Salah satu bentuk kantor perwakilan asing yang terdapat di Indonesia adalah Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi (KPPA Migas). Untuk menyelenggarakan kegiatannya di Indonesia, KPPA Migas wajib memiliki Izin dari PTSP Pusat berdasarkan rekomendasi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Minyak dan Gas…

Salah satu bentuk kantor perwakilan asing yang terdapat di Indonesia adalah Badan Usaha Jasa Kontruksi Asing (BUJKA). Dalam menyelenggarakan kegiatannya di Indonesia, BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan Badan Usaha Jasa Kontruksi di Indonesia dan wajib memiliki Izin Perwakilan BUJKA. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Kontruksi Asing (BUJKA) adalah kantor perwakilan di Indonesia dari…

“Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Perseroan Terbatas adalah Legalitas Usaha sebagai Identitas serta pengantar dalam perizinan usaha lainnya.” Perkembangan bisnis di Indonesia sangat pesat. Banyak bisnis bermunculan hingga sudut kota di Indonesia. Mulai dari trading, ekspor-impor, Pariwisata, Kontraktor dan kegiatan usaha lainnya turut meramaikan. Dengan hal tersebut, persaingan usaha semakin meningkat. Dari bisnis lama yang…

“Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah ‘SIM’ bagi anda para pengendara bisnis trading. Jadi, kalau perusahaan anda tidak memiliki SIUP, otomatis bisnis anda tidak dapat berjalan.” Kata “SIUP” mungkin tidak asing lagi di telinga Anda para pengusaha. Apabila bagi Anda yang tersendat untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain / tender, SIUP dijadikan salah satu tolak…

“Pendaftaran Perusahaan adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.” Maraknya bisnis baru yang bermunculan turut meramaikan dunia perekonomian Indonesia. Berbagai kegiatan usaha mulai dari trading, usaha jasa, pariwisata, kontraktor, pelatihan, industri, restoran dan usaha menarik lainnya seakan-akan menjadi hobi yang direalisasikan agar menghasilkan profit. Ketatnya tingkat persaingan…

Pasangan suami istri bisa saja mendirikan sebuah CV. Akan tetapi dengan satu syarat, yaitu harus ada satu pihak lagi yang masuk ke dalam CV tersebut sebagai sekutu atau persero lainnya. Ini dikarenakan pasangan suami istri dianggap sebagai 1 subjek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan. Namun, terdapat pengecualian jika sebelum perkawinan dilangsungkan telah…

Pada prinsipnya, suami-istri tidak dapat mendirikan PT secara bersama-sama disebabkan suami-istri dianggap sebagai 1 subjek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan. Namun, jika terdapat perjanjian perkawinan di antara keduanya, maka mereka dapat mendirikan PT secara bersama-sama. Mengapa demikian? Pada dasarnya dalam suatu pernikahan, suami istri dianggap memiliki satu kepentingan yang sama dikarenakan tujuan…

“Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mengeluarkan kebijakan baru yang menguntungkan bagi para pengguna virtual office, yaitu kebijakan yang mengizinkan pengguna virtual office menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. Adanya penertiban tata ruang (zonasi) yang tidak memperbolehkan pengusaha menjalankan usaha di zona pemukiman/perumahan menjadikan banyak para pelaku usaha menggunakan jasa virtual office. Selain itu, keberadaan virtual office itu…