ketentuan terbaru.” Pendirian PT merupakan tahap krusial dalam membangun bisnis baru yang berorientasi pada pertumbuhan dan keberlanjutan. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang memulai kegiatan komersial tanpa badan hukum yang jelas, dengan…
Read MoreKewajiban Pelaporan dan Pembaharuan Data Beneficial Ownership Diperketat, Apa Implikasinya?
“Kewajiban pelaporan dan pembaharuan data Beneficial Ownership kini diperketat. Kesalahan atau keterlambatan pelaporan dapat memicu pemblokiran AHU Online dan menghambat seluruh proses perizinan usaha.” Transparansi kepemilikan korporasi yang sebelumnya kerap diabaikan, kini menjadi titik krusial pengawasan negara. Pemerintah secara resmi memperketat pengawasan Beneficial Ownership (BO) melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025…
Read MorePendirian PT Pasca Terbitnya Permenkum 49/2025: Prosedur Baru, Penegasan SABH, dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha
“Pendirian PT pasca terbitnya Permenkum 49/2025 mengalami penyesuaian signifikan pada aspek prosedur dan administrasi. Hal ini wajib dipahami pelaku usaha agar proses pendirian tidak terhambat atau berujung penolakan.” Kementerian Hukum secara resmi memberlakukan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkum 49/2025)…
Read MoreKBLI 63122 Hilang di KBLI 2025: Platform Digital Wajib Bersiap Hadapi Perubahan Perizinan
“KBLI 63122 hilang di KBLI 2025. Platform digital wajib menyesuaikan klasifikasi usaha agar perizinan, NIB, dan kepatuhan OSS untuk menghindari hambatan administratif dan risiko hukum di kemudian hari.” Pemberlakuan KBLI 2025 membawa perubahan penting yang perlu dicermati oleh pelaku usaha platform digital. Salah satu perubahan krusial adalah tidak lagi tercantumnya KBLI 63122, kode yang selama…
Read MoreUrgensi Pelaporan Beneficial Ownership bagi Keberlangsungan Bisnis dan Ruang Lingkup Kewajibannya
“Pelaporan Beneficial Ownership menjadi kewajiban penting bagi korporasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan kepatuhan hukum. Ketahui urgensi serta ruang lingkup kewajiban pelaporannya.” Kewajiban pelaporan Beneficial Ownership (BO) kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan…
Read More